Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap penyuluhan pertanian guna menyukseskan program swasembada pangan nasional. Menurutnya, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan daerah dalam memastikan program pertanian berjalan efektif hingga tingkat desa.
Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk mewujudkannya, diperlukan koordinasi lintas sektor serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendampingi petani.
Dalam pelaksanaan di lapangan, penyuluh pertanian memiliki peran penting sebagai garda terdepan. Mereka berhubungan langsung dengan petani, menyampaikan informasi mengenai teknologi dan metode budidaya, membantu mengatasi kendala produksi, serta mendorong penerapan praktik pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Karena itu, keberadaan penyuluh perlu didukung melalui penyediaan sarana kerja, peningkatan kapasitas, dan koordinasi yang kuat dengan perangkat daerah.
Posisi penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian untuk mempercepat swasembada pangan. Kebijakan ini diharapkan memperjelas arah pembinaan sekaligus memperkuat efektivitas kerja penyuluh dalam mendukung sasaran produksi nasional.
Pemerintah daerah diminta menyesuaikan kebijakan dan programnya dengan agenda tersebut. Dukungan dapat diberikan melalui pemetaan kebutuhan petani, penguatan kelembagaan penyuluhan, penyediaan infrastruktur pertanian, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Dengan dukungan yang konsisten, penyuluh dapat menjalankan tugas secara optimal dan membantu mempercepat peningkatan produktivitas pangan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai penguatan penyuluhan pertanian. Penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda swasembada pangan.
SEB tersebut membahas pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian. Pengaturan itu diharapkan dapat memastikan kegiatan penyuluhan berjalan lebih terarah, tersedia dukungan fasilitas yang memadai, dan memiliki tenaga pelaksana yang mampu menjangkau petani secara langsung. Penyuluhan yang kuat dinilai penting untuk menyampaikan informasi mengenai teknologi, peningkatan produktivitas, pengelolaan usaha tani, serta penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan.
Melalui ketentuan bersama ini, pemerintah daerah didorong memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan penyuluhan di wilayah masing-masing. Dukungan dapat mencakup pengelolaan fasilitas kerja, penyediaan perlengkapan pendukung, serta penataan dan penguatan tenaga penyuluh pertanian. Ketersediaan sarana dan sumber daya manusia tersebut diperlukan agar program pangan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diterapkan secara konsisten di tingkat lapangan.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa Menteri Pertanian memerlukan pasukan di lapangan untuk menjalankan berbagai program pertanian. Pasukan tersebut termasuk para penyuluh pertanian lapangan yang berinteraksi langsung dengan petani dan membantu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Mereka memiliki peran dalam mendampingi proses produksi, mengidentifikasi persoalan, serta mendorong penerapan langkah yang sesuai dengan kondisi setempat.
Dengan pembagian dukungan yang lebih jelas pemerintah pusat dan daerah, penyuluhan pertanian diharapkan mampu menjadi penghubung efektif dalam pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan, fasilitas, dan ketenagaan secara bersamaan akan membantu membangun layanan pendampingan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani dan tantangan produksi pangan.
Balai Penyuluh Pertanian (BPP) memiliki peran penting sebagai wadah bagi para penyuluh dalam menjalankan tugas di tingkat kecamatan. Melalui BPP, kegiatan penyuluhan dapat disusun dan dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan petani, karakteristik wilayah, serta arah kebijakan pembangunan pertanian. Keberadaan lembaga ini juga membantu memastikan informasi mengenai program pemerintah, teknik budi daya, dan peningkatan produktivitas dapat disampaikan secara lebih terarah kepada masyarakat di daerah.
Karena itu, Tito meminta kepala daerah memberikan perhatian terhadap operasional BPP. Dukungan tersebut dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran transfer ke daerah, atau mekanisme penganggaran lain yang sesuai dengan ketentuan. Ketersediaan anggaran diperlukan agar BPP dapat menjalankan fungsi koordinasi dan penyuluhan secara berkelanjutan, sehingga para penyuluh mampu bekerja secara optimal di wilayah tugasnya.
Penguatan operasional BPP tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, tetapi juga dengan keberadaan fasilitas yang layak. BPP yang mengalami kerusakan akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan aktivitas penyuluh serta menjaga agar BPP tetap berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah pusat menyiapkan arah kebijakan dan perbaikan BPP yang rusak, sedangkan kepala daerah diminta memastikan operasional BPP dapat berjalan melalui sumber penganggaran yang tersedia. Dengan pembagian peran ini, kebijakan swasembada pangan yang dirancang pemerintah pusat diharapkan dapat diterapkan secara efektif di daerah. Penyuluh yang bekerja melalui BPP yang berfungsi baik akan lebih mudah menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi kegiatan yang sesuai dengan kondisi pertanian setempat.
Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa sektor pertanian Indonesia didukung oleh 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh wilayah. Para penyuluh tersebut menjalankan pendampingan kepada petani dengan memanfaatkan 5.836 unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat koordinasi, pelayanan informasi, serta penguatan kapasitas di tingkat lapangan.
Keberadaan BPP dinilai penting untuk mempercepat penyampaian kebijakan, teknologi, dan strategi peningkatan produksi kepada petani. Namun, sebagian fasilitas tersebut mengalami kerusakan sehingga memerlukan penanganan segera. Kondisi sarana yang tidak memadai dapat menghambat kegiatan penyuluhan, koordinasi antarpelaksana, dan pemantauan program pertanian di berbagai daerah.
Kementerian Pertanian menyatakan kesiapan untuk memperbaiki BPP yang rusak melalui refocusing atau penyesuaian anggaran biaya pada tahun berjalan. Langkah tersebut diarahkan agar perbaikan tidak harus menunggu siklus penganggaran berikutnya. BPP yang mengalami kerusakan berat ditargetkan dapat diperbaiki dalam waktu dua bulan, sementara seluruh proses perbaikan diharapkan rampung pada tahun berikutnya. Dengan demikian, jaringan penyuluhan dapat bekerja lebih efektif dalam mendukung peningkatan produktivitas dan percepatan swasembada pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan apresiasi kepada Tito atas konsistensinya dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Pengendalian harga dipandang perlu berjalan seiring dengan penguatan produksi dan distribusi agar kepentingan petani serta konsumen tetap terlindungi. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Baca juga: Tak Hanya Padamkan Api, TNI Perkuat Penanganan Karhutla Melalui Penyuluhan | Perkuat Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Dampingi Petani Panen Semangka | TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda
