Jakarta | Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta DPR segera menentukan sikap atas polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat dihubungi pada Senin, 9 November 2026. Ia menilai lembaga legislatif perlu merespons persoalan yang berkembang di ruang publik, termasuk perdebatan mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran, melalui langkah yang memiliki dasar konstitusional dan kewenangan yang jelas.
Menurut Ganjar, DPR sebaiknya menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menilai persoalan tersebut dan menentukan tindakan yang diperlukan. Sikap resmi lembaga, katanya, penting agar polemik tidak terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Dengan adanya keputusan atau penjelasan yang sesuai aturan, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai proses yang dipersoalkan, sementara perdebatan dapat bergerak dari spekulasi menuju pembahasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ganjar juga mengaitkan urgensi penyelesaian polemik dengan banyaknya tantangan yang tengah dihadapi Indonesia. Ia menyebut persoalan ekonomi, ekologi, bencana, dan geopolitik sebagai sejumlah agenda besar yang membutuhkan perhatian. Dalam keadaan tersebut, perhatian publik dan kerja lembaga negara, menurutnya, perlu diarahkan secara efektif. Karena itu, penyelesaian polemik melalui mekanisme konstitusional dinilai penting, bukan semata-mata untuk menjawab pertanyaan tentang legitimasi, tetapi juga agar persoalan tidak berkepanjangan ketika berbagai tantangan nasional menuntut penanganan.
Ganjar Pranowo meminta DPR menentukan secara jelas hak konstitusional yang hendak digunakan dalam menyikapi polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, pembahasan perkara ini perlu ditempatkan dalam kerangka kewenangan lembaga perwakilan, bukan sekadar menjadi perdebatan tanpa arah. DPR memiliki sejumlah instrumen yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Karena itu, pilihan langkah perlu dirumuskan secara terbuka dan disampaikan dengan alasan yang dapat dipahami publik.
Kerangka tersebut tercantum dalam Pasal 20A UUD 1945. Ketentuan itu menyebut DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut merupakan pilihan konstitusional dengan ruang penggunaan dan tujuan yang berbeda. Ganjar mendorong DPR menentukan instrumen mana yang dinilai tepat, apabila lembaga itu memandang perlu menindaklanjuti polemik tersebut. Ia tidak menetapkan pilihan bagi DPR, melainkan menekankan perlunya keputusan yang sesuai dengan kewenangan konstitusional.
Ganjar menilai DPR tentu memahami pilihan hak yang tersedia. Ia juga menyebut pendapat dari sejumlah partai politik telah bermunculan mengenai perkara ini. Situasi tersebut, menurutnya, perlu dikomunikasikan agar pandangan yang berkembang dapat dibahas melalui mekanisme yang jelas. Komunikasi antarpihak dapat membantu DPR menjelaskan dasar pertimbangan dan tujuan langkah yang mungkin ditempuh, sekaligus menjaga agar perbedaan sikap tidak berhenti sebagai pernyataan yang saling berhadapan. Namun, penentuan sikap tetap berada pada DPR sesuai proses dan kewenangannya.
Dalam menyampaikan pandangannya, Ganjar turut menegaskan bahwa dasar putusan pengadilan sudah jelas. Pernyataan itu menjadi konteks bagi DPR saat mempertimbangkan respons terhadap polemik surat penyetaraan pendidikan tersebut. Ia tidak menyatakan bahwa DPR harus memilih satu hak tertentu, dan tidak pula menyimpulkan langkah yang pada akhirnya akan diambil lembaga itu. Dengan demikian, pokok dorongannya adalah agar DPR menimbang instrumen konstitusional yang dimiliki, mengomunikasikan pilihan tersebut, serta bertindak berdasarkan fungsi dan wewenangnya. Keputusan akhir tetap menjadi ranah DPR.
Polemik mengenai surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran bermula dari gugatan Subhan terhadap dokumen yang diterbitkan untuk menyetarakan pendidikan luar negeri dengan jenjang pendidikan di Indonesia. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan kasasi ini menjadi dasar perhatian publik karena menyangkut keabsahan surat keterangan yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan, sekaligus tindakan yang harus dilakukan terhadap dokumen tersebut setelah dinyatakan tidak sah.
Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan. Majelis membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dengan demikian, putusan tingkat kasasi mengubah hasil pemeriksaan pada tingkat sebelumnya dan menetapkan amar yang berkaitan langsung dengan surat penyetaraan tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tercatat sebagai tergugat dalam perkara tata usaha negara ini.
Pokok amar yang tersedia menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Putusan juga memerintahkan agar surat itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Perintah penarikan tersebut ditujukan pada dokumen yang menjadi objek sengketa, sementara amar pembatalan menegaskan status hukumnya sebagaimana diputuskan MA. Rincian pelaksanaan penarikan dan pemusnahan bergantung pada tindak lanjut pihak terkait terhadap putusan tersebut.
Selain menetapkan status surat, MA menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Amar ini merangkum konsekuensi hukum yang disebutkan dalam putusan: pembatalan dokumen, penarikan dan pemusnahan surat, serta pembayaran biaya perkara oleh Kemendikdasmen selaku tergugat. Informasi mengenai putusan tersebut menjadi latar bagi munculnya desakan agar DPR menentukan langkah konstitusional dalam menyikapi polemik. Penjelasan tentang amar perlu dibedakan dari pernyataan atau respons politik yang muncul setelah putusan, karena keduanya merupakan bagian berbeda dari perkembangan perkara.
Perkara mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran bermula dari gugatan yang diajukan Subhan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada tahap awal, gugatan tersebut tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Subhan kemudian menempuh upaya banding, tetapi hasilnya tidak berubah: putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, sehingga gugatan tetap tidak diterima. Setelah itu, perkara berlanjut ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan. Dengan demikian, rangkaian proses yang disebutkan dalam perkara ini bergerak dari putusan PTUN Jakarta, pemeriksaan banding yang menguatkan putusan tersebut, hingga putusan MA yang mengabulkan kasasi. Urutan itu menggambarkan tahapan penanganan gugatan, bukan rincian mengenai alasan hukum yang mendasari setiap putusan.
Objek yang disengketakan adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA luar negeri milik Gibran. Surat itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dalam konteks perkara, dokumen tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan yang ditempuh di luar negeri. Surat itu kemudian digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Keterangan mengenai tanggal penerbitan, instansi penerbit, tingkat pendidikan, dan penggunaan surat tersebut menjelaskan fungsi dokumen yang menjadi pokok sengketa. Namun, uraian ini tidak menambahkan keterangan lain mengenai proses penerbitan atau persyaratan administrasinya di luar informasi yang tercantum dalam sumber.
Catatan lain berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan itu. Pernyataan tersebut merujuk pada temuan mengenai bukti ijazah dalam putusan MK. Maknanya perlu dibatasi pada keterangan itu: hakim menyatakan bukti ijazah tersebut tidak ditemukan dalam putusan yang dimaksud. Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan hal lain di luar apa yang dinyatakan, sehingga tidak tepat memperluasnya menjadi kesimpulan tambahan mengenai keabsahan dokumen atau perkara. Riwayat gugatan dan penggunaan surat karenanya dapat dipahami sebagai dua unsur informasi yang saling terkait, tetapi tetap perlu dibedakan dari temuan MK tentang bukti ijazah.
Baca juga: Putusan MK dan Langkah Politik DPR dalam Polemik Ijazah Gibran | Bobby Nasution Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran dan Soroti Polemik Pendidikan | Bobby Nasution Soroti Polemik Pendidikan Gibran Usai Putusan MK
5 kunjungan
