Jakarta | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. Pernyataan tersebut menempatkan proses pemakzulan dalam kerangka hukum dan tata negara, bukan semata sebagai respons terhadap perbedaan pandangan politik. Menurut Paloh, langkah tersebut juga baru perlu dipertimbangkan apabila tidak tersedia alternatif lain untuk menyikapi polemik yang berkembang, termasuk persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Paloh menyampaikan pandangan itu setelah menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta pada Minggu malam, 8 November. Ia tidak menyatakan bahwa pemakzulan harus segera dilakukan, melainkan menegaskan adanya syarat yang perlu dipenuhi sebelum proses tersebut dapat berjalan. Dengan demikian, pembahasan mengenai posisi Gibran harus merujuk pada mekanisme yang berlaku serta mempertimbangkan dasar hukum dan tahapan konstitusional yang diperlukan. Wacana yang muncul di DPR RI, dalam pandangannya, perlu dinilai secara cermat dan tidak dilepaskan dari ketentuan tersebut.
Polemik ijazah Gibran dan putusan lembaga peradilan menjadi bagian dari konteks yang mendorong munculnya pembicaraan mengenai langkah politik maupun hukum selanjutnya. Paloh menekankan bahwa penyelesaian persoalan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Setiap keputusan, baik untuk meneruskan wacana pemakzulan maupun memilih jalan lain, semestinya diarahkan pada hal yang terbaik bagi kemajuan Indonesia. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa NasDem membuka ruang bagi pembahasan, tetapi keputusan akhir tetap harus berlandaskan persyaratan konstitusional dan mempertimbangkan dampaknya secara luas. Sikap tersebut tidak dengan sendirinya menjadi keputusan partai untuk mengajukan pemakzulan, melainkan penegasan bahwa opsi itu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya aturan yang berlaku serta ada tidaknya pilihan penyelesaian lain yang dapat ditempuh.
Surya Paloh menggambarkan polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai keadaan yang memprihatinkan sekaligus menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Menurut pandangannya, persoalan ini tidak layak diperlakukan sebagai tontonan yang mengundang kegembiraan atau bahan untuk merayakan kesulitan pihak lain. Di tengah perbedaan sikap politik, masyarakat tetap berada dalam satu ikatan kebangsaan. Karena itu, kesedihan yang muncul dari polemik tersebut semestinya menjadi perhatian bersama, bukan alasan untuk bersorak.
Paloh mengingatkan bahwa melalui Pemilu 2024, rakyat telah memberikan kepercayaan kepada Prabowo Subianto dan Gibran untuk memimpin negara pada periode 2024–2029. Mandat tersebut merupakan keputusan politik yang perlu dihormati, sekaligus menempatkan keduanya dalam tanggung jawab besar menjalankan pemerintahan. Dalam kerangka itu, munculnya persoalan terkait ijazah Gibran menjadi situasi yang ia nilai berat bagi kehidupan berbangsa, terutama ketika pemerintahan yang baru berjalan belum lama.
Ia menyoroti jarak waktu yang masih panjang awal masa pemerintahan dan berakhirnya periode kepemimpinan. Ketika persoalan ini mencuat, pemerintahan diperkirakan baru berjalan sekitar dua tahun, sementara masih terdapat kira-kira tiga tahun sebelum masa jabatan berakhir. Rentang tersebut membuat polemik tidak dapat dipandang sebagai kejadian sesaat tanpa dampak. Perkembangannya berpotensi memengaruhi suasana politik dan kepercayaan publik, sehingga penanganannya perlu mengedepankan sikap yang bertanggung jawab serta penghormatan terhadap proses yang berlaku.
Pesan Paloh bukanlah ajakan untuk mengabaikan pertanyaan publik atau menutup ruang pembahasan. Ia menekankan bahwa polemik sepatutnya disikapi dengan kesungguhan, bukan kegembiraan atas penderitaan atau kesulitan orang lain. Masyarakat dapat berbeda pandangan mengenai isu ini, tetapi perbedaan itu tidak menghapus kenyataan bahwa semua pihak adalah sesama warga sebangsa dan setanah air. Dengan demikian, rasa prihatin patut menjadi sikap awal dalam merespons persoalan tersebut. Pernyataan itu sekaligus mengingatkan bahwa dinamika politik nasional membawa konsekuensi bagi kehidupan bersama. Menjaga kepedulian dan kewarasan dalam berdiskusi menjadi penting agar persoalan yang sensitif tidak semakin memperdalam perpecahan sosial.Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Perbincangan tersebut menguat di tengah sorotan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), meskipun kedua lembaga memiliki kewenangan dan ruang pemeriksaan yang berbeda. Putusan MA yang menjadi pokok pembahasan menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan yang secara langsung memberhentikan seorang pejabat negara.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal. MA menyatakan surat penyetaraan yang dipakai sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Dengan demikian, putusan tersebut mengubah hasil pemeriksaan perkara tata usaha negara pada tingkat sebelumnya.
Pokok perkara berpusat pada dokumen administrasi pendidikan dan dasar penggunaannya dalam proses pencalonan. Karena itu, dampak hukum putusan perlu dibaca sesuai amar serta pertimbangan MA, bukan ditarik menjadi kesimpulan yang lebih luas tanpa dasar. Putusan mengenai keabsahan surat tidak dengan sendirinya merupakan putusan tentang status jabatan Gibran atau penetapan bahwa proses pemilihan presiden harus dibatalkan. Penilaian atas akibat lanjutan, jika ada, bergantung pada mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku serta langkah lembaga terkait.
Perkembangan ini kemudian memberi konteks bagi pernyataan politik Surya Paloh mengenai kemungkinan pemakzulan apabila syarat konstitusional terpenuhi. Namun, wacana politik dan putusan pengadilan merupakan hal berbeda. Pemakzulan bukan konsekuensi otomatis dari putusan MA; prosesnya harus mengikuti tahapan yang ditentukan konstitusi, termasuk pemeriksaan serta keputusan lembaga-lembaga berwenang. Oleh sebab itu, pembahasan putusan sebaiknya memisahkan fakta amar MA, ruang lingkup perkara, dan perdebatan mengenai syarat pemberhentian presiden atau wakil presiden. Pembedaan tersebut penting agar perkembangan hukum tidak disamakan dengan kesimpulan politik yang belum diputus melalui proses konstitusional.
Dalam sidang pada Selasa, 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi lebih dahulu membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut menyoroti persoalan bukti pendidikan Gibran dalam sengketa hasil pemilihan presiden. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. Tingkat pendidikan itu merupakan salah satu persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski memuat penilaian mengenai bukti tersebut, MK tidak mengabulkan permohonan para pemohon. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. Dengan demikian, pokok dalil mereka tidak berujung pada putusan yang membatalkan hasil pemilihan ataupun menetapkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Perbedaan temuan dalam pertimbangan dan amar putusan ini penting untuk memahami batas hukum dari perkara tersebut.
Putusan itu juga tidak dapat diperlakukan sebagai dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. MK tidak menjatuhkan sanksi berupa pencopotan jabatan, dan tidak menetapkan bahwa jabatan tersebut menjadi tidak sah. Karena permohonan kandas pada persoalan kedudukan hukum, temuan mengenai bukti pendidikan tidak dengan sendirinya mengubah status Gibran. Oleh sebab itu, pembacaan putusan perlu membedakan secara cermat apa yang dinyatakan mahkamah mengenai dokumen dan apa yang diputuskan secara formal.
Mahkamah menyerahkan persoalan ijazah tersebut kepada parlemen untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang menjadi kewenangan lembaga politik. Penyerahan ini berlangsung ketika para wakil rakyat di Senayan tengah berkonsolidasi dan menjajaki wacana pemakzulan.
Baca juga: Pemakzulan Gibran Bisa Terganjal Perebutan Kursi Wapres di Internal Koalisi | Jalan Terjal Pemakzulan Gibran di Tengah Tarik-Menarik Kursi Wakil Presiden | Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Terkait Syarat Pendidikan Gibran
5 kunjungan
