Jakarta | Gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat bersiap mengikuti demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Rombongan peserta memulai keberangkatan dari Lapangan FISIP Universitas Indonesia. Massa tidak berangkat dalam satu kendaraan atau satu rombongan sekaligus, melainkan bergerak secara bertahap dengan kendaraan yang telah disiapkan di lokasi.
Sekitar 79 angkutan kota dan 18 minibus disediakan untuk membawa peserta menuju Jakarta. Kendaraan-kendaraan tersebut menjadi sarana utama bagi massa yang berangkat dari kampus. Puluhan mahasiswa lainnya memilih menggunakan sepeda motor. Dengan demikian, keberangkatan berlangsung melalui beberapa jenis kendaraan, menyesuaikan sarana yang digunakan oleh masing-masing peserta.
Sebelum berangkat, para peserta mengenakan pita dan lakban di lengan sebagai penanda. Tanda tersebut dapat dikenali pada kelompok yang bersiap menuju titik demonstrasi. Peserta juga membawa poster serta spanduk yang memuat tuntutan kepada pemerintah. Perlengkapan itu menyertai keberangkatan mereka dari Lapangan FISIP UI menuju Bundaran HI.
Persiapan di kampus tersebut mencakup pengaturan kendaraan dan perlengkapan yang dibawa massa. Angka sekitar 79 angkot dan 18 minibus menggambarkan jumlah kendaraan yang disiapkan untuk mengangkut peserta secara bertahap, sementara puluhan mahasiswa menggunakan sepeda motor. Informasi yang tersedia menyebutkan asal keberangkatan, tujuan, waktu kegiatan, serta penanda dan materi tuntutan yang dibawa. Para peserta bergerak untuk mengikuti demonstrasi pada hari tersebut, dengan Bundaran HI sebagai tujuan.
Keberangkatan dari Lapangan FISIP UI menandai mobilisasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat menuju kegiatan demonstrasi. Poster dan spanduk menjadi wadah penyampaian tuntutan kepada pemerintah, sedangkan pita dan lakban di lengan berfungsi sebagai penanda peserta. Rombongan diberangkatkan menggunakan kendaraan yang tersedia dan sepeda motor. Mereka menuju Bundaran HI pada Rabu, 28 Oktober 2026, untuk mengikuti aksi yang telah direncanakan. Informasi mengenai persiapan ini berfokus pada asal massa, moda transportasi, dan perlengkapan yang dibawa, tanpa keterangan lebih lanjut mengenai perjalanan menuju lokasi tujuan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan utama dalam aksi mahasiswa yang bergerak menuju Bundaran HI. Bagi para peserta, persoalan ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan keadaan mendesak yang menuntut perhatian dan penanganan serius. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, menyampaikan bahwa salah satu tuntutan penting yang mereka suarakan adalah penetapan status bencana nasional untuk karhutla. Tuntutan tersebut, menurutnya, perlu dipertimbangkan agar besarnya persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diakui secara jelas. Dengan membawa isu ini ke ruang publik, mahasiswa berharap perhatian terhadap penanganan karhutla tidak surut dan aspirasi mereka dapat didengar.
Hafidz berharap pemerintah mendengarkan suara masyarakat yang terdampak maupun pihak-pihak yang menyampaikan kepedulian terhadap karhutla. Ia menekankan pentingnya aspirasi itu memperoleh perhatian, terutama ketika massa berkumpul di pusat Jakarta untuk menyampaikan tuntutan. Aksi di Bundaran HI berlangsung bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, momentum yang dimaksudkan untuk kembali menyuarakan tuntutan mengenai karhutla. Dalam konteks itu, para peserta ingin menjadikan ruang publik sebagai tempat menyampaikan desakan, sekaligus mengingatkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tetap perlu dibicarakan. Harapan terhadap pemerintah menjadi bagian dari pesan aksi, tanpa mengurangi penekanan pada tuntutan agar status bencana nasional ditetapkan.
Ia juga menyampaikan peringatan mengenai makna apabila suara massa di pusat Jakarta tetap tidak didengar. Menurut Hafidz, masyarakat perlu menyadari bahwa keadaan tersebut dapat berarti suara mereka dibungkam dan aspirasi mereka tidak dipedulikan. Pernyataan itu menegaskan alasan para peserta kembali mengangkat tuntutan di tengah peringatan Sumpah Pemuda: mereka ingin menyampaikan pesan secara terbuka dan meminta perhatian terhadap karhutla. Aksi tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengulang desakan penetapan status bencana nasional, yang dinilai mendesak oleh pihak mahasiswa. Pesan yang disampaikan berpusat pada harapan agar aspirasi masyarakat didengar, tanpa mengesampingkan pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai isu utama yang mereka soroti.
BEM UI membawa lima pokok tuntutan dalam aksi, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga perlindungan hak-hak demokratis. Pada isu karhutla, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, sekaligus menerapkan langkah serupa terhadap bencana ekologis lainnya. Namora Siahaan menyampaikan bahwa parameter hukum untuk menetapkan status tersebut sudah jelas. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menggunakan ketentuan yang tersedia dan tidak membatasi perhatian pada satu jenis bencana saja. Tuntutan ini juga menekankan perlunya respons yang memadai terhadap dampak ekologis dan masyarakat yang terdampak.
Di bidang ekonomi, BEM UI meminta kebijakan dan APBN lebih berpihak kepada masyarakat. Mereka mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa juga menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar, agar beban rumah tangga tidak semakin berat dan kesempatan memperoleh pendidikan maupun layanan publik tidak bergantung pada kondisi ekonomi. Tuntutan tersebut menempatkan penggunaan anggaran negara dan keterjangkauan kebutuhan dasar sebagai persoalan yang perlu segera dibenahi.
Pokok tuntutan berikutnya menyasar hukum dan pemerintahan. BEM UI mendesak penghentian penyalahgunaan hukum demi mempertahankan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namora turut menyoroti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK yang dinilai bermasalah. Pada ranah HAM dan demokrasi, mahasiswa meminta perlindungan kebebasan berpendapat. Mereka menyampaikan kekhawatiran atas dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah dan keterlibatan militer di ruang sipil. Dengan demikian, lima tuntutan itu mencakup akuntabilitas negara dalam merespons bencana, keberpihakan kebijakan ekonomi, akses pendidikan dan layanan dasar, penegakan hukum yang adil, serta ruang demokrasi yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Jumlah peserta yang diperkirakan mengikuti aksi di Bundaran HI perlu dibedakan perkiraan keseluruhan massa dan rombongan mahasiswa yang berangkat dari Universitas Indonesia (UI). Hafidz Hernanda menyebut gabungan peserta aksi diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu orang. Angka tersebut merupakan perkiraan untuk seluruh peserta dari berbagai kelompok, bukan jumlah mahasiswa UI saja. Sementara itu, rombongan yang berangkat dari UI diperkirakan berjumlah sekitar 800 hingga 1.000 orang. Perbedaan cakupan ini penting agar perkiraan untuk satu rombongan tidak disamakan dengan skala aksi secara keseluruhan.
Perkiraan jumlah tersebut disampaikan menjelang keberangkatan massa menuju Bundaran HI. Karena masih berupa estimasi, angka yang disebutkan tidak menunjukkan jumlah pasti peserta yang akan hadir. Rombongan UI merupakan bagian dari gabungan peserta aksi yang diperkirakan mencapai ribuan orang. Informasi mengenai jumlah rombongan dan skala keseluruhan itu memberikan gambaran tentang luasnya mobilisasi, tanpa memastikan bahwa semua orang yang diperkirakan akan benar-benar berkumpul di lokasi.
Aksi ini juga digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang memberi konteks tersendiri bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menyatakan bahwa BEM UI telah menghimpun keresahan masyarakat yang dinilai belum memperoleh respons memadai. Ia mengaitkan latar aspirasi tersebut dengan situasi setelah aksi pada 20 Oktober, ketika keresahan yang disuarakan masyarakat dinilai masih belum ditanggapi sebagaimana diharapkan. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa UI tidak hanya tercermin dari jumlah rombongan, tetapi juga dari upaya menyampaikan aspirasi yang telah dihimpun. Penjelasan Namora menempatkan aksi pada peringatan Sumpah Pemuda dalam konteks dorongan untuk menyuarakan keresahan publik, sementara perkiraan Hafidz memberi gambaran tentang skala peserta.
Baca juga: Siang Hingga Dini Hari, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Terus Bergerak, Terjang Padamkan Api di Lahan Gambut | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
