Jakarta | Pemerintah akan mulai menerapkan kewajiban pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan etanol pada 2027. Rencana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Kebijakan ini menempatkan etanol sebagai salah satu komponen yang akan digunakan dalam penyediaan bahan bakar di dalam negeri. Penerapannya mulai 2027 menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan arah baru dalam pengelolaan energi, terutama dengan mendorong pemanfaatan sumber energi berbasis bahan baku domestik. Pernyataan tersebut juga menjadi sinyal bagi pelaku usaha bahwa kebutuhan terhadap etanol berpotensi berkembang seiring dengan pelaksanaan aturan pencampuran BBM.
Rencana pemberlakuan kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan rantai pasok komoditas yang dapat diolah menjadi etanol. Singkong dan tebu menjadi bagian penting dalam pembahasan karena keduanya dapat berperan sebagai bahan baku industri tersebut. Dengan demikian, kebijakan pencampuran BBM dan etanol berpotensi menghubungkan agenda energi dengan pengembangan sektor pertanian serta industri pengolahan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa persiapan menuju 2027 dilakukan secara terarah, mulai dari kesiapan produksi hingga keterlibatan pelaku usaha dan petani. Kepastian kebijakan dapat membantu dunia usaha menyusun rencana investasi, sementara penguatan produksi bahan baku dapat menciptakan peluang ekonomi di daerah. Bagi pengusaha pribumi, rencana ini membuka kesempatan untuk mengambil peran dalam penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, dan kegiatan pendukung lainnya. Detail teknis mengenai pelaksanaan pencampuran akan menjadi bagian penting dalam tahap persiapan berikutnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengajak para pengusaha mulai melihat peluang usaha yang muncul dari rencana pengembangan campuran etanol dalam bahan bakar. Ajakan tersebut disampaikan dalam forum pengusaha, ketika pemerintah mendorong kesiapan industri untuk memenuhi kebutuhan etanol sebagai salah satu komponen energi di dalam negeri.
Menurut Bahlil, penerapan campuran etanol akan menjadi kewajiban mulai 2027. Kebijakan itu tidak hanya berkaitan dengan perubahan komposisi bahan bakar, tetapi juga menuntut tersedianya rantai pasok bahan baku dan fasilitas produksi yang memadai. Karena itu, pelaku usaha perlu mempertimbangkan investasi sejak awal agar dapat mengambil bagian dalam pembangunan industri etanol.
Salah satu peluang yang disebutkan ialah pembukaan kebun singkong dan tebu. Kedua komoditas tersebut dapat menjadi sumber bahan baku untuk pembuatan etanol, sehingga pengembangannya berpotensi menghubungkan sektor perkebunan dengan industri energi. Pengusaha dapat mempertimbangkan usaha budidaya, penyediaan lahan, pengolahan hasil panen, hingga kemitraan dengan pabrik etanol.
Peluang tersebut juga memperlihatkan bahwa program campuran etanol membutuhkan dukungan dari berbagai bidang, bukan hanya perusahaan energi. Ketersediaan bahan baku dalam jumlah dan mutu yang konsisten akan menjadi faktor penting bagi keberlanjutan produksi. Pengembangan kebun singkong dan tebu dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru, sekaligus memperkuat industri pengolahan di wilayah sentra pertanian.
Dengan adanya kewajiban penerapan mulai 2027, Bahlil menilai pengusaha memiliki waktu untuk menyiapkan rencana bisnis, membangun kemitraan, serta mengembangkan kapasitas produksi. Pemerintah mengharapkan dunia usaha tidak menunggu hingga kebijakan diberlakukan, melainkan mulai memetakan prospek dan kebutuhan industri etanol sejak sekarang. Langkah awal itu diperlukan agar peluang bisnis dapat berkembang sejalan dengan agenda energi dan kesiapan pasokan nasional.
Keraguan mengenai kemungkinan penerapan etanol sebagai bahan bakar ditanggapi Bahlil dengan merujuk pada pengalaman negara lain. Ia menyebut Brasil telah menggunakan E100, yaitu bahan bakar dengan kandungan etanol sepenuhnya. Penyebutan tersebut menjadi contoh bahwa etanol dapat dimanfaatkan dalam sektor transportasi, sehingga penggunaannya bukan sekadar gagasan yang belum pernah diterapkan. Menurut kerangka penjelasan itu, pemanfaatan etanol sebagai bahan bakar memiliki preseden di negara lain dan karena itu dapat dipertimbangkan dalam konteks Indonesia.
Selain Brasil, Bahlil juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah memiliki penerapan etanol. Contoh dari dua negara tersebut digunakan untuk menjawab keraguan publik mengenai kelayakan bahan bakar berbasis etanol. Pernyataan itu tidak berarti bahwa Indonesia harus menyalin seluruh pendekatan Brasil atau Amerika Serikat. Rujukan tersebut lebih berfungsi sebagai gambaran bahwa teknologi dan pemanfaatan etanol telah dikenal dalam praktik, bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Dengan demikian, perdebatan mengenai campuran etanol dapat ditempatkan pada persoalan kesiapan dan penerapan, bukan pada anggapan bahwa bahan bakar tersebut sama sekali tidak dapat digunakan.
Rujukan Bahlil terhadap Brasil dan Amerika Serikat juga memperkuat argumen bahwa rencana pengembangan etanol di Indonesia memiliki contoh pembanding. Brasil disebut dalam kaitannya dengan penggunaan E100, sedangkan Amerika Serikat disebut sebagai negara yang telah menerapkan etanol. Informasi singkat ini menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa bahan bakar etanol telah memperoleh ruang dalam penggunaan energi di negara lain. Bagi Indonesia, contoh tersebut dapat menjadi pertimbangan awal ketika pemerintah mendorong campuran etanol mulai 2027, sekaligus membuka pembahasan mengenai pemanfaatan komoditas seperti singkong dan tebu. Namun, contoh internasional itu terutama disampaikan untuk menepis anggapan bahwa penerapan etanol tidak mungkin dilakukan, bukan untuk menguraikan secara rinci kebijakan energi masing-masing negara.
Proyeksi kebutuhan bioetanol yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menunjukkan peningkatan secara bertahap hingga 2029. Perkembangan tersebut disandingkan dengan perkiraan kebutuhan bensin nasional, sehingga terlihat gambaran mengenai kapasitas produksi bioetanol yang perlu disiapkan untuk mendukung rencana pencampuran bahan bakar nabati.
Pada 2028, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai sekitar 39,9 juta kiloliter. Dalam periode yang sama, rencana produksi bioetanol berada di kisaran 0,8 juta kiloliter. Angka ini menjadi dasar awal bagi pemerintah dalam menyiapkan pasokan bioetanol untuk kebutuhan campuran bensin. Kesiapan produksi tersebut juga berkaitan dengan pengembangan bahan baku, termasuk komoditas yang dapat mendukung keberlanjutan industri bioetanol.
Memasuki 2029, kebutuhan bensin nasional diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 40,8 juta kiloliter. Sejalan dengan kenaikan kebutuhan tersebut, target produksi bioetanol juga bertambah menjadi sekitar 1,11 juta kiloliter. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi yang direncanakan dalam waktu satu tahun, mengikuti pertumbuhan kebutuhan bahan bakar di dalam negeri.
Urutan proyeksi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan bensin nasional dan target produksi bioetanol sama-sama mengalami kenaikan. Dari sekitar 39,9 juta kiloliter kebutuhan bensin dan 0,8 juta kiloliter produksi bioetanol pada 2028, angkanya meningkat menjadi sekitar 40,8 juta kiloliter dan 1,11 juta kiloliter pada 2029. Pemerintah menyusun kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
