Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong agar pelaku usaha daerah memperoleh akses yang lebih besar ke sektor pertambangan. Dorongan tersebut mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pengusaha lokal yang selama ini belum sepenuhnya menikmati peluang dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
Kebijakan itu diarahkan untuk memperluas penerima manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan. Menurut Bahlil, keberadaan industri tambang semestinya tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah penghasil. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok, serta menciptakan kesempatan kerja dan usaha yang lebih merata.
Bahlil menyampaikan dorongan tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta pada Senin (12/10). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti mekanisme tender yang dinilai masih menjadi tantangan bagi pengusaha daerah. Persaingan dalam proses pengadaan sering kali lebih menguntungkan perusahaan yang memiliki modal besar dan pengalaman luas, sementara kemampuan pelaku usaha setempat belum mendapatkan ruang yang sebanding.
Karena itu, pemerintah didorong menyusun mekanisme yang lebih inklusif, termasuk membuka akses kemitraan, pembiayaan, dan pengadaan bagi UMKM serta koperasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan pertambangan memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah, bukan hanya meningkatkan kegiatan produksi, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Perubahan aturan mineral dan batu bara diarahkan untuk memperluas akses pelaku usaha daerah terhadap izin usaha pertambangan (IUP). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan tersebut memberi prioritas kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat memperoleh IUP tanpa mengikuti mekanisme tender. Langkah ini diposisikan sebagai instrumen pemerataan kesempatan, terutama bagi badan usaha yang selama ini kesulitan bersaing dalam proses lelang.
Kebijakan itu bukan berarti pemerintah memberikan proyek pertambangan kepada pelaku usaha tertentu. Prioritas melalui regulasi dimaksudkan untuk merespons ketimpangan akses yang muncul dalam proses tender, ketika persyaratan administratif, kemampuan modal, dan pengalaman usaha cenderung lebih mudah dipenuhi perusahaan besar. Dengan membuka jalur yang lebih proporsional bagi koperasi dan UMKM, pemerintah berupaya menciptakan ruang persaingan yang memungkinkan pelaku usaha daerah mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bahlil menyampaikan bahwa aturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah telah disiapkan. Ketentuan tersebut juga telah diuji melalui proses di Mahkamah Konstitusi, sehingga pelaksanaannya ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih jelas. Kehadiran aturan pelaksana diharapkan dapat mengatur kriteria penerima prioritas, tata cara pengajuan, serta kewajiban pengelolaan usaha agar pemberian akses tetap disertai akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan.
Dalam penjelasannya, Bahlil menegaskan peran pemerintah adalah membuka akses melalui regulasi, bukan menentukan siapa yang pasti berhasil. Setelah peluang tersedia, para pengusaha tetap harus membuktikan kemampuan, memenuhi persyaratan, dan berkompetisi secara sehat. Ia menggambarkan pendekatan itu dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak memberikan “ikan”, melainkan mengubah cara memperoleh peluang usaha. Pola yang sebelumnya sentralistik diarahkan menjadi lebih terdesentralisasi ke daerah, sehingga manfaat kebijakan dapat menjangkau koperasi, UMKM, dan masyarakat setempat tanpa menghapus prinsip persaingan serta tanggung jawab pengelolaan lingkungan.
Pemerintah mengambil langkah untuk melegalkan sekitar 43 ribu sumur minyak rakyat yang sebelumnya beroperasi tanpa izin. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memberikan akses dan kepastian melalui regulasi bagi kegiatan usaha yang selama ini berjalan di luar kerangka perizinan. Dengan adanya dasar hukum, kegiatan pengelolaan sumur tersebut dapat ditempatkan dalam mekanisme yang lebih jelas dan teratur sesuai ketentuan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa sejumlah sumur rakyat memiliki kemampuan produksi sekitar empat hingga lima barel minyak per hari. Angka tersebut menunjukkan adanya potensi produksi dari sumur-sumur yang selama ini belum berada dalam skema legal. Namun, potensi itu tetap perlu dikelola melalui aturan yang ditetapkan agar kegiatan produksi berlangsung dalam jalur resmi dan hasilnya dapat disalurkan melalui mekanisme yang diakui.
Salah satu ketentuan yang disebutkan dalam kebijakan tersebut adalah pembelian hasil produksi oleh Pertamina. Minyak yang dihasilkan dari sumur rakyat akan dibeli dengan harga sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP). Mekanisme ini memberikan rujukan harga yang jelas bagi penjualan hasil produksi setelah kegiatan sumur memperoleh legalitas.
Legalisasi sekitar 43 ribu sumur tersebut dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan status perizinan, tetapi juga dengan pembentukan kepastian dalam rantai produksi dan pembelian minyak. Regulasi menyediakan jalur formal bagi kegiatan yang sebelumnya berlangsung tanpa izin, sekaligus menetapkan mekanisme penyerapan hasil produksi oleh Pertamina. Pelaksanaannya tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku, sementara informasi mengenai produksi dan harga menjadi dasar utama dalam memahami peluang yang dibuka bagi usaha pertambangan minyak rakyat.
Keputusan menteri yang mengatur kegiatan usaha pertambangan memuat pembatasan terhadap perusahaan kontraktor yang bekerja bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan kontraktor tersebut tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang izin. Ketentuan ini diarahkan untuk mencegah pekerjaan pertambangan hanya berputar di perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan pemegang IUP.
Melalui pengaturan tersebut, pelaku usaha daerah diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih terbuka untuk mengerjakan kegiatan pertambangan. Pengusaha lokal tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang berada di luar rantai pekerjaan ketika kegiatan operasional diberikan kepada perusahaan yang sudah memiliki keterkaitan dengan pemegang izin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan, “Kontraktor pemegang IUP tidak boleh terafiliasi. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang daerah untuk mengerjakan kegiatan tersebut.”
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan yang menempatkan kesempatan bagi pengusaha setempat sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan tidak adanya afiliasi kontraktor dan pemegang IUP, proses pemilihan pelaksana diharapkan memberi ruang kepada perusahaan daerah yang memenuhi ketentuan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari pengaturan hubungan pemegang izin, kontraktor, dan masyarakat ekonomi di wilayah pertambangan.
Selain mengatur kontraktor, pemerintah mengendalikan produksi batu bara melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Produksi pemegang IUP ditetapkan berdasarkan rencana dan anggaran yang diajukan serta disetujui sesuai ketentuan. Dalam pengaturan tersebut, tersedia ruang bagi pemegang IUP berskala kecil untuk menjalankan kegiatan produksinya. Rangkaian kebijakan mengenai afiliasi kontraktor dan RKAB ini dipaparkan sebagai upaya pemerataan manfaat ekonomi sektor pertambangan, terutama dengan membuka peluang bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam kegiatan usaha di wilayahnya.
