Jakarta | Katarak masih menjadi persoalan utama dalam kesehatan penglihatan masyarakat Indonesia, terutama pada penduduk berusia di atas 50 tahun. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan menurunnya kemampuan melihat, tetapi juga menjadi penyebab terbesar kebutaan pada kelompok usia tersebut. Besarnya dampak katarak menunjukkan bahwa persoalan kebutaan di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dan berkelanjutan, khususnya dalam memastikan masyarakat lanjut usia memperoleh penanganan yang sesuai.
Ketua Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), Prof. Dr. Budu, menyebutkan bahwa sekitar 81,2% kasus kebutaan pada masyarakat Indonesia berusia di atas 50 tahun disebabkan oleh katarak. Data tersebut menggambarkan dominannya katarak sebagai penyebab kebutaan pada kelompok usia lanjut. Angka ini sekaligus menegaskan bahwa katarak bukan sekadar masalah penglihatan yang bersifat individual, melainkan persoalan kesehatan masyarakat yang berdampak luas di Indonesia.
Isu tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam momentum Hari Penglihatan Sedunia 2026, yang diperingati pada 8 Oktober. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk kembali menyoroti kondisi penglihatan masyarakat Indonesia, termasuk tingginya kontribusi katarak terhadap kasus kebutaan pada penduduk berusia di atas 50 tahun. Fokus pada kondisi Indonesia diperlukan agar persoalan tersebut tetap terlihat secara jelas dan mendorong perhatian terhadap upaya penanganan katarak sebagai penyebab utama kebutaan. Dengan demikian, pembahasan mengenai kesehatan mata pada momentum tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa katarak masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan kebutaan dengan mendorong pemeriksaan mata sejak dini dan dilakukan secara berkala. Langkah ini penting karena banyak gangguan penglihatan berkembang perlahan tanpa gejala yang langsung terasa. Pemeriksaan rutin dapat membantu menemukan katarak, kelainan refraksi, glaukoma, retinopati, serta gangguan mata lainnya pada tahap awal, ketika penanganannya masih lebih memungkinkan. Layanan kesehatan tingkat pertama juga diharapkan berperan dalam memberikan edukasi, melakukan skrining dasar, dan merujuk masyarakat ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pemeriksaan lebih lengkap.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa kesehatan mata berkaitan dengan kualitas hidup sejak masa anak-anak hingga lanjut usia. Penglihatan yang terganggu pada anak dapat memengaruhi kemampuan belajar, perkembangan, dan pencapaian pendidikan. Pada usia produktif, masalah mata dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan risiko kecelakaan kerja, serta membatasi kesempatan untuk beraktivitas. Sementara itu, pada lansia, gangguan penglihatan dapat mengurangi keselamatan saat bergerak, meningkatkan risiko jatuh, dan menghambat kemandirian dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
Pesan tersebut menjadi bagian dari penguatan kampanye kesehatan mata menjelang Hari Penglihatan Sedunia 2026 dengan tema nasional “Skrining Mata, Langkah Kecil untuk Manfaat Besar”. Tema ini menekankan bahwa pemeriksaan sederhana dapat memberikan manfaat luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan mata yang tersedia, termasuk melalui fasilitas kesehatan dan kegiatan skrining berbasis komunitas. Masyarakat tidak perlu menunggu gangguan penglihatan menjadi berat untuk memeriksakan mata. Dengan pemeriksaan sejak dini dan berkala, perubahan penglihatan dapat dikenali lebih cepat, faktor risikonya dapat dikendalikan, dan penanganan yang sesuai dapat segera diberikan.
Pemeriksaan mata menjadi salah satu bagian penting dalam program Cek Kesehatan Gratis 2026. Kehadiran layanan ini memberi kesempatan kepada masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, untuk mengetahui kondisi penglihatannya secara lebih mudah dan teratur. Pemeriksaan tidak hanya ditujukan bagi orang yang sudah mengalami keluhan, tetapi juga bagi mereka yang belum menyadari adanya gangguan pada mata.
Di fasilitas pelayanan kesehatan primer, petugas dapat melakukan pemeriksaan awal untuk menemukan gangguan ketajaman penglihatan dan kelainan refraksi, seperti rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme. Pemeriksaan tersebut juga membantu mengidentifikasi dugaan penyakit mata yang memerlukan perhatian lebih lanjut, termasuk katarak, glaukoma, dan retinopati. Dengan demikian, perubahan penglihatan dapat dikenali lebih awal sebelum berdampak lebih besar terhadap aktivitas, kemandirian, dan kualitas hidup pasien.
Skrining mata bukan merupakan tahap akhir pelayanan. Hasil pemeriksaan berfungsi sebagai pintu masuk untuk menentukan langkah berikutnya sesuai kondisi dan kebutuhan setiap pasien. Apabila ditemukan gangguan ringan, pasien dapat memperoleh edukasi, pemantauan, atau penanganan di tingkat layanan primer. Sementara itu, temuan yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan atau tenaga medis dengan kompetensi yang sesuai.
Andi menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan dalam pelaksanaan program tersebut. Masyarakat menjalani skrining, gangguan ditemukan, kemudian pasien memperoleh tindak lanjut berdasarkan kebutuhan dan kompetensi layanan. Rangkaian ini memastikan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada pencatatan hasil, melainkan berlanjut menjadi upaya nyata untuk menjaga dan memulihkan fungsi penglihatan. Melalui alur yang terintegrasi, Cek Kesehatan Gratis 2026 diharapkan dapat memperluas deteksi dini serta mempercepat akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan penanganan mata yang tepat.
Pemerintah terus memperluas akses operasi katarak sebagai salah satu langkah penting untuk menekan risiko kehilangan penglihatan pada lansia. Upaya ini dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan mata, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan operasi yang menjangkau lebih banyak masyarakat. Sepanjang 2025, sebanyak 634.642 orang telah menjalani operasi katarak. Jumlah tersebut setara dengan 92% dari target nasional dan menunjukkan adanya kemajuan dalam penanganan salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia.
Perluasan layanan tersebut juga sejalan dengan target dalam peta jalan kesehatan penglihatan 2025–2030. Pemerintah menargetkan sedikitnya 60% penderita katarak memperoleh operasi dengan hasil optimal. Target ini tidak hanya menekankan jumlah tindakan, tetapi juga mutu pelayanan, ketepatan waktu penanganan, keamanan prosedur, serta pemantauan hasil penglihatan setelah operasi. Deteksi dini dan rujukan yang cepat diperlukan agar penderita tidak menunggu terlalu lama hingga gangguan penglihatan menghambat aktivitas sehari-hari.
Meski demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. Jarak antarpulau, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, serta belum meratanya distribusi dokter spesialis mata dapat menghambat masyarakat memperoleh pemeriksaan dan tindakan. Bagi sebagian keluarga, biaya perjalanan, akomodasi, dan pendampingan menuju fasilitas kesehatan juga menjadi beban yang tidak ringan. Karena itu, penguatan layanan bergerak, sistem rujukan, dukungan pembiayaan, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah perlu terus dikembangkan.
Budu berpandangan bahwa meningkatnya usia harapan hidup harus diikuti kesiapan layanan kesehatan mata. Risiko katarak bertambah seiring usia, sehingga kebutuhan pemeriksaan, operasi, dan pemulihan penglihatan akan semakin besar. Dukungan khusus bagi masyarakat lanjut usia, termasuk informasi yang mudah dipahami, pendampingan keluarga, serta akses transportasi, menjadi bagian penting dalam penanggulangan kebutaan akibat katarak. Dengan pendekatan yang merata dan berkelanjutan, keberhasilan operasi dapat memberi manfaat langsung terhadap kemandirian dan kualitas hidup lansia.
Baca juga: Latihan Kemampuan Penembakan Target Drone Menjadi Wawasan dalam SGS 2026 | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo | VTC Panglima TNI-CDF ADF Menjadi Momentum Perkuat Kerja Sama Bilateral Indonesia-Australia
