Bandung | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol. Hengki menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum yang profesional, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut disampaikan Hengki di Bandung pada Selasa. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus dibangun melalui pelaksanaan tugas yang konsisten, terukur, serta berorientasi pada kepentingan publik. Setiap tindakan aparat perlu berlandaskan aturan, menghormati hak warga negara, dan mampu dipertanggungjawabkan secara institusional maupun kepada masyarakat.
Hengki menjelaskan bahwa penguatan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan menangani perkara, tetapi juga menyangkut kualitas proses sejak penerimaan laporan hingga penyelesaian kasus. Profesionalisme ditunjukkan melalui pemeriksaan yang objektif, keputusan berdasarkan bukti, serta perlakuan yang setara bagi seluruh pihak. Dengan demikian, hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih atau dipengaruhi kepentingan tertentu. Keterbukaan dalam penggunaan kewenangan menjadi unsur penting agar setiap langkah kepolisian dapat diawasi dan dipahami secara wajar oleh masyarakat.
Gagasan tersebut, lanjut Hengki, merupakan bagian dari transformasi kepolisian yang harus diwujudkan secara nyata. Transformasi itu mencakup pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif, sehingga masyarakat tidak menghadapi prosedur yang berbelit ketika membutuhkan bantuan. Pada saat yang sama, proses penegakan hukum harus tetap berkeadilan, menjunjung kepastian hukum, serta melindungi pihak yang menjadi korban maupun kelompok yang rentan. Hengki menekankan bahwa kewenangan kepolisian harus digunakan secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan sebagai alat untuk menekan masyarakat. Inti komitmen itu adalah menghadirkan kepolisian yang bekerja secara profesional, melayani dengan integritas, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil bagi semua.
Komitmen Hengki dalam menjalankan kepemimpinan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak diarahkan untuk memutus kesinambungan kebijakan yang telah berjalan. Ia berencana meneruskan program kepemimpinan sebelumnya yang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Kelanjutan tersebut mencerminkan pentingnya menjaga berbagai upaya yang sudah memiliki dasar pelaksanaan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Dengan meneruskan program yang telah berjalan, proses kepemimpinan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan tidak kehilangan arah dalam memenuhi kebutuhan publik.
Namun, keberlanjutan program tidak berarti menutup ruang bagi pembenahan. Hengki juga menyadari bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang membutuhkan perbaikan. Pembenahan itu menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk memastikan pelaksanaan tugas berlangsung secara lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbaikan internal perlu ditempatkan sebagai proses yang berjalan berdampingan dengan penerusan program sebelumnya, sehingga kebijakan yang sudah memberikan manfaat dapat dipertahankan, sementara hal-hal yang masih kurang dapat ditinjau kembali secara cermat.
Salah satu keterkaitan penting dari pembenahan tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang baik membutuhkan tata kerja yang konsisten serta personel yang mampu menjalankan tugas dengan disiplin. Karena itu, penguatan disiplin personel menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki kinerja organisasi. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga dengan kesungguhan dalam melaksanakan tanggung jawab dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan komitmen tersebut juga perlu disertai evaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi menjadi sarana untuk melihat apakah program yang diteruskan dan pembenahan yang dilakukan telah berjalan sesuai arah yang diharapkan. Melalui peninjauan yang terus-menerus, berbagai kekurangan dapat dikenali dan menjadi dasar bagi perbaikan berikutnya. Dengan demikian, kepemimpinan Hengki menempatkan kesinambungan program, pembenahan internal, peningkatan pelayanan publik, penguatan disiplin personel, serta evaluasi berkelanjutan sebagai rangkaian upaya yang saling mendukung.
Hengki memandang bahwa tanggung jawab kepolisian tidak hanya berada pada anggota yang menjalankan tugas di lapangan, tetapi juga pada setiap pimpinan di seluruh tingkatan organisasi. Pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan arah kerja, membentuk sikap, serta memastikan setiap kebijakan diterapkan secara konsisten. Karena itu, para pimpinan kepolisian diminta menunjukkan keteladanan melalui integritas, kedisiplinan, ketegasan, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
Keteladanan tersebut harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, bukan sekadar melalui arahan formal. Pimpinan perlu hadir untuk membimbing anggota, memberikan pemahaman mengenai tugas dan etika profesi, serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Menurut Hengki, kepemimpinan yang baik juga harus mampu memperkuat disiplin tanpa mengabaikan pembinaan. Anggota perlu diarahkan agar memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Selain membina, para pimpinan bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. Setiap kekurangan harus dapat dibahas secara jujur, sehingga organisasi tidak berhenti pada pencapaian yang telah diraih, melainkan terus meningkatkan kualitasnya. Ruang untuk menyampaikan masukan, mengidentifikasi risiko, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas diperlukan agar keputusan yang diambil lebih tepat serta respons kepolisian semakin efektif.
Dalam pandangan tersebut, jabatan Kapolda Jawa Barat merupakan amanah besar, bukan sekadar kedudukan struktural. Amanah itu mencakup kehormatan institusi sekaligus tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hengki menekankan bahwa pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut melalui kerja yang profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan kepemimpinan yang memberi teladan, membimbing anggota, dan terbuka terhadap pembenahan, budaya kerja kepolisian dapat tumbuh lebih solid, disiplin, serta dipercaya masyarakat.
Hengki mengajak seluruh personel untuk memperkuat kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut dipandang sebagai unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Barat. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga koordinasi yang terbuka, terarah, dan berkesinambungan perlu terus dibangun. Melalui komunikasi yang baik, berbagai potensi gangguan dapat diantisipasi secara lebih cepat, sementara langkah penanganannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah.
Sinergi kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan juga diarahkan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Personel diharapkan mampu menjalin kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah serta instansi lainnya dalam menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan. Keterlibatan masyarakat tidak kalah penting, terutama dalam menyampaikan informasi, menjaga lingkungan, dan mendukung upaya pemeliharaan keamanan. Dengan semangat kebersamaan, kehadiran aparat dapat semakin dirasakan sebagai bagian dari solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat.
Hengki berharap jajaran Polda Jawa Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan sikap profesional, responsif, dan humanis. Setiap kekurangan dalam pelaksanaan tugas perlu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan secara berkelanjutan, bukan diabaikan atau dibiarkan berulang. Peningkatan kemampuan personel, penguatan koordinasi, serta keterbukaan terhadap masukan masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik. Upaya tersebut diharapkan berjalan selaras dengan arah kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga pelayanan dan penegakan hukum di Jawa Barat semakin efektif serta mampu mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
Baca juga: Wakili Panglima TNI, Kaster TNI Tegaskan Komitmen Indonesia Bagi Perdamaian Indo-Pasifik | Encap SGS 2026 Buktikan Komitmen Tni Bersama Negara Bangun Fasilitas Pendidikan Untuk Masyarakat Di Martapura
