Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan dan pupuk untuk memperluas peran sosial-ekonomi dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat bersama sejumlah BUMN terkait di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, pada Selasa. Menurutnya, perusahaan negara tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga kinerja bisnis, tetapi juga berperan dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Dalam pertemuan itu, Abdul Muhaimin menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan usaha pertambangan serta industri pupuk memiliki rantai nilai yang luas, sehingga dapat membuka kesempatan kerja langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Peluang tersebut perlu dihubungkan dengan peningkatan keterampilan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengembangan kegiatan ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Selain lapangan kerja, BUMN diminta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemitraan, pendampingan, akses pasar, serta dukungan pembiayaan yang sesuai kebutuhan. Pelaku UMKM di sekitar perusahaan dapat dilibatkan dalam penyediaan barang dan jasa, pengolahan hasil, hingga distribusi produk. Pendekatan ini diharapkan membuat manfaat keberadaan BUMN dirasakan lebih luas, tidak berhenti pada aktivitas operasional perusahaan semata.
Abdul Muhaimin juga menyoroti pemanfaatan aset perusahaan yang belum produktif. Lahan, fasilitas, dan sumber daya lain yang masih tersedia dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, selama dilakukan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Potensi besar BUMN harus menghasilkan manfaat nyata, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan rendah.
Program yang telah terbukti berhasil perlu dipetakan, direplikasi, dan diperluas ke wilayah lain. Dengan memperkuat koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat, berbagai inisiatif pemberdayaan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat serta memberikan dampak yang lebih terukur.
Pemerintah mendorong BUMN pertambangan dan pupuk untuk memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses kerja yang lebih nyata. Pendekatan ini diarahkan agar masyarakat miskin tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, tetapi memperoleh penghasilan, pengalaman, serta kesempatan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Dukungan perusahaan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan wilayah, terutama di sekitar area operasional yang memiliki potensi tenaga kerja lokal.
Bentuk dukungan tersebut dapat mencakup program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja. Program magang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal lingkungan kerja, memperoleh pengalaman praktis, serta membangun kesiapan sebelum memasuki pasar kerja. Sementara itu, pelatihan keterampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri, seperti pengoperasian peralatan, keselamatan kerja, administrasi, teknologi informasi, pengelolaan usaha, dan keterampilan teknis lainnya. Kesempatan ini penting bagi lulusan SMA dan SMK yang sering menghadapi keterbatasan pengalaman ketika mencari pekerjaan pertama.
Perekrutan tenaga kerja lokal juga perlu dilakukan secara terbuka dan berkeadilan, dengan informasi persyaratan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, lulusan sekolah menengah dan pencari kerja dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan formal. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, balai latihan kerja, serta lembaga pendidikan untuk menyiapkan kandidat sesuai kebutuhan industri.
Orientasi utama berbagai program tersebut adalah membantu masyarakat naik kelas dan menjadi mandiri. Salah satu skema yang dapat dikembangkan ialah cash for work atau padat karya tunai. Melalui kegiatan ini, masyarakat terlibat langsung dalam pekerjaan produktif, seperti perawatan fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur dasar, atau kegiatan pendukung operasional di sekitar wilayah perusahaan. Peserta memperoleh penghasilan langsung sekaligus pengalaman bekerja. Muhaimin menekankan pentingnya memperbanyak kesempatan kerja agar masyarakat memiliki jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, pemberdayaan perlu menempatkan penciptaan pekerjaan sebagai bagian utama strategi pembangunan, bukan sekadar pelengkap bantuan.
Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN perlu diarahkan agar tidak berhenti sebagai bantuan sementara yang habis setelah dibagikan. Dukungan tersebut sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang membangun kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Dengan pendekatan ini, CSR tidak hanya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga menciptakan proses pemberdayaan yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat, bekerja, dan mengembangkan kemampuan mereka secara berkelanjutan.
Salah satu usulan yang dapat diterapkan ialah pelaksanaan padat karya produktif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pelaksana utama kegiatan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Keterlibatan tersebut dapat menciptakan penghasilan dalam jangka pendek sekaligus memperkuat pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab bersama. Agar hasilnya tidak bersifat sementara, setiap kegiatan perlu disusun berdasarkan kebutuhan wilayah serta potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat.
Ruang pelaksanaannya mencakup kegiatan pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Kegiatan semacam ini dapat membuka peluang usaha yang relevan dengan kondisi perdesaan, sambil menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat pemanfaatan sumber daya setempat. Melalui pendampingan dan pengelolaan yang konsisten, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan serta membangun kemampuan mengelola kegiatan secara mandiri. Peran BUMN kemudian tidak hanya menyalurkan dana, tetapi memastikan dukungan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan. CSR yang dirancang sebagai padat karya produktif pada akhirnya dapat memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan, pengalaman, dan peluang pengembangan usaha, sehingga pemberdayaan ekonomi berlangsung lebih terarah dan memiliki dampak jangka panjang.
Muhaimin menekankan bahwa seluruh program pemberdayaan yang dijalankan BUMN perlu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan basis data tersebut penting untuk memastikan setiap bentuk dukungan diberikan kepada penerima manfaat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dengan rujukan yang sama, proses identifikasi calon penerima dapat dilakukan secara lebih terarah, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih atau ketidaktepatan dalam penyaluran program.
Pendekatan berbasis DTSEN juga membantu BUMN memahami karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan jenis intervensi yang diperlukan, baik berupa pelatihan, pengembangan usaha, bantuan sarana produksi, maupun dukungan lain yang relevan. Perbedaan kondisi antarwilayah menuntut rancangan program yang tidak seragam, sehingga pemberdayaan dapat disesuaikan dengan potensi, tantangan, dan tingkat kerentanan masyarakat setempat.
Dukungan selanjutnya perlu diarahkan ke wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar. Penetapan prioritas berbasis kebutuhan memungkinkan sumber daya BUMN digunakan secara lebih efektif, terutama di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, keterbatasan kesempatan kerja, atau akses pengembangan ekonomi yang masih rendah. Penyaluran yang terukur juga penting agar kontribusi BUMN terhadap upaya pengentasan kemiskinan dapat dipantau dan dinilai berdasarkan perubahan yang terjadi pada masyarakat penerima manfaat.
Ketepatan sasaran memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan program pemberdayaan. Ketika dukungan diberikan kepada kelompok dan wilayah yang tepat, peluang untuk memperluas lapangan kerja menjadi lebih besar. Masyarakat juga dapat memperoleh penguatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan kesempatan ekonomi di lingkungannya. Dalam jangka pelaksanaan program, keterpaduan data yang akurat, intervensi wilayah prioritas, penciptaan pekerjaan, dan peningkatan kapasitas diharapkan mendukung terbentuknya kemandirian ekonomi masyarakat.
Baca juga: Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Kodim 0906/Kkr Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Donor Darah Serta Pengobatan Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menyambut HUT TNI
