Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan melalui peningkatan penyuluhan pertanian kepada masyarakat. Menurutnya, penyuluh memiliki peran penting dalam menyampaikan pengetahuan, teknologi, serta pendampingan kepada petani agar pengelolaan lahan dan produksi pangan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dukungan pemerintah daerah diperlukan supaya kebijakan pangan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah.
Dorongan tersebut disampaikan Tito saat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama tentang pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga penyuluhan pertanian. Penandatanganan berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Kesepakatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus memastikan kegiatan penyuluhan berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah.
Melalui pengelolaan yang lebih baik, sarana dan prasarana penyuluhan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kapasitas petani. Ketersediaan tenaga penyuluh yang memadai juga dinilai penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan kondisi cuaca, pemanfaatan teknologi pertanian, pengendalian hama, dan peningkatan produktivitas. Pemerintah daerah didorong mengambil peran aktif dalam menyediakan dukungan sesuai kewenangan serta memperkuat hubungan penyuluh dan kelompok tani.
Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pencapaiannya membutuhkan keterlibatan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup penyediaan kebijakan dan anggaran, tetapi juga penguatan pendampingan di lapangan agar program dapat memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat. Dengan penyuluhan yang konsisten, pemerintah berharap upaya membangun ketahanan pangan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Penyuluh pertanian memiliki posisi penting dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan karena mereka menjadi penghubung langsung kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di tingkat lapangan. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat perlu diterjemahkan ke dalam langkah yang dapat dipahami serta diterapkan oleh petani. Dalam proses tersebut, penyuluh memberikan pendampingan, menjelaskan sasaran program, sekaligus membantu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lahan, komoditas, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Tito menjelaskan bahwa penyuluh bertugas menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi tindakan konkret di lapangan. Peran itu mencakup penyampaian informasi mengenai teknologi budidaya, penggunaan sarana produksi, pengelolaan usaha tani, hingga penerapan berbagai program peningkatan produktivitas. Kehadiran penyuluh juga memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kendala yang dihadapi petani, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dan diperbaiki secara lebih cepat.
Penguatan peran tersebut semakin jelas setelah penyuluh pertanian berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian. Pengaturan ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian untuk mempercepat swasembada pangan. Dengan koordinasi yang lebih terarah, penyuluh diharapkan mampu bergerak berdasarkan prioritas nasional, tanpa mengabaikan karakteristik pertanian di masing-masing daerah.
Tito menyampaikan bahwa Menteri Pertanian membutuhkan pasukan di lapangan untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti sebagai arahan administratif. Pasukan tersebut adalah penyuluh yang berinteraksi langsung dengan petani dan mendampingi proses produksi dari waktu ke waktu. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan penyuluh pertanian lapangan selama ini telah dilakukan dan perlu terus diperkuat. Kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta penyuluh menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas penerapan inovasi, dan memastikan dukungan program benar-benar diterima oleh petani.
Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menjadi tempat para penyuluh menjalankan tugas di tingkat kecamatan. Keberadaan BPP penting karena menjadi pusat koordinasi, pendampingan, dan penyampaian informasi pertanian kepada para petani. Melalui fasilitas tersebut, penyuluh dapat membantu menerjemahkan kebijakan pemerintah serta kebutuhan produksi di lapangan agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Karena itu, Tito meminta para kepala daerah memberikan dukungan terhadap operasional BPP. Dukungan tersebut dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran transfer ke daerah, maupun mekanisme penganggaran lain yang sesuai dengan ketentuan. Ketersediaan anggaran diperlukan untuk menunjang kegiatan penyuluhan, termasuk pelaksanaan pendampingan dan koordinasi secara berkelanjutan di wilayah kecamatan.
Tito juga menyampaikan bahwa sejumlah BPP mengalami kerusakan. Kondisi itu perlu mendapat perhatian agar sarana penyuluhan tetap dapat digunakan secara layak oleh para penyuluh dan masyarakat pertanian. Kementerian Pertanian akan membantu memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan tersebut, sehingga fungsi fasilitas itu dapat kembali berjalan dan mendukung pelayanan pertanian di daerah.
Penguatan BPP dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat lokal. Kebijakan swasembada pangan yang dirancang pemerintah pusat memerlukan dukungan, koordinasi, serta pelaksanaan yang efektif di daerah. Dengan operasional BPP yang memadai, penyuluh memiliki sarana lebih baik untuk mendampingi petani dan menyampaikan program pemerintah secara terarah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan dukungan penuh kepada Menteri Pertanian dalam upaya memperkuat penyuluhan dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Dukungan itu mencakup penguatan peran pemerintah daerah serta pemanfaatan BPP sebagai bagian penting dari pelaksanaan kebijakan pertanian di lapangan.
Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa penguatan penyuluhan pertanian perlu ditopang oleh data, sarana, dan dukungan anggaran yang memadai. Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Para penyuluh tersebut menjalankan tugas melalui 5.836 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di berbagai daerah, yang menjadi pusat koordinasi, pendampingan, serta penyebaran informasi bagi petani.
Namun, kondisi sejumlah BPP masih memerlukan perhatian serius. Sebagian bangunan dilaporkan mengalami kerusakan, sehingga dapat menghambat aktivitas penyuluhan dan pelayanan kepada kelompok tani. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan perbaikan melalui refocusing anggaran tahun berjalan. Langkah ini diarahkan agar fasilitas yang rusak dapat segera digunakan kembali secara optimal, terutama di wilayah yang memiliki peran penting dalam peningkatan produksi pangan.
Amran menargetkan perbaikan bangunan BPP yang mengalami kerusakan berat dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan. Sementara itu, seluruh pekerjaan perbaikan ditargetkan rampung pada tahun berikutnya. Menurutnya, pembenahan infrastruktur penyuluhan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat hubungan pemerintah, penyuluh, dan petani. BPP yang layak diharapkan mampu mendukung transfer teknologi, pemantauan produksi, serta respons yang lebih cepat terhadap berbagai kendala di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Tito atas konsistensinya menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Koordinasi lintas sektor dinilai berperan dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta pihak terkait lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya kerja bersama untuk mempercepat penguatan sistem pangan nasional.
Baca juga: Tak Hanya Padamkan Api, TNI Perkuat Penanganan Karhutla Melalui Penyuluhan | Perkuat Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Dampingi Petani Panen Semangka | TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda
