Jakarta | Pemerintah mulai memetakan wilayah yang berpotensi memasok bahan baku bioetanol untuk mendukung rencana penggunaan bahan bakar nabati dengan kadar campuran bertahap, mulai dari E10 hingga E50. Pemetaan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, sehingga pengembangan bioetanol tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi, tetapi juga mempertimbangkan sebaran komoditas dan kapasitas daerah penghasil.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah tersebut telah dilakukan. Sejumlah daerah di Jawa, Sumatera, dan Papua disebut memiliki potensi untuk mendukung pasokan bahan baku bioetanol. Informasi mengenai potensi setiap wilayah akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan, memperkuat rantai pasok, serta menghubungkan sektor energi dengan kegiatan pertanian dan industri pengolahan.
Keterangan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Jakarta pada 12 Oktober 2026. Langkah pemetaan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik, pemerintah berupaya memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri. Penerapan campuran E10 sampai E50 memerlukan perencanaan bertahap, termasuk kepastian pasokan, kesiapan fasilitas pengolahan, distribusi, dan penyesuaian industri pengguna. Karena itu, pemetaan wilayah dipandang sebagai tahap awal untuk memastikan target pemanfaatan bioetanol dapat berjalan berdasarkan potensi daerah dan kemampuan infrastruktur yang tersedia.
Pemerintah sedang mematangkan skema penerapan E50, yakni bensin yang dicampur dengan etanol sebesar 50 persen. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, pelaksanaannya tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan target kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan etanol tersedia secara memadai dan dapat dipenuhi oleh industri nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pemetaan kapasitas industri dalam negeri sebelum mandatori E50 diberlakukan. Perhitungan tersebut mencakup kemampuan produksi etanol, ketersediaan bahan baku, serta kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pencampuran bensin. Pemerintah akan melihat seberapa besar kapasitas yang dapat disediakan industri nasional hingga 2028 sebagai dasar untuk menentukan kelayakan penerapan kebijakan.
Penekanan pada kapasitas domestik diperlukan agar kebijakan mandatori tidak menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor etanol. Apabila kebutuhan etanol untuk E50 tidak sebanding dengan kemampuan produksi nasional, pelaksanaan kebijakan berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan dari luar negeri. Kondisi tersebut dapat mengurangi manfaat strategis program, terutama tujuan untuk memperkuat ketahanan energi dan membangun rantai industri berbasis sumber daya dalam negeri.
Karena itu, pemerintah terlebih dahulu mengkaji kemampuan industri sebelum menentukan pelaksanaan E50 secara mandatori. Hasil pemetaan pasokan dan kapasitas produksi akan menjadi pertimbangan dalam mematangkan kebijakan tersebut. Penerapan mandatori mulai diarahkan pada 2027, tetapi keputusan pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kesiapan industri nasional serta ketersediaan etanol yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, target pencampuran dapat disusun berdasarkan kondisi riil, bukan semata-mata sasaran persentase.
Pengembangan bioetanol menjadi kebutuhan penting karena konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi minyak mentah dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Pada saat yang sama, produksi atau lifting minyak nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Perbedaan kebutuhan dan pasokan domestik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang besar dalam pemenuhan energi untuk transportasi dan kegiatan ekonomi.
Dengan selisih sekitar 1 juta barel per hari, Indonesia perlu mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri membuat upaya diversifikasi sumber energi menjadi semakin mendesak. Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan, termasuk bioetanol, ditempatkan sebagai salah satu langkah untuk memperluas pilihan pasokan bahan bakar. Kebijakan ini tidak menghapus kebutuhan terhadap minyak secara langsung, tetapi menjadi bagian dari arah pemerintah dalam mengurangi tekanan akibat ketimpangan konsumsi dan produksi nasional.
Pemerintah juga menyebut sektor solar telah memiliki program B50, yaitu pemanfaatan campuran biodiesel dengan kadar yang lebih tinggi, sehingga solar tidak lagi diimpor. Pengalaman penerapan program tersebut menjadi rujukan dalam mendorong pengembangan bahan bakar nabati pada jenis BBM lainnya. Jika B50 diterapkan pada solar, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada E50 untuk bensin, dengan memanfaatkan campuran bioetanol. Dorongan menuju E50 berkaitan dengan kebutuhan untuk memetakan pasokan bioetanol, memastikan ketersediaannya, serta menyesuaikan pengembangan bahan bakar dengan kebutuhan konsumsi nasional. Langkah tersebut menempatkan diversifikasi energi sebagai agenda yang berjalan pada sektor solar dan bensin, tanpa mengabaikan kesenjangan permintaan BBM dan kapasitas produksi minyak nasional.
Pengembangan bioetanol untuk mendukung target E50 diarahkan pada pemanfaatan berbagai komoditas pertanian, terutama tebu, singkong, dan jagung. Ketiganya dinilai memiliki potensi sebagai sumber bahan baku industri etanol, dengan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, ketersediaan lahan, serta kapasitas produksi pertanian setempat. Pemetaan pasokan menjadi bagian penting agar kebutuhan industri dapat dipenuhi secara berkelanjutan dan hubungan sektor energi dengan sektor pertanian semakin terintegrasi.
Kebijakan ini tidak semata-mata ditujukan untuk menghemat devisa negara melalui pengurangan ketergantungan pada bahan bakar atau komponen energi dari luar negeri. Pengembangan bioetanol juga diharapkan mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi baru di daerah penghasil bahan baku. Industri pengolahan yang tumbuh di sekitar wilayah pertanian dapat meningkatkan pemanfaatan hasil panen, sekaligus menciptakan pasar yang lebih jelas bagi komoditas yang selama ini menghadapi keterbatasan penyerapan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyoroti persoalan pasar yang dihadapi petani singkong. Menurut penjelasan tersebut, petani dapat mengalami kesulitan menjual hasil panen ketika belum tersedia industri yang menyerap singkong dalam jumlah besar dan secara konsisten. Kebijakan mandatori etanol dipandang dapat menciptakan pembeli melalui pembangunan industri etanol. Dengan adanya kebutuhan bahan baku untuk produksi, singkong, tebu, dan jagung berpeluang memperoleh saluran pemasaran yang lebih terarah.
Penerapan mandatori etanol mulai diarahkan pada 2027. Arah kebijakan tersebut memberikan ruang bagi persiapan pasokan, penguatan rantai produksi, dan pembangunan fasilitas pengolahan bahan baku. Pada saat yang sama, peluang ini disebut sebagai kesempatan bisnis untuk membangun industri etanol di Indonesia. Pelaku usaha dapat melihat kebutuhan mandatori sebagai dasar pengembangan industri yang menghubungkan produksi pertanian dengan kebutuhan energi nasional.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU
