Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Ia menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam dunia politik bukanlah bagian dari rencana hidup yang sejak awal telah disusun, melainkan sesuatu yang disebutnya sebagai sebuah “kecelakaan”. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).
Bahlil menyampaikan pengakuan itu dalam acara Rapat Kerja Nasional HIPPI yang berlangsung di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Di hadapan peserta forum, ia menuturkan bahwa arah hidupnya semula lebih banyak berkaitan dengan dunia usaha. Karena itu, ia tidak membayangkan akan menempuh perjalanan panjang di lingkungan politik hingga kemudian menduduki sejumlah jabatan publik.
Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan pribadi Bahlil mengenai perubahan arah hidup yang membawanya dari lingkungan pengusaha ke pemerintahan dan politik. Ia menempatkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang terjadi di luar cita-cita awalnya, bukan sebagai tujuan utama yang sejak awal ingin dicapai. Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mendorong para pengusaha untuk menjaga fokus pada pengembangan bisnis dan membesarkan usaha yang telah dirintis.
Bagi Bahlil, dunia usaha memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja. Pesan itu menjadi relevan dalam forum HIPPI, yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai daerah. Ia mengingatkan agar pengusaha tidak menjadikan politik sebagai orientasi utama apabila masih memiliki kesempatan untuk memperbesar kapasitas usaha. Pengakuan Bahlil tentang perjalanan politiknya pun menjadi bagian dari dorongan tersebut, bahwa setiap orang perlu memahami prioritas dan bidang yang ingin dikembangkan secara konsisten.
Sebelum memasuki dunia politik, Bahlil Lahadalia menempatkan dirinya sebagai pengusaha. Ia memiliki tujuan untuk membangun karier bisnis secara mandiri dan mengembangkan usaha hingga mencapai tingkat konglomerasi. Bagi Bahlil, dunia usaha merupakan ruang untuk bekerja, menciptakan peluang, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, fokus utamanya ketika itu bukanlah mengejar jabatan publik, melainkan membesarkan perusahaan dan memperkuat kemampuan sebagai pelaku usaha.
Keinginannya untuk berkembang sebagai pengusaha juga mendorong Bahlil aktif dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Organisasi tersebut menjadi tempat bagi para pengusaha muda untuk membangun jaringan, bertukar pengalaman, dan menyuarakan kepentingan dunia usaha. Dalam perjalanan organisasinya, Bahlil tidak hanya berupaya memperluas relasi, tetapi juga memiliki ambisi untuk menduduki posisi ketua umum HIPMI. Jabatan itu dipandang sebagai kesempatan untuk memperjuangkan penguatan pengusaha nasional sekaligus memperbesar kontribusinya di lingkungan bisnis.
Namun, arah perjalanan Bahlil kemudian berubah. Ia ditunjuk menjadi menteri pada periode pemerintahan sebelumnya, meskipun tidak meniti karier melalui partai politik. Penunjukan tersebut menjadi titik penting yang membawanya masuk ke lingkaran pemerintahan dan memperkenalkannya pada peran politik secara lebih langsung. Jalur itu, menurut gambaran Bahlil, bukanlah rencana yang sejak awal ia susun sebagai tujuan hidup.
Bahlil pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah bermimpi masuk politik. Ia menggambarkan bahwa keterlibatannya dalam politik justru muncul melalui perjalanan usaha dan aktivitas organisasi yang dijalaninya. Dengan kata lain, pengalaman sebagai pengusaha serta kiprahnya di HIPMI membuka jalan menuju tanggung jawab pemerintahan. Perubahan tersebut membuat kariernya berkembang di luar rencana awal, dari upaya menjadi konglomerat menuju posisi menteri. Pengalaman itu pula yang mendasari pandangannya agar para pengusaha tetap memprioritaskan pengembangan usaha, meskipun kesempatan untuk terjun ke politik dapat muncul dalam perjalanan profesional.
Bahlil Lahadalia meluruskan anggapan publik mengenai urutan jabatan yang pernah diembannya. Penjelasan itu penting karena terdapat persepsi bahwa ia lebih dahulu menjadi Ketua Umum Partai Golkar sebelum menduduki jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan keterangannya, urutan tersebut tidak tepat. Ia menegaskan bahwa dirinya terlebih dahulu dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM, kemudian maju dalam proses pemilihan dan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Pelurusan kronologi ini menunjukkan bahwa jabatan di pemerintahan mendahului keterlibatannya sebagai pimpinan partai politik. Karena itu, narasi mengenai perjalanan kariernya perlu disampaikan secara berurutan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Bahlil tidak menyatakan dirinya menjadi ketua umum Golkar sebelum menjabat sebagai Menteri ESDM. Ia justru menempatkan posisi menteri sebagai jabatan yang lebih dahulu dijalani, sebelum kemudian memperoleh mandat untuk memimpin Partai Golkar.
Sebelum dilantik menjadi Menteri ESDM, Bahlil juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Rangkaian ini memperlihatkan latar belakangnya yang berasal dari dunia usaha dan organisasi pengusaha, sebelum masuk ke pemerintahan. Dalam menjelaskan keterlibatannya di politik, Bahlil menyebut politik lebih dipandang sebagai hobi. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ia tidak menempatkan politik sebagai satu-satunya orientasi dalam perjalanan profesionalnya. Dengan demikian, urutan yang sesuai berdasarkan keterangannya adalah pernah memimpin HIPMI, kemudian dilantik sebagai Menteri ESDM, dan setelah itu maju serta terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Bahlil Lahadalia menyampaikan kritik terhadap sebagian pengusaha pribumi yang dinilainya terlalu cepat terjun ke politik setelah memiliki modal usaha dalam jumlah terbatas. Menurutnya, keberadaan modal belum otomatis menunjukkan kesiapan untuk memasuki arena politik. Seorang pengusaha perlu membangun kemampuan, pengalaman, dan ketahanan usaha terlebih dahulu agar langkah yang diambil tidak sekadar didorong oleh ambisi sesaat.
Ia mendorong para pengusaha untuk menjalankan bisnis secara konsisten dan memperbesar skala usaha sebelum memutuskan masuk ke panggung politik. Penguatan kapasitas tersebut mencakup kemampuan mengelola perusahaan, menciptakan lapangan kerja, memperluas jaringan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Dengan fondasi yang lebih kuat, pengusaha diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek ketika berhadapan dengan dinamika politik.
Nasihat itu disampaikan agar kegiatan politik tidak menjadi pilihan yang diambil secara tergesa-gesa hanya karena seseorang telah mengumpulkan modal tertentu. Bahlil menilai, pengusaha seharusnya terlebih dahulu membuktikan kemampuannya dalam membangun dan membesarkan bisnis. Setelah memiliki kapasitas yang memadai, keputusan untuk berpolitik dapat dipertimbangkan dengan lebih matang, termasuk dengan memahami tanggung jawab dan konsekuensinya.
Selain menekankan pentingnya kesiapan, Bahlil mengingatkan agar urusan bisnis dan politik tidak dijalankan dengan membawa perasaan. Ia menekankan perlunya memisahkan perasaan dari komitmen ketika menjalankan usaha maupun berpolitik, sehingga keputusan tetap didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan tanggung jawab yang jelas. Bagi Bahlil, perasaan ditempatkan dalam hubungan dengan orang yang disayangi, sedangkan bisnis dan politik perlu dijalankan dengan sikap profesional serta komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
Baca juga: Luapan Air Diduga dari SPPG 04 Kedopok, Pengendara Motor Kecelakaan di Jalan Mastrip
