Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti kebutuhan air bersih dalam operasional pusat data berbasis kecerdasan buatan. Menurutnya, perkembangan teknologi digital tidak hanya menuntut ketersediaan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga membutuhkan air untuk mendukung sistem dan fasilitas yang menjalankan berbagai layanan komputasi. Kebutuhan tersebut perlu diperhitungkan secara cermat sejak tahap perencanaan pembangunan.
AHY menyampaikan hal itu ketika menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menempatkan pengelolaan sumber daya air sebagai bagian penting dari pembahasan mengenai masa depan infrastruktur digital. Pusat data yang mendukung pengembangan kecerdasan buatan berpotensi memiliki kapasitas komputasi besar, sehingga kebutuhan pendukungnya juga harus dipetakan secara terbuka dan terukur.
Perhatian terhadap konsumsi air menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas digital berlangsung di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih yang aman dan berkelanjutan. Penggunaan air untuk pusat data perlu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya di setiap wilayah, tanpa mengabaikan kebutuhan rumah tangga, kegiatan ekonomi, dan ekosistem setempat. Perencanaan yang matang dapat membantu mencegah persaingan pemanfaatan air serta mengurangi tekanan terhadap lingkungan.
Karena itu, pembangunan infrastruktur digital perlu mengedepankan efisiensi air, teknologi pendinginan yang lebih hemat, dan pengawasan terhadap dampak lingkungan. Selain mengejar konektivitas serta kapasitas komputasi, pengembang dan pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas tersebut dibangun secara bertanggung jawab. Keseimbangan kemajuan teknologi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam memperluas pusat data di Indonesia.
AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak boleh terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Pemerataan jaringan internet, fasilitas komputasi, pusat data, serta infrastruktur pendukung diperlukan agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh peluang yang setara dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital. Akses yang andal dan terjangkau menjadi dasar bagi pelaku usaha, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital secara produktif.
Menurut pandangan tersebut, ketimpangan infrastruktur berisiko memperlebar jarak antardaerah dan antarkelompok masyarakat. Wilayah yang memiliki konektivitas lebih baik cenderung lebih cepat menarik investasi, mengembangkan usaha berbasis teknologi, dan menyediakan lapangan kerja baru. Sebaliknya, daerah dengan akses terbatas dapat tertinggal karena masyarakatnya tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan platform digital, mengembangkan keterampilan, maupun memanfaatkan kecerdasan artifisial. Pihak yang memiliki akses dan kemampuan teknologi berpotensi menikmati manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.
Pertumbuhan pusat data juga perlu dipahami sebagai bagian dari meningkatnya adopsi ekonomi digital di Indonesia. Perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, pendidikan daring, dan berbagai aplikasi berbasis data terus digunakan oleh masyarakat di semakin banyak wilayah. Aktivitas tersebut membutuhkan kapasitas penyimpanan, pemrosesan, dan pengelolaan data yang aman serta berkelanjutan. Karena itu, kebutuhan pusat data akan meningkat seiring meluasnya transaksi dan layanan digital, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah yang mulai terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional.
AHY berpandangan bahwa ekosistem digital perlu dipersiapkan dan dikembangkan secara berbarengan di seluruh Indonesia. Pembangunan pusat data harus berjalan bersama perluasan jaringan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keamanan siber, dan dukungan bagi pelaku usaha lokal. Pendekatan terpadu tersebut penting agar transformasi digital tidak menghasilkan manfaat yang terkonsentrasi, melainkan membuka ruang pertumbuhan yang lebih inklusif. Dengan pemerataan infrastruktur, perkembangan teknologi dapat menjadi sarana memperkuat daya saing daerah sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi masa depan.
AHY mengingatkan agar pembangunan pusat data, termasuk fasilitas yang mendukung pengembangan kecerdasan artifisial, tidak hanya dinilai dari kemampuan menyediakan kapasitas besar dan mendorong pertumbuhan industri. Setiap proyek perlu dibangun dengan memastikan seluruh standar serta persyaratan yang berlaku telah diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kepatuhan tersebut menjadi dasar penting agar perkembangan fasilitas digital berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permintaan itu menempatkan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bagian utama dalam pembangunan pusat data. Para pihak yang terlibat perlu memahami bahwa percepatan kebutuhan infrastruktur digital tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi standar teknis maupun persyaratan lain yang relevan. Dengan demikian, pencapaian kapasitas dan efisiensi operasional harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap aturan yang menjadi rujukan pembangunan.
Aspek dampak lingkungan juga perlu menjadi bagian dari penilaian kepatuhan proyek. Pembangunan pusat data dapat berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan perubahan kondisi di sekitar fasilitas, sehingga pertimbangan tersebut tidak semestinya dipisahkan dari penilaian menyeluruh. Perhatian terhadap lingkungan menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tidak semata-mata diukur melalui skala investasi, kemampuan teknologi, atau kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
AHY menyerahkan pemeriksaan dan penentuan kesesuaian proyek kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Penilaian tersebut perlu dilakukan berdasarkan ketentuan dan standar yang berlaku, termasuk dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sebagai unsur kepatuhan. Pesan utamanya adalah pembangunan fasilitas digital harus berlangsung secara bertanggung jawab, bukan sekadar mengejar peningkatan kapasitas. Pendekatan ini membantu memastikan kemajuan industri tetap sejalan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
AHY menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai infrastruktur penyimpanan air, seperti bendungan, reservoir, embung, dan jaringan pengelolaan sumber daya air lainnya. Infrastruktur tersebut pada dasarnya dapat mendukung kebutuhan rumah tangga dan kegiatan industri, termasuk industri ekonomi digital yang berkembang seiring meningkatnya pembangunan pusat data berbasis kecerdasan artifisial. Ketersediaan fasilitas penyimpanan menjadi modal penting untuk menjaga pasokan air, terutama ketika kebutuhan meningkat dan pola cuaca semakin sulit diprediksi.
Menurut AHY, perencanaan infrastruktur air perlu memperhitungkan kebutuhan pusat data sejak awal. Fasilitas ini memerlukan air untuk mendukung sistem pendinginan dan operasionalnya, sehingga penempatannya harus diselaraskan dengan kapasitas sumber daya air di wilayah terkait. Namun, pemanfaatan air bagi industri digital tidak boleh mengurangi akses masyarakat terhadap air bersih, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pelayanan publik. Perencanaan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan daerah aliran sungai, serta kemampuan ekosistem untuk memulihkan sumber air.
Kebutuhan air nasional tidak hanya berkaitan dengan rumah tangga dan industri. Air juga diperlukan untuk pertanian, peternakan, serta pemeliharaan keseimbangan ekosistem. Karena itu, setiap kebijakan distribusi dan penggunaan air perlu memperhatikan berbagai kepentingan secara proporsional. Pencemaran sungai, waduk, dan sumber air tanah harus dicegah melalui pengawasan yang kuat, penegakan aturan, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Penggunaan air yang tidak efisien juga perlu dikurangi melalui teknologi hemat air, perbaikan jaringan, dan perubahan perilaku.
AHY menilai ketahanan air bersih perlu menjadi perhatian bersama, bersamaan dengan penguatan ketahanan pangan dan energi. Ketiganya saling berkaitan dan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi tekanan pembangunan serta perubahan iklim. Ia juga mengingatkan bahwa air berpotensi menjadi sumber konflik antarnegara pada masa mendatang apabila ketersediaannya tidak dikelola secara adil dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan pusat data dan industri strategis harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Baca juga: Kodim Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Haornas XLIII Tahun 2026 | Darurat Air Bersih: IJTI, Kodim 0813 dan BPBD Bojonegoro Pasok 21 Ribu Liter Air Bersih di Tlogohaji | Mabes TNI Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H
