Jakarta | Pemerintah menyampaikan rencana pemberian ponsel gratis kepada setiap warga negara. Rencana tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada 14 Oktober. Pernyataan ini menjadi salah satu informasi utama yang dibahas dalam forum tersebut, terutama karena program yang direncanakan tidak hanya mencakup perangkat komunikasi, tetapi juga akses awal terhadap layanan keuangan digital.
Menurut Hashim, setiap warga negara nantinya akan menerima ponsel yang telah dilengkapi rekening digital. Rekening itu juga akan memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Dengan demikian, bantuan yang direncanakan pemerintah terdiri atas perangkat fisik dan fasilitas transaksi digital dalam satu paket. Ponsel tersebut diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan yang tersedia melalui rekening digital, sementara saldo awal memberikan nilai pembuka ketika rekening digunakan.
Dalam penyampaiannya, Hashim menegaskan bahwa sasaran program ini adalah setiap warga negara. Namun, informasi yang disampaikan pada acara tersebut belum memuat rincian mengenai waktu pelaksanaan, tata cara pendaftaran, maupun mekanisme pembagian perangkat dan pembukaan rekening. Karena itu, rencana ini masih perlu menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait pelaksanaan teknisnya. Pernyataan Hashim pada 14 Oktober untuk sementara menjadi dasar informasi mengenai rencana tersebut, yakni pembagian ponsel gratis yang disertai rekening digital dan saldo awal Rp50 ribu bagi masyarakat.
Rencana pembagian ponsel gratis bagi warga berjalan beriringan dengan rencana pemerintah untuk menyediakan rekening digital tanpa biaya. Kedua program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan infrastruktur ekonomi digital. Ponsel dapat menjadi sarana untuk mengakses berbagai layanan, sedangkan rekening digital diharapkan membantu warga terhubung dengan sistem perbankan secara lebih mudah.
Dalam rencana penyediaan rekening tersebut, dua bank himbara yang disebut ditunjuk pemerintah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Keduanya akan berperan memfasilitasi proses pembukaan rekening bagi masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses layanan perbankan. Fasilitas itu mencakup dukungan administratif dan layanan pembukaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penerima program dapat memiliki sarana transaksi digital.
Pelibatan BRI dan BSI dinilai penting karena program ini menyasar perluasan inklusi keuangan, khususnya bagi penduduk yang belum terjangkau perbankan. Berdasarkan keterangan Hashim, sekitar 30 persen penduduk Indonesia masih berada di luar sektor perbankan. Pernyataan tersebut menjadi dasar pentingnya penyediaan rekening yang dapat diakses secara lebih luas, sekaligus mendukung pemanfaatan ponsel yang direncanakan dibagikan pemerintah.
Dengan demikian, tugas BRI dan BSI bukan hanya menyediakan rekening, tetapi juga membantu memastikan proses pendaftaran dapat dilakukan oleh kelompok yang selama ini belum memiliki hubungan dengan bank. Pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan mekanisme verifikasi dan pengaturan teknis agar pembukaan rekening berlangsung tertib. Rencana ini menempatkan rekening digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program ponsel gratis, tanpa mengubah sasaran kelompok yang telah disebutkan pemerintah.
Rekening digital yang disiapkan dalam rencana pembagian ponsel dan rekening gratis bagi warga memiliki fungsi utama sebagai saluran penyaluran bantuan pemerintah. Rekening tersebut ditujukan untuk mempermudah pemerintah mengirimkan bantuan tunai secara langsung kepada penerima yang telah ditetapkan. Dengan mekanisme ini, rekening menjadi bagian dari sistem distribusi dana, bukan sekadar fasilitas penyimpanan uang bagi masyarakat.
Bantuan sosial dan bantuan tunai yang selama ini diberikan kepada keluarga kurang mampu direncanakan tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang fisik. Perubahan tersebut berkaitan dengan cara dana diberikan kepada penerima. Uang bantuan nantinya tidak diserahkan secara tunai melalui pembagian langsung, melainkan dikirimkan ke rekening digital yang terhubung dengan ponsel masing-masing warga penerima.
Berdasarkan penjelasan Hashim, dana akan dikirim langsung dari pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Keuangan Yuda dan Kementerian Keuangan. Penyaluran itu dilakukan dengan mengarahkan dana bantuan ke ponsel setiap penerima melalui rekening yang telah disiapkan. Dengan demikian, ponsel berfungsi sebagai sarana untuk menerima informasi atau akses atas rekening digital tersebut, sementara rekening menjadi jalur pengiriman bantuan dari pemerintah kepada warga.
Skema ini menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang mengirimkan dana, sedangkan penerima memperoleh bantuan melalui rekening digital masing-masing. Keterangan tersebut menegaskan adanya perubahan saluran penyaluran bantuan, dari uang fisik menjadi pengiriman langsung melalui rekening yang terhubung dengan perangkat ponsel penerima. Rencana ini secara khusus mencakup bantuan sosial dan bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah.
Rencana pembagian ponsel dan pembukaan rekening digital gratis tersebut menyasar masyarakat yang telah berusia 17 tahun. Kelompok usia ini menjadi sasaran utama dalam program yang disiapkan pemerintah, terutama karena rekening digital diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerima dan menyimpan bantuan atau dana yang diberikan. Pembukaan rekening direncanakan tidak memerlukan biaya bagi masyarakat yang memenuhi sasaran program.
Selain rekening gratis, pemerintah berencana memberikan saldo awal sebesar Rp50 ribu kepada setiap rekening yang dibuka. Pemberian saldo awal ini menjadi bagian dari rancangan program, bukan sekadar penyediaan akses perbankan digital. Dengan adanya dana pembuka tersebut, rekening diharapkan dapat langsung memiliki isi dan manfaat bagi pemiliknya sejak program mulai dijalankan. Namun, rincian mengenai mekanisme pemberian saldo belum disampaikan dalam sumber yang tersedia.
Dari sisi pembiayaan, anggaran yang disebutkan untuk mendukung rencana ini mencapai Rp3,8 triliun. Besaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program membutuhkan persiapan anggaran yang cukup besar, mengingat cakupannya mencakup pembukaan rekening dan pemberian saldo awal. Anggaran itu juga berkaitan dengan rencana penyediaan dukungan program bagi masyarakat yang menjadi sasaran, meskipun perincian alokasi dan penggunaannya belum dijelaskan lebih lanjut.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan program dapat dimulai pada awal tahun depan. Target tersebut menjadi penanda bahwa berbagai persiapan perlu diselesaikan sebelum pelaksanaan dimulai. Setelah masyarakat memperoleh rekening, pemerintah juga menyiapkan rencana lanjutan untuk mengaktifkan rekening-rekening tersebut. Langkah ini diperlukan agar rekening tidak hanya menjadi dana mengendap tanpa aktivitas. Rencana aktivasi tersebut menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada pembukaan rekening dan pemberian saldo, tetapi diarahkan agar rekening yang telah tersedia benar-benar digunakan oleh masyarakat. Bahan yang tersedia belum memuat jadwal rinci maupun prosedur khusus untuk tahap aktivasi tersebut.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Cyber Competition 2026 Jadi Wadah Cetak Talenta Muda di Ranah Digital
