Jakarta | Produksi olahan nikel Indonesia pada 2025 mencapai 2,5 juta ton dalam bentuk produk intermediate atau setengah jadi. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar secara global sekaligus membuat produksi nasional menguasai sekitar 60 persen pasokan nikel dunia. Data ini disampaikan oleh Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Angka produksi tersebut mencakup sejumlah jenis produk nikel olahan yang dihasilkan di dalam negeri selama periode 2025.
Dari total 2,5 juta ton itu, sebanyak 2,05 juta ton berasal dari nickel pig iron (NPI), ferronickel (FeNi), dan matte. Ketiga produk tersebut menjadi bagian utama dari volume nikel intermediate yang diproduksi Indonesia. Sementara itu, 450 ribu ton lainnya berupa mixed hydroxide precipitate (MHP) dan nikel sulfat. Rincian tersebut menunjukkan komposisi produksi berdasarkan jenis produk olahan, bukan produksi nikel dalam bentuk bijih mentah.
Menurut keterangan FINI, keseluruhan volume itu merupakan produksi nikel dalam bentuk setengah jadi yang dipasok dari industri pengolahan nasional. Dengan total 2,5 juta ton, Indonesia tercatat menguasai sekitar 60 persen pasokan nikel dunia pada 2025. Posisi tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pasokan nikel terbesar secara global. Pernyataan mengenai volume dan komposisi produksi itu disampaikan Arif Perdana Kusumah pada Rabu, 14 Oktober 2026, sebagai gambaran capaian industri nikel Indonesia untuk tahun produksi 2025.
Peningkatan produksi olahan nikel Indonesia didukung oleh bertambahnya fasilitas pemurnian dan pemrosesan atau smelter yang menggunakan teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi. Menurut Federasi Industri Nikel Indonesia (FINI), keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat kemampuan industri nasional dalam mengolah bijih nikel menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Pengoperasian smelter memperluas tahapan pengolahan di dalam negeri, sehingga hasil produksi tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Teknologi pirometalurgi mengolah material melalui proses bersuhu tinggi, sedangkan hidrometalurgi memanfaatkan tahapan pelindian dan pemurnian berbasis larutan. Kedua pendekatan ini memungkinkan pengolahan material nikel dengan karakteristik serta tujuan produksi yang berbeda. Kombinasi teknologi tersebut turut membentuk kapasitas industri yang lebih beragam, baik untuk menghasilkan bahan maupun produk yang dapat digunakan dalam rantai pasok industri lanjutan.
FINI mencatat, total kapasitas produksi fasilitas pemurnian nikel di Indonesia telah mencapai 2,7 juta ton Ni pada 2025. Angka kapasitas ini menunjukkan kemampuan terpasang fasilitas pengolahan secara keseluruhan. Kapasitas tersebut berkaitan dengan capaian produksi produk setengah jadi, tetapi tidak berarti seluruh kemampuan terpasang telah digunakan sepenuhnya. Tingkat pemanfaatannya dapat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, kesiapan fasilitas, efisiensi operasi, kondisi pasar, serta kebutuhan industri pengguna.
Bentuk keluaran dari proses pengolahan itu mencakup nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), dan nikel sulfat. Masing-masing produk memiliki karakteristik dan fungsi berbeda dalam rantai nilai nikel. NPI dan FeNi terutama berkaitan dengan kebutuhan bahan baku industri baja tahan karat, sementara matte, MHP, dan nikel sulfat dapat mendukung tahapan pemrosesan lanjutan, termasuk kebutuhan material untuk ekosistem baterai. Keragaman keluaran tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas smelter tidak hanya diukur dari volume, tetapi juga dari jenis produk setengah jadi yang dihasilkan.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memproyeksikan produksi nikel olahan nasional mengalami penurunan pada 2026. Total produksi diperkirakan turun sekitar 3,5% hingga 4% dibandingkan capaian 2025 yang berada di kisaran 2,5 juta ton nikel (Ni). Perkiraan tersebut mencerminkan penyesuaian produksi di sejumlah fasilitas pengolahan, termasuk kemungkinan perubahan jadwal operasi, pemeliharaan, serta dinamika pasokan bahan baku.
Penurunan itu dipandang sebagai perkembangan jangka pendek dalam industri nikel olahan Indonesia. Permintaan global, harga komoditas, ketersediaan bijih, dan efisiensi operasional smelter akan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi realisasi produksi sepanjang 2026. Dengan demikian, angka penurunan yang disampaikan FINI merupakan proyeksi, bukan laporan capaian produksi yang telah terjadi.
Setelah periode tersebut, kapasitas produksi diperkirakan kembali meningkat pada 2027. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh proyek-proyek smelter nikel hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang mulai memasuki tahap komisioning dan operasi penuh. Teknologi HPAL memungkinkan pengolahan bijih limonit menjadi produk termasuk mixed hydroxide precipitate (MHP), yang banyak digunakan sebagai bahan baku rantai pasok baterai kendaraan listrik.
FINI memperkirakan kapasitas produksi MHP di Indonesia pada akhir 2027 dapat meningkat secara signifikan hingga melampaui 900 ribu ton nikel. Proyeksi tersebut menunjukkan potensi penguatan posisi Indonesia dalam industri bahan baku baterai global sekaligus memperluas kontribusi produk nikel bernilai tambah. Namun, angka di atas tetap merupakan estimasi FINI dan belum dapat diperlakukan sebagai capaian aktual. Realisasinya akan bergantung pada kelancaran pembangunan fasilitas, keberhasilan komisioning, stabilitas pasokan energi dan bahan baku, serta kemampuan pengelola smelter mencapai tingkat operasi penuh.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak merencanakan kenaikan signifikan pada produksi bijih nikel pada 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan kapasitas tambang dan kebutuhan industri pengolahan di dalam negeri. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) nikel 2026 masih berada pada kisaran 260 juta hingga 270 juta ton per tahun. Angka itu menunjukkan bahwa pemerintah cenderung mempertahankan tingkat produksi yang terukur, bukan mendorong peningkatan besar-besaran.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang penambahan produksi apabila terdapat smelter yang mengalami kekurangan pasokan bijih. Revisi atau tambahan kuota akan diberikan secara selektif berdasarkan kebutuhan riil pabrik pemurnian, kapasitas pengolahan, serta spesifikasi bahan baku yang diperlukan. Evaluasi tersebut mencakup jenis bijih, termasuk limonit dan saprolit, karena setiap smelter memiliki teknologi dan persyaratan kualitas yang berbeda. Dengan pendekatan ini, penambahan kuota diharapkan benar-benar mendukung operasional fasilitas pemurnian, bukan sekadar meningkatkan aktivitas penambangan tanpa tujuan hilirisasi yang jelas.
Pembatasan produksi juga berkaitan dengan upaya mencegah kelebihan pasokan di pasar. Jika kapasitas tambang jauh melampaui kebutuhan smelter, surplus bijih dapat menekan harga dan mengganggu keseimbangan ekonomi industri nikel. Karena itu, pemerintah berupaya menyelaraskan pasokan dari tambang dengan kemampuan penyerapan pabrik pengolahan. Pelaku usaha masih dapat mengajukan revisi atau tambahan kuota paling lambat 31 Juli 2026. Namun, persetujuannya tidak bersifat otomatis karena akan bergantung pada hasil evaluasi pemerintah, termasuk verifikasi kebutuhan smelter dan kesesuaian rencana produksi dengan sasaran hilirisasi nasional.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU | FFPM 2026 Konsolidasikan Strategi Penguatan Fasilitas Produksi Migas
