Jakarta | Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara karhutla karena proses hukum tidak hanya diarahkan kepada pelaku perseorangan, tetapi juga mencakup badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran.
Langkah penyidik itu merupakan bagian dari penanganan 98 laporan polisi terkait karhutla. Banyaknya laporan yang ditangani menunjukkan bahwa perkara kebakaran hutan dan lahan diproses melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah peristiwa. Dalam konteks tersebut, penetapan tersangka terhadap sembilan korporasi mencerminkan upaya aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkara ini juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban korporasi atas kebakaran yang terjadi di wilayah perkebunan atau area yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Sebagai subjek hukum, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan dasar yang mengaitkan badan usaha dengan terjadinya karhutla. Pertanggungjawaban tersebut diproses berdasarkan bukti dan fakta yang dikumpulkan penyidik dalam setiap laporan polisi.
Penetapan sembilan perusahaan sebagai tersangka belum menggambarkan keseluruhan hasil akhir perkara. Proses hukum selanjutnya tetap harus berjalan melalui tahapan penyidikan, pelengkapan alat bukti, dan mekanisme peradilan. Dengan demikian, setiap korporasi memiliki kesempatan untuk mengikuti proses hukum, sementara penyidik berkewajiban memastikan bahwa penanganan 98 laporan polisi dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditangani Bareskrim Polri menunjukkan skala yang luas. Berdasarkan data yang disampaikan kepolisian, total area terdampak kebakaran mencapai 25.600,26 hektare. Angka tersebut menggambarkan besarnya dampak kebakaran yang harus ditelusuri, baik dari sisi lokasi, penyebab, maupun kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan.
Penanganan perkara ini tidak dilakukan oleh satu unit kepolisian saja. Bareskrim Polri bekerja bersama 10 kepolisian daerah (polda) jajaran untuk mengusut laporan yang muncul dari berbagai wilayah. Keterlibatan banyak polda menunjukkan bahwa perkara karhutla memiliki cakupan geografis yang luas dan memerlukan koordinasi antardaerah. Setiap penyidik perlu mengumpulkan keterangan, memeriksa kondisi lahan, menelusuri dokumen penguasaan atau pengelolaan area, serta menghubungkan temuan di lapangan dengan rangkaian peristiwa kebakaran.
Data penanganan tersebut bersumber dari 98 laporan polisi. Jumlah laporan ini menjadi gambaran mengenai banyaknya dugaan peristiwa yang masuk ke dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dari keseluruhan penanganan itu, kepolisian telah menetapkan sembilan orang atau pihak perusahaan sebagai tersangka, sesuai perkembangan perkara yang diumumkan Bareskrim Polri. Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan dan didasarkan pada alat bukti serta hasil penyidikan masing-masing kasus.
Luas lahan yang terbakar dan banyaknya laporan membuat perkara ini tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Penanganannya mencakup sejumlah lokasi dengan karakteristik berbeda, sehingga membutuhkan pemeriksaan yang terukur dan konsisten. Selain menentukan pihak yang bertanggung jawab, penyidik juga perlu memastikan hubungan aktivitas perusahaan, kondisi lahan, dan terjadinya kebakaran. Dengan koordinasi Bareskrim Polri dan 10 polda jajaran, proses pengumpulan bukti diharapkan dapat berlangsung lebih menyeluruh, sekaligus memberikan gambaran yang jelas mengenai skala serta pola perkara karhutla tersebut.
Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pipit Subiyanto, menyampaikan perkembangan penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi. Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Pipit, penyidikan perkara korporasi dilakukan secara bersama-sama oleh Bareskrim Polri dan 10 kepolisian daerah. Penanganan lintas wilayah itu didasarkan pada laporan polisi yang telah diterima aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, terdapat 98 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan karhutla dan menjadi bagian dari proses pengumpulan bahan keterangan serta penyidikan.
Dari perkara yang ditangani tersebut, area yang terdampak kebakaran tercatat mencapai 25.600,26 hektare. Luasan itu menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik dalam menilai dampak peristiwa, menelusuri penyebab kebakaran, serta mengidentifikasi pihak yang diduga memiliki tanggung jawab atas pengelolaan lahan. Penanganan perkara terus dilakukan dengan mengacu pada bukti dan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.
Pipit juga menjelaskan bahwa sejauh ini terdapat sembilan tersangka dalam perkara korporasi tersebut. Para tersangka itu berasal dari sembilan perusahaan yang untuk sementara diketahui bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Penetapan status tersangka menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan dugaan keterlibatan korporasi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, meskipun proses hukum masih berjalan. Bareskrim bersama jajaran polda terkait selanjutnya akan melanjutkan pemeriksaan, melengkapi alat bukti, serta memastikan setiap perkara diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan Bareskrim Polri menunjukkan bahwa laporan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebar di sejumlah wilayah kepolisian daerah. Data tersebut mencatat perbedaan jumlah laporan polisi yang ditangani oleh masing-masing Polda, dengan Polda Kalimantan Barat berada pada posisi tertinggi di jajaran yang disebutkan.
Polda Kalimantan Barat tercatat menangani 33 laporan polisi terkait karhutla. Jumlah ini menjadi angka terbanyak dalam catatan yang disampaikan Bareskrim Polri. Data tersebut memberikan gambaran mengenai sebaran laporan yang masuk dalam penanganan kepolisian di wilayah tersebut.
Setelah Kalimantan Barat, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan polisi. Jumlah itu berada di bawah catatan Kalimantan Barat, dengan selisih 16 laporan. Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah tercatat menangani 14 laporan polisi terkait karhutla.
Dengan demikian, berdasarkan data yang disebutkan, urutan jumlah laporan terbanyak adalah Polda Kalimantan Barat dengan 33 laporan, Polda Sumatera Selatan dengan 17 laporan, dan Polda Kalimantan Tengah dengan 14 laporan. Perbandingan tersebut merangkum data laporan karhutla pada tiga jajaran Polda yang dicatat dalam keterangan Bareskrim Polri.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
