Jakarta | Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan perubahan pendekatan dalam mengawasi dugaan pelanggaran di pasar modal. Alih-alih langsung menghentikan perdagangan saham yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran, bursa akan mempertimbangkan pembatasan atau pembekuan rekening efek yang terindikasi digunakan dalam aktivitas tersebut. Langkah ini menempatkan tindakan pengawasan lebih terarah pada rekening yang diduga bermasalah, bukan pada seluruh saham yang diperdagangkan oleh para investor di pasar.
Perubahan strategi tersebut ditujukan untuk memperkuat penindakan terhadap dugaan pelanggaran sekaligus menjaga kegiatan perdagangan tetap berlangsung. Jika perdagangan suatu saham dihentikan, seluruh pelaku pasar yang bertransaksi pada saham itu dapat terdampak, termasuk investor yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran. Dengan menindak rekening efek tertentu, BEI berupaya membatasi aktivitas yang menjadi perhatian pengawas tanpa serta-merta menutup akses perdagangan bagi pihak lain.
Pendekatan ini juga mempertimbangkan pentingnya likuiditas pasar. Suspensi saham dapat mengurangi kesempatan investor untuk membeli atau menjual saham selama penghentian berlaku, sehingga aktivitas dan likuiditas pada saham tersebut berpotensi terpengaruh. Pembatasan rekening, sebaliknya, dirancang agar transaksi pasar secara lebih luas dapat terus berjalan. Namun, penerapannya tetap perlu dilakukan secara cermat agar tindakan terhadap rekening yang terindikasi tidak mengganggu kepentingan investor lain maupun keteraturan perdagangan.
BEI menargetkan mekanisme pembatasan atau pembekuan rekening efek ini mulai diterapkan pada awal November 2026. Target tersebut menandai rencana penguatan perangkat pengawasan bursa, dengan fokus pada penindakan yang lebih spesifik terhadap dugaan pelanggaran. Sebelum berlaku, mekanisme dan pelaksanaannya perlu dipersiapkan agar tindakan yang diambil sesuai dengan indikasi yang ditemukan. Bagi pelaku pasar, perubahan ini menunjukkan bahwa pengawasan dapat diarahkan langsung pada rekening yang menjadi perhatian, sementara perdagangan saham terkait tidak otomatis dihentikan.
Pertimbangan likuiditas menjadi salah satu alasan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan pendekatan yang lebih terarah dalam menangani dugaan pelanggaran. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa kebijakan terhadap saham yang diduga bermasalah perlu memperhatikan dampaknya terhadap aktivitas perdagangan. Selama ini, suspensi saham kerap mendapat masukan dari pelaku pasar karena penghentian perdagangan dapat mengurangi likuiditas dan membatasi kesempatan investor untuk bertransaksi. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi langkah yang dapat diterapkan ke depan.
Jeffrey menyampaikan penjelasan itu dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, karakteristik pasar modal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan investor ritel, termasuk kebutuhan untuk memperoleh likuiditas. Ketika suatu saham disuspensi, investor tidak dapat melakukan jual beli atas saham tersebut selama penghentian berlangsung. Kondisi ini dapat menyulitkan pihak yang membutuhkan ruang transaksi, sekalipun suspensi dimaksudkan untuk menjaga keteraturan pasar atau memberi waktu bagi proses penanganan tertentu. Karena itu, dampak kebijakan terhadap akses investor menjadi bagian penting dari pertimbangan bursa.
Dalam keterangannya, Jeffrey merujuk pada masukan mengenai dampak suspensi terhadap likuiditas dan ruang transaksi. Ia menyampaikan bahwa suspensi dinilai dapat mengganggu likuiditas serta membatasi ruang investor untuk bertransaksi, terutama bagi investor ritel yang membutuhkan likuiditas. Pernyataan tersebut tidak berarti bahwa perlindungan pasar atau penindakan dugaan pelanggaran menjadi kurang penting. Sebaliknya, BEI mempertimbangkan bagaimana respons terhadap dugaan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih terarah tanpa mengabaikan konsekuensi bagi pemegang saham dan aktivitas perdagangan. Pendekatan yang disiapkan, termasuk kemungkinan pembekuan rekening efek, dipandang dalam konteks upaya mencari penanganan yang sesuai dengan karakter pasar domestik. Dengan mempertimbangkan masukan pelaku pasar, kebutuhan investor ritel, dan kondisi perdagangan, bursa berupaya menyeimbangkan penegakan aturan dengan kelancaran transaksi. Penjelasan ini menggambarkan alasan likuiditas turut diperhitungkan ketika BEI menilai pilihan tindakan atas dugaan pelanggaran di pasar modal.
Jeffrey menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran berawal dari pengawasan yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil pengawasan tersebut menjadi sumber bagi investigasi awal untuk menilai apakah terdapat indikasi yang perlu ditindaklanjuti. Dengan demikian, proses tidak serta-merta dimulai dari penjatuhan sanksi, melainkan dari pemantauan bursa dan penelaahan atas temuan yang muncul. Tahap awal ini memberi dasar bagi BEI untuk menentukan apakah persoalan yang terpantau memerlukan perhatian lebih lanjut.
Apabila dari penelaahan itu ditemukan indikasi yang membutuhkan tindak lanjut, BEI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jeffrey menekankan bahwa pengawasan bursa dan koordinasi dengan OJK merupakan bagian dari rangkaian penanganan dugaan pelanggaran. Pernyataannya menunjukkan bahwa temuan pengawasan menjadi pijakan bagi langkah berikutnya, sementara koordinasi dengan regulator dilakukan ketika indikasi yang ada memerlukan tindak lanjut. Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa setiap hasil pengawasan otomatis berujung pada tindakan tertentu; tindak lanjut bergantung pada indikasi yang ditemukan.
Selain tindakan terhadap rekening efek tertentu, BEI juga dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota bursa apabila pihak yang terindikasi melanggar merupakan anggota bursa. Artinya, penanganan dapat menyasar rekening efek dan, dalam kondisi yang disebutkan itu, anggota bursa yang terkait. Jeffrey tidak merinci bentuk sanksi atau prosedur lebih lanjut dalam penjelasan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan terbatas pada kemungkinan tindakan terhadap rekening serta sanksi bagi anggota bursa. Pemisahan ini penting agar ruang lingkup langkah BEI dipahami secara tepat, tanpa menganggap adanya jenis hukuman atau tahapan lain yang belum dijelaskan.
Makna keterangan Jeffrey terletak pada hubungan pemantauan internal bursa dan koordinasi dengan OJK. BEI menjalankan pengawasan awal, lalu mengomunikasikan indikasi yang membutuhkan tindak lanjut kepada regulator. Pada saat yang sama, bursa memiliki kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada anggota bursa jika pihak tersebut terindikasi melakukan pelanggaran. Rangkaian ini menggambarkan peran BEI dalam memantau aktivitas pasar dan menangani indikasi sesuai temuan, serta peran koordinasi antarlembaga dalam tindak lanjut, tanpa mengubah penjelasan tersebut menjadi klaim mengenai prosedur yang tidak dipaparkan.
Sebelum diterapkan, mekanisme pembekuan rekening efek yang disiapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada anggota bursa. Sosialisasi diperlukan agar perusahaan efek memahami alur, kriteria, serta tata cara pelaksanaan mekanisme tersebut. Jeffrey berharap sistem ini dapat mulai berjalan pada awal November 2026. Dengan persiapan itu, anggota bursa diharapkan mengetahui peran dan kewajibannya apabila terdapat rekening efek yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan indikasi pelanggaran.
Perubahan mekanisme ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan pasar modal. BEI ingin memperkuat kemampuan untuk mengenali indikasi manipulasi harga maupun pola transaksi tidak wajar secara lebih dini dan terarah. Pengawasan yang lebih efektif diharapkan membantu bursa menindaklanjuti informasi secara sistematis, sekaligus memperjelas proses pemeriksaan terhadap aktivitas perdagangan yang menimbulkan tanda tanya. Namun, indikasi awal tetap perlu diuji melalui pemeriksaan dan tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Dalam pendekatan pengawasan yang sebelumnya disampaikan, Jeffrey menyebut BEI berencana mengumumkan dimulainya investigasi apabila ditemukan indikasi awal manipulasi harga pada saham tertentu. Pengumuman itu dapat memuat saham yang sedang diperiksa, periode transaksi yang menjadi cakupan pemeriksaan, serta indikasi keterlibatan sejumlah pihak melalui anggota bursa. Penyampaian informasi tersebut dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengenai proses yang sedang berlangsung, bukan untuk menetapkan kesalahan pihak tertentu. Pengumuman investigasi tidak berarti pihak yang disebut telah terbukti melakukan pelanggaran. Status dan tanggung jawab masing-masing pihak baru dapat dinilai setelah pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi serta bukti yang tersedia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa pelanggaran di pasar modal dapat berujung pada sanksi administratif atau proses pidana.
