Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan tiket masuk kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara tidak mungkin digratiskan bagi seluruh masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, pada Selasa (27/10) malam. Pramono menjawab permintaan warga yang sebelumnya menyuarakan agar tiket masuk Ancol dapat diberikan secara gratis. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak dapat diterapkan untuk semua pengunjung, sehingga tiket kawasan wisata itu tetap tidak bisa dibebaskan secara menyeluruh.
Dalam menjelaskan sikapnya, Pramono menyebut Ancol memerlukan biaya untuk dirawat dan dipelihara. Kebutuhan serupa juga berlaku bagi Ragunan. Menurutnya, kedua kawasan tersebut membutuhkan pembiayaan agar perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan. Karena itu, tiket masuk tidak mungkin digratiskan kepada seluruh masyarakat. Penjelasan tersebut menjadi alasan yang ia sampaikan ketika menanggapi permintaan warga mengenai akses gratis ke kawasan wisata Ancol.
Pernyataan Pramono secara khusus menolak pemberian tiket gratis untuk semua pengunjung, bukan sekadar menanggapi adanya usulan warga. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan biaya perawatan dan pemeliharaan Ancol serta Ragunan perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai tiket masuk. Dengan demikian, permintaan agar seluruh masyarakat dapat masuk Ancol tanpa membayar tidak dapat dipenuhi menurut penjelasan yang ia berikan. Pramono menyampaikan hal itu dalam kesempatan di Plumpang pada Selasa malam, 27 Oktober, tanpa menyatakan bahwa tiket kawasan tersebut dapat digratiskan secara umum. Inti keterangannya ialah Ancol tidak mungkin memberikan akses masuk gratis kepada semua orang, sebab kawasan wisata itu perlu dirawat dan dipelihara. Ragunan juga memiliki kebutuhan biaya untuk keperluan yang sama. Hal tersebut menjadi dasar jawaban Pramono atas permintaan warga yang sebelumnya disuarakan.
Pramono menyampaikan bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan tiket masuk gratis ke Ancol dan Ragunan bagi anak-anak yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dengan demikian, fasilitas tersebut ditujukan kepada kelompok warga yang tercakup dalam dua program kartu itu. Pernyataan ini menjelaskan bahwa adanya akses gratis tidak berarti seluruh pengunjung dapat masuk tanpa membayar.
Batas penerima menjadi hal penting dalam memahami kebijakan tersebut. Tiket gratis berlaku bagi penerima KJP dan KJMU, bukan bagi semua masyarakat yang ingin berkunjung ke Ancol atau Ragunan. Pengunjung yang tidak termasuk dalam kelompok penerima kartu itu tidak dapat menganggap fasilitas tersebut sebagai hak umum. Karena itu, penyebutan tiket gratis perlu dibaca sesuai sasaran yang telah disebutkan, tanpa memperluas cakupannya ke kelompok lain.
Penegasan Pramono juga membedakan fasilitas bagi penerima bantuan pendidikan dan kebijakan gratis untuk publik secara keseluruhan. Pemprov DKI Jakarta telah menggratiskan tiket masuk bagi anak-anak penerima KJP dan KJMU, tetapi hal itu tidak sama dengan menghapus tiket bagi setiap pengunjung. Fokusnya adalah akses gratis untuk pemegang kartu yang disebutkan, sementara informasi yang tersedia tidak menyatakan bahwa seluruh warga memperoleh perlakuan serupa.
Dengan memahami batas ini, masyarakat dapat membedakan siapa yang berhak atas fasilitas tersebut dari pengunjung pada umumnya. KJP dan KJMU menjadi penanda kelompok penerima yang disebut dalam pernyataan, sehingga klaim mengenai tiket gratis tidak seharusnya ditafsirkan lebih luas. Pramono menegaskan adanya manfaat bagi penerima kedua kartu, sekaligus menjelaskan bahwa fasilitas masuk Ancol dan Ragunan itu bukan kebijakan gratis untuk seluruh masyarakat. Tidak ada keterangan dalam pernyataan ini yang memperluas penerima di luar kelompok tersebut. Oleh sebab itu, informasi mengenai akses gratis sebaiknya disampaikan dengan menyertakan batas penerimanya secara jelas, agar tidak menimbulkan kesan bahwa semua pengunjung memperoleh tiket gratis.
Tuntutan agar tiket masuk Ancol digratiskan muncul dari keluhan warga Jakarta Bersatu mengenai tingginya biaya yang harus disiapkan untuk berwisata bersama keluarga. Bagi sebagian warga, kunjungan ke kawasan rekreasi seperti Ancol bukan hanya membutuhkan ongkos perjalanan dan pengeluaran selama berada di lokasi, tetapi juga biaya tiket masuk bagi setiap pengunjung. Ketika anggota keluarga yang datang cukup banyak, total biaya tiket dapat menjadi beban tersendiri, terutama bagi rumah tangga yang memiliki anggaran terbatas. Warga menilai keadaan tersebut membuat kesempatan menikmati ruang rekreasi tidak selalu mudah dijangkau oleh semua kalangan.
Biaya parkir turut menjadi perhatian dalam keberatan yang disampaikan. Pengunjung yang memilih membawa kendaraan pribadi perlu memperhitungkan tarif parkir selain harga tiket, sehingga jumlah pengeluaran bertambah sebelum keluarga menikmati fasilitas di dalam kawasan. Gabungan biaya tiket dan parkir dipandang memberatkan, khususnya bagi keluarga yang datang bersama anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Karena itu, tuntutan pembebasan tiket disuarakan sebagai upaya meringankan biaya kunjungan. Warga berharap keberatan mereka dapat dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai akses masyarakat terhadap tempat wisata dan rekreasi di Jakarta, meskipun usulan tersebut tetap perlu dikaji dari sisi pengelolaan dan kebijakan yang berlaku.
Perwakilan warga Jakarta Bersatu menyampaikan keluhan dan tuntutan tersebut dalam audiensi dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Pertemuan berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (27/10). Dalam forum itu, warga menjelaskan bahwa besarnya pengeluaran untuk tiket dan parkir menjadi alasan penting di balik permintaan agar tiket masuk Ancol digratiskan. Penyampaian langsung kepada para anggota dewan diharapkan membuka ruang bagi aspirasi tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Audiensi juga menjadi kesempatan bagi warga untuk menguraikan dampak biaya kunjungan terhadap keluarga yang ingin berekreasi. Mereka meminta agar persoalan keterjangkauan mendapat perhatian, seraya menyampaikan bahwa tarif yang harus dibayar dapat menentukan apakah seluruh anggota keluarga mampu ikut berkunjung.
Juru bicara Warga Jakarta Bersatu, Andi, menilai pengeluaran untuk berkunjung ke Ancol dapat menjadi beban bagi sebagian keluarga. Ia menyebut biaya parkir dan tiket masuk masing-masing mencapai Rp25.000. Dengan demikian, pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi setidaknya perlu menyiapkan Rp50.000 untuk dua pos biaya tersebut. Angka itu belum mencakup kebutuhan lain selama perjalanan maupun saat berada di kawasan wisata, sehingga jumlah yang dikeluarkan pengunjung bisa bertambah. Pernyataan Andi menggambarkan keberatan terhadap biaya yang harus disiapkan sejak awal, terutama bagi warga yang bepergian bersama anggota keluarga.
Menurut Andi, beban tersebut terasa lebih besar ketika pengunjung datang bersama beberapa anak. Pengeluaran untuk tiket saja, katanya, dapat mencapai ratusan ribu rupiah dalam kunjungan keluarga. Ia juga mencontohkan keluarga berlima untuk menjelaskan keluhan yang disampaikan warga mengenai total biaya berwisata. Contoh itu merupakan gambaran yang ia gunakan dalam menyampaikan pandangan, bukan penetapan tarif resmi atau perhitungan yang berlaku bagi seluruh pengunjung. Besaran pengeluaran aktual dapat berbeda bergantung pada susunan rombongan, pilihan transportasi, dan kebutuhan masing-masing keluarga. Namun, biaya tiket dan parkir yang disebutkan tetap menjadi dasar kekhawatiran tersebut.
Keluhan itu menyoroti bahwa akses ke tempat rekreasi tidak hanya berkaitan dengan harga tiket, tetapi juga akumulasi biaya perjalanan. Bagi keluarga dengan beberapa anak, biaya masuk per orang dapat membuat anggaran bertambah, sementara penggunaan kendaraan pribadi menambahkan ongkos parkir. Pengeluaran untuk makan, minum, atau kebutuhan lain juga perlu diperhitungkan, meski tidak termasuk dalam angka yang disampaikan Andi. Karena itu, ia menilai kunjungan dapat memerlukan dana lebih besar daripada sekadar biaya masuk.
Baca juga: TNI Fair 2026, Stand Pusterad Dipadati Ribuan Pengunjung Hadirkan Edukasi dan Beragam Inovasi
