Kabupaten Manggarai | Bupati Manggarai Herybertus Nabit mengakui pemerintah kabupaten belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani dampak psikososial warga yang mengungsi setelah gempa pada pertengahan Agustus 2026. Pengakuan tersebut disampaikan di posko tanggap darurat Kabupaten Manggarai, Ruteng, pada Minggu malam, 18 Oktober 2026. Menurut Nabit, keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam memberikan pendampingan kepada warga yang mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. Dengan kondisi yang ada, pemerintah daerah belum dapat menangani kebutuhan pemulihan psikologis para pengungsi secara memadai.
Pernyataan itu menggambarkan keterbatasan pemerintah kabupaten dalam mendampingi warga yang terdampak secara psikologis selama mereka mengungsi. Selain menghadapi keadaan sebagai pengungsi setelah gempa, sebagian warga mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan. Namun, Nabit menyebut kemampuan daerah untuk menangani dampak tersebut masih belum mencukupi. Ia menyampaikan pengakuan itu di tengah situasi tanggap darurat di Ruteng, tanpa menyatakan bahwa pemerintah kabupaten telah mampu menyediakan penanganan psikososial yang memadai. Kendala sumber daya tersebut berdampak pada upaya memberikan dukungan kepada warga yang mengalami trauma. Pemerintah kabupaten mengakui perlunya dukungan untuk membantu pemulihan psikologis para pengungsi, seiring dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki daerah. Pernyataan Bupati Manggarai itu menegaskan bahwa penanganan dampak psikososial pascagempa masih menjadi tantangan bagi pemerintah setempat. Warga yang mengungsi akibat gempa pertengahan Agustus tersebut merupakan kelompok yang memerlukan perhatian terhadap kondisi psikologisnya. Meski demikian, kemampuan yang terbatas membuat pemerintah kabupaten belum dapat memberikan pendampingan secara memadai. Hal itu menjadi pokok pengakuan Nabit saat menyampaikan kondisi penanganan pengungsi di posko tanggap darurat Kabupaten Manggarai pada malam 18 Oktober 2026.
Pemerintah Kabupaten Manggarai membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pendampingan psikologis bagi warga terdampak gempa dapat menjangkau lebih banyak orang. Pemulihan setelah bencana tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, seperti tempat tinggal dan layanan kesehatan, tetapi juga dengan kondisi mental dan rasa aman masyarakat. Karena itu, upaya pemulihan psikologis perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyesuaikan kebutuhan warga di wilayah terdampak.
Sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah turut membantu penanganan psikososial. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada warga yang mengalami tekanan atau kesulitan menghadapi situasi pascagempa. Dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan kepedulian di bidang pendampingan diharapkan dapat membantu memperluas layanan, sekaligus mendorong warga untuk memperoleh ruang yang aman dalam menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka.
Meski demikian, cakupan pendampingan yang tersedia sejauh ini masih terbatas. Berdasarkan informasi yang ada, kegiatan pendampingan psikososial masih berfokus pada anak-anak sekolah. Perhatian kepada kelompok ini penting, tetapi kebutuhan pemulihan psikologis dapat dirasakan pula oleh warga dari kelompok usia dan latar belakang lain. Oleh sebab itu, dukungan tambahan diperlukan agar layanan dapat menjangkau lebih banyak warga terdampak, tanpa mengurangi perhatian terhadap anak-anak yang sudah menjadi sasaran pendampingan.
Perluasan dukungan dapat membantu pemerintah kabupaten dan para mitra memahami kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Koordinasi berbagai pihak juga penting agar pendampingan berjalan sesuai kondisi lapangan dan dapat diberikan secara tepat. Dengan keterlibatan lebih luas, upaya penanganan psikososial diharapkan tidak berhenti pada kelompok yang saat ini telah terjangkau, melainkan berkembang untuk menjawab kebutuhan warga lainnya. Pemerintah daerah pun dapat terus mendorong kerja sama agar pemulihan psikologis menjadi bagian dari penanganan bencana yang diperhatikan bersama.
Pemulihan psikologis setelah gempa tidak hanya perlu diarahkan kepada anak-anak. Warga dewasa juga menghadapi tekanan yang dapat bertambah ketika rumah, pekerjaan, atau sumber penghasilan mereka terdampak. Bagi sebagian keluarga, orang dewasa selama ini menjadi tumpuan ekonomi dan pengambil keputusan. Ketika kemampuan untuk bekerja maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari terganggu, beban tersebut dapat memunculkan kecemasan, rasa kehilangan kendali, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Kondisi pengungsian yang serba terbatas juga dapat membuat mereka lebih sulit menjalankan peran keluarga seperti sebelumnya. Karena itu, pendampingan perlu memberi ruang bagi orang dewasa untuk menyampaikan kebutuhan dan tekanan yang dirasakan, bukan hanya berfokus pada pemulihan fisik atau bantuan kebutuhan pokok.
Perhatian khusus juga diperlukan bagi warga lanjut usia. Kesempatan mereka untuk kembali bekerja, mencari sumber penghasilan baru, atau membangun kembali penghidupan mungkin lebih terbatas dibandingkan kelompok usia produktif. Kehilangan tempat tinggal dan rutinitas yang selama ini memberi rasa aman dapat memperberat keadaan, terlebih jika mereka bergantung pada anggota keluarga yang juga sedang berjuang memulihkan kondisi ekonomi. Dukungan keluarga, lingkungan, dan layanan sosial dapat membantu mengurangi keterasingan serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Namun, kebutuhan setiap orang berbeda, sehingga kondisi lansia sebaiknya dinilai secara langsung dan tidak dianggap sama hanya berdasarkan usia.
Herybertus menyampaikan kekhawatiran bahwa sebagian lansia dapat mengalami keputusasaan saat memikirkan masa depan setelah bencana. Kekhawatiran ini menunjukkan pentingnya mengenali perubahan emosi dan perilaku serta menyediakan bantuan yang sesuai, tanpa menganggap bahwa peristiwa tertentu telah terjadi. Penanganan psikologis bagi warga yang mengalami tekanan berat perlu melibatkan tenaga profesional, seperti psikolog atau petugas kesehatan jiwa, agar dukungan diberikan secara tepat dan berkelanjutan. Pendampingan dapat mencakup percakapan yang aman, penilaian kebutuhan, dan rujukan apabila diperlukan. Kehadiran petugas yang terlatih juga membantu keluarga memahami cara mendukung anggota lanjut usia tanpa mengabaikan martabat dan pilihan mereka. Dengan perhatian yang terkoordinasi, kebutuhan psikologis warga dewasa dan lansia dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan pengungsi secara menyeluruh.
Lebih dari dua bulan setelah gempa yang terjadi pada pertengahan Agustus 2026, warga terdampak di Kabupaten Manggarai masih menjalani kehidupan dalam kondisi pengungsian. Data pemerintah kabupaten yang dihimpun pada periode tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan belum hanya berkaitan dengan tempat tinggal sementara. Perhatian juga diperlukan untuk mendampingi kondisi psikologis warga, yang menghadapi situasi berbeda sesuai usia dan keadaan masing-masing. Pemerintah daerah menyampaikan perlunya dukungan berbagai pihak agar pendampingan dapat menjangkau seluruh kelompok terdampak.
Menurut data tersebut, sebanyak 1.301 warga masih berada di 17 posko pengungsian. Di luar posko, 7.091 warga memilih mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda di dekat rumah mereka. Dengan demikian, tidak semua warga yang meninggalkan rumah tinggal di tempat penampungan terpusat. Sebagian tetap berada di lingkungan sekitar rumah, tetapi menggunakan tenda sebagai tempat berteduh sementara. Data pemerintah mencatat kedua kelompok itu sebagai warga yang masih mengungsi setelah gempa.
Pemerintah Kabupaten Manggarai juga mencatat 1.054 jiwa termasuk kelompok rentan. Angka tersebut menjadi bagian dari gambaran warga yang memerlukan perhatian dalam penanganan dampak gempa. Pendampingan psikososial diharapkan dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang beragam, bukan hanya kepada warga yang tinggal di posko, melainkan juga mereka yang mengungsi mandiri. Jangkauan bantuan perlu mencakup seluruh kelompok terdampak sebagaimana tercermin dalam data pengungsian yang dihimpun pemerintah daerah.
Bupati Manggarai berharap pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut membantu pelaksanaan pendampingan psikososial. Dukungan tersebut diharapkan menjangkau warga dari berbagai kelompok usia dan keadaan, termasuk mereka yang tercatat sebagai kelompok rentan. Seruan itu mencakup pendampingan bagi anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia yang terdampak gempa.
Baca juga: Puspsi TNI Bersama Kodim 1612/Manggarai dan Yonif TP 834/WM Berikan Trauma Healing kepada Penyintas Gempa | Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah
