Jakarta | Pemerintah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang bergerak di sektor tekstil. Perusahaan negara baru tersebut dirancang untuk mengambil alih sejumlah perusahaan tekstil dalam negeri, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang telah dinyatakan pailit. Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali industri tekstil nasional melalui penguatan peran negara dan konsolidasi perusahaan dalam satu ekosistem usaha.
Informasi mengenai rencana akuisisi itu disampaikan Menteri Perindustrian Sarmuji pada 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, pemerintah menyebut BUMN tekstil tersebut akan menjadi wadah bagi penggabungan atau pengambilalihan sejumlah perusahaan di sektor yang sama. Sritex termasuk perusahaan yang disebut dalam rencana tersebut karena status kepailitannya menempatkan perusahaan pada situasi yang memerlukan perhatian dan kebijakan khusus.
Rencana pembentukan perusahaan negara ini disiapkan ketika industri tekstil nasional menghadapi berbagai tekanan. Tantangan tersebut memengaruhi keberlangsungan usaha, daya saing, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan produksinya. Pemerintah memandang konsolidasi dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat struktur industri dan menjaga keberadaan kapasitas tekstil di dalam negeri. Namun, informasi yang tersedia belum memuat jadwal maupun mekanisme pengambilalihan Sritex dan perusahaan tekstil lainnya. Karena itu, rincian mengenai tahapan transaksi, bentuk pengelolaan, serta waktu pelaksanaan masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Pernyataan pada 14 Oktober 2026 sejauh ini menegaskan arah kebijakan pembentukan BUMN tekstil dan rencana akuisisi, bukan kepastian mengenai waktu atau cara pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut.
Pembentukan BUMN tekstil diarahkan sebagai wadah untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan tekstil yang telah beroperasi di Indonesia. Langkah ini tidak semata-mata bertujuan menambah jumlah badan usaha milik negara, tetapi juga membangun ekosistem industri yang lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan pasar. Melalui wadah tersebut, pemerintah ingin memperkuat fondasi industri tekstil dan produk tekstil nasional, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengelolaan tenaga kerja, hingga pemasaran di pasar domestik dan internasional.
Gagasan konsolidasi berangkat dari perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap perusahaan. Sarmuji menyampaikan bahwa masing-masing perusahaan memiliki keunggulan dan kapasitas yang tidak sama. Ada perusahaan yang lebih kuat dalam produksi, sementara lainnya memiliki pengalaman dalam pengelolaan merek, jaringan distribusi, teknologi, atau akses pasar. Perbedaan tersebut tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai modal yang dapat dipadukan untuk membentuk kekuatan industri yang lebih besar dan berdaya saing.
Dengan bergabung dalam ekosistem BUMN tekstil, perusahaan-perusahaan terkait diharapkan dapat saling mendukung dan mengurangi persaingan internal yang tidak produktif. Sinergi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan fasilitas bersama, koordinasi rantai pasok, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan jaringan penjualan. Model ini juga diharapkan membuat setiap perusahaan menjalankan peran sesuai kompetensinya, sehingga kinerja kelompok usaha menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.
Sarmuji juga menyebut adanya rencana untuk mengakuisisi beberapa perusahaan guna memperkuat konsolidasi tersebut, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Akuisisi itu diposisikan sebagai bagian dari upaya menyatukan aset, pengalaman, dan kemampuan perusahaan tekstil nasional dalam satu ekosistem yang saling melengkapi. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menghasilkan perusahaan yang lebih kokoh, meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia, serta mendukung keberlanjutan industri dan penyerapan tenaga kerja.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah membahas rencana pembentukan perusahaan tekstil milik negara bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan instrumen baru untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional, termasuk membuka peluang konsolidasi serta pengembangan aset dan kapasitas usaha yang sudah tersedia. Rencana ini juga berkaitan dengan penataan ekosistem industri setelah pemerintah mempertimbangkan langkah strategis terhadap perusahaan tekstil, termasuk Sritex.
Dalam pembahasan tersebut, Danantara disiapkan untuk mendukung aspek pendanaan pembentukan BUMN tekstil. Dukungan itu diharapkan dapat menyediakan dasar pembiayaan yang memadai bagi pendirian perusahaan, penguatan modal, pengembangan fasilitas produksi, serta kemungkinan pengambilalihan atau kerja sama dengan pelaku industri yang relevan. Dengan dukungan investasi yang terarah, perusahaan baru tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi bisnis jangka panjang.
Konteks rencana ini sebelumnya disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani pada akhir September. Ia menyebut pemerintah berencana mendirikan perusahaan baru untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan tekstil yang telah ada. Pemerintah juga membuka kemungkinan menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga pembentukan entitas baru tidak harus dilakukan secara terpisah dari pelaku industri yang telah memiliki pengalaman, jaringan usaha, tenaga kerja, dan fasilitas produksi.
Model tersebut memungkinkan pemerintah menggabungkan fungsi investasi, pengelolaan aset, dan pengembangan industri dalam satu kerangka yang lebih terkoordinasi. Perusahaan baru itu dirancang menjadi penggerak integrasi kawasan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Integrasi tersebut dapat mencakup penyelarasan rantai pasok, peningkatan efisiensi produksi, penguatan industri hulu dan hilir, serta pemanfaatan fasilitas secara bersama. Melalui pendekatan ini, pemerintah menargetkan terbentuknya ekosistem tekstil yang lebih terhubung, kompetitif, dan mampu mendukung pemulihan maupun pertumbuhan industri dalam jangka panjang.
Rencana pembentukan BUMN tekstil untuk mendukung konsolidasi industri dan akuisisi Sritex masih menghadapi pertanyaan penting mengenai kebutuhan investasi serta mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah sebelumnya menyebut perkiraan kebutuhan dana mencapai US$6 miliar atau sekitar Rp100 triliun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penataan kembali sektor tekstil memerlukan kapasitas pembiayaan yang besar, terutama apabila mencakup penguatan operasional, modernisasi fasilitas, pemulihan kinerja usaha, dan pengembangan rantai pasok.
Namun, besarnya estimasi investasi tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai skema pendanaan yang akan digunakan. Belum diketahui apakah pembiayaan akan berasal dari anggaran negara, penyertaan modal, pinjaman, investasi strategis, atau kombinasi beberapa sumber. Rincian mengenai pembagian beban pembiayaan, bentuk dukungan pemerintah, serta mekanisme pengelolaan risiko juga masih perlu diperjelas sebelum rencana dapat diterjemahkan ke dalam tahapan operasional.
Aspek pelaksanaan pun masih terbuka. Informasi yang tersedia belum menetapkan jadwal pembentukan BUMN tekstil, tahapan pengadaan atau pengalihan aset, maupun bentuk akuisisi yang akan diterapkan terhadap Sritex. Status perusahaan lain yang mungkin dikaitkan dengan agenda konsolidasi juga belum dapat disimpulkan dari bahan yang ada. Karena itu, perkiraan investasi US$6 miliar atau sekitar Rp100 triliun sebaiknya dipahami sebagai gambaran awal mengenai skala kebutuhan, bukan sebagai keputusan pendanaan final. Kejelasan mengenai sumber dana, struktur kelembagaan, tahapan implementasi, dan cakupan perusahaan tetap menjadi hal yang diperlukan untuk menilai kelayakan serta arah rencana tersebut secara lebih menyeluruh.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI
