Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan jabatan wakil presiden belum kosong hingga Selasa, 10 November 2026. Gibran Rakabuming Raka, menurut Yusril, masih menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Karena itu, belum ada perubahan status jabatan yang dapat dinyatakan berdasarkan keadaan saat ini.
Yusril menyampaikan keterangan tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertanyaan mengenai posisi Gibran muncul setelah Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden itu bertemu pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena, menurut informasi yang disampaikan, Gibran menyampaikan niat untuk mundur.
Pernyataan Yusril menegaskan perbedaan adanya niat untuk mengundurkan diri dan terjadinya kekosongan jabatan. Selama Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden, posisi tersebut belum dapat disebut kosong. Keterangan itu juga memberi konteks mengenai status jabatan setelah pertemuan di Istana, tanpa menyamakan pembicaraan mengenai rencana mundur dengan perubahan yang telah berlaku.
Dengan demikian, inti penjelasan pemerintah pada hari itu adalah bahwa Gibran tetap bertugas. Yusril tidak menyatakan bahwa jabatan wakil presiden telah ditinggalkan atau bahwa penggantian sudah berlangsung. Penjelasannya berangkat dari keadaan yang masih berjalan, yakni Gibran tetap menjalankan fungsi sebagai wakil presiden ketika keterangan diberikan.
Pertemuan Prabowo dan Gibran serta kabar mengenai niat mundur menjadi latar munculnya pertanyaan wartawan kepada Yusril. Namun, untuk memahami status jabatan, yang disampaikan menteri koordinator tersebut adalah bahwa belum terjadi kekosongan. Dengan begitu, sampai Selasa, 10 November 2026, Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden, sementara pernyataan mengenai niat untuk mundur tidak dengan sendirinya mengubah keadaan itu.
Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan pencalonan wakil presiden tidak serta-merta membuat jabatan Gibran Rakabuming Raka berakhir. Menurut penjelasannya, keputusan pengadilan tersebut tidak otomatis menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, persoalan mengenai pencalonan dan status jabatan perlu dibedakan dalam memahami pernyataan yang ia sampaikan.
Prinsip yang ditekankan Yusril adalah bahwa Gibran masih menjabat selama belum berhenti dan belum diberhentikan. Dengan kata lain, keberadaan putusan MA maupun MK tidak dengan sendirinya mengubah keadaan jabatan yang sedang berjalan. Ia menyampaikan bahwa Gibran tetap bertugas sebagai wakil presiden, dan jabatan tersebut belum dapat disebut kosong hanya berdasarkan adanya kedua putusan itu.
Penegasan tersebut berfokus pada akibat langsung yang menurut Yusril tidak timbul secara otomatis dari putusan terkait pencalonan. Ia tidak menyatakan bahwa putusan-putusan itu sendiri mengakhiri masa jabatan, melainkan menekankan bahwa status Gibran tetap berlaku selama belum ada keadaan berhenti atau pemberhentian. Dengan demikian, pokok keterangannya adalah kesinambungan jabatan, bukan penilaian tambahan mengenai dampak hukum yang tidak ia kemukakan.
Pandangan itu juga menjelaskan alasan Yusril menyebut jabatan Wakil Presiden belum kosong. Selama Gibran masih menjalankan tugas dan belum berhenti maupun diberhentikan, menurut prinsip yang ia sampaikan, ia tetap menduduki jabatan tersebut. Putusan MA dan MK yang dipersoalkan tidak secara otomatis menjadi tindakan pemberhentian, sehingga tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan atau mengubah statusnya. Penjelasan ini perlu dibaca sesuai batas pernyataan Yusril: ia menekankan bahwa putusan tersebut tidak langsung membuat jabatan berakhir, tanpa menyimpulkan lebih jauh tentang konsekuensi hukum lain. Dengan demikian, inti keterangannya tetap pada syarat berhenti atau diberhentikan sebagai hal yang menentukan apakah Gibran masih menjabat, sementara kedua putusan itu sendiri tidak otomatis mengakhiri tugasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam menanggapi perbincangan mengenai status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra meminta publik membedakan dan mencermati konteks dua putusan pengadilan yang kerap dikaitkan dengan latar pendidikan Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung membahas hal yang berbeda, sehingga keduanya tidak semestinya disatukan sebagai satu kesimpulan hukum.
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pertimbangan dalam perkara yang diperiksa MK. Karena itu, ruang lingkupnya perlu dipahami sesuai perkara dan bukti yang dinilai oleh mahkamah tersebut.
Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah. Dokumen itu merupakan salah satu persyaratan yang digunakan dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Putusan MA tersebut memiliki objek dan konteks tersendiri, yakni surat keterangan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan. Penyebutan putusan ini tidak dengan sendirinya berarti bahwa jabatan wakil presiden telah kosong atau bahwa seluruh akibat hukum tertentu sudah berlaku.
Yusril menilai putusan Mahkamah Agung perlu dicermati lebih lanjut, terutama karena pertimbangannya memuat persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi. Ia menyampaikan adanya pilihan seseorang berhenti dari jabatan atau diberhentikan, tetapi tidak menyatakan bahwa salah satu keadaan itu telah terjadi. Menurutnya, perkembangan berikutnya masih perlu ditunggu sebelum publik menarik kesimpulan mengenai konsekuensi politik maupun hukum.
Dengan demikian, pernyataan tentang temuan MK, penilaian MA atas surat keterangan pendidikan, dan pandangan Yusril mengenai dampak putusan perlu ditempatkan secara terpisah. Memahami batas masing-masing putusan membantu menjaga pembahasan tetap akurat dan tidak mengubah pertimbangan pengadilan menjadi kesimpulan yang tidak dinyatakan secara resmi. Status jabatan, menurut konteks pernyataan Yusril, belum dapat dianggap berubah hanya berdasarkan pembicaraan tentang putusan tersebut; publik diminta menunggu perkembangan lebih lanjut.
Yusril menjelaskan bahwa jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri, prosesnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Langkah pertama adalah menyampaikan pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, pengunduran diri tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan lisan atau pemberitaan, tetapi perlu ditempuh melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.
Setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut, MPR akan menyampaikan informasi mengenai kekosongan jabatan wakil presiden kepada presiden. Tahap berikutnya, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua calon itu kemudian dibawa ke sidang MPR untuk dipilih sesuai prosedur konstitusional. Rangkaian tersebut merupakan mekanisme yang perlu dijalankan apabila pengunduran diri terjadi dan diterima melalui proses yang semestinya.
Penjelasan Yusril mengenai tahapan itu bersifat antisipatif, yakni menerangkan apa yang akan berlaku dalam situasi tertentu. Uraian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai konfirmasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri ataupun bahwa posisi wakil presiden saat ini sudah kosong. Selama tidak ada pengunduran diri resmi yang diproses melalui jalur tersebut, jabatan wakil presiden tetap terisi dan Gibran masih menjalankan tugasnya.
Pembedaan prosedur yang mungkin ditempuh dan keadaan yang sedang berlangsung penting agar publik tidak menarik kesimpulan sebelum ada perkembangan resmi. Penyampaian skenario oleh pejabat juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa tahapan tersebut telah dimulai. Status jabatan, pemberitahuan kepada lembaga negara, serta proses pengajuan dan pemilihan calon merupakan hal-hal yang bergantung pada adanya pengunduran diri dan tindak lanjut sesuai aturan.
Karena itu, Yusril meminta masyarakat menunggu perkembangan serta langkah politik selanjutnya. Publik dapat mengikuti keterangan resmi dari pihak terkait untuk mengetahui apakah ada keputusan baru dan bagaimana tindak lanjutnya. Sampai terdapat informasi resmi mengenai perubahan status, penjelasan tentang mekanisme pengunduran diri tetap dipahami sebagai gambaran prosedur yang berlaku, bukan pengumuman bahwa jabatan wakil presiden telah kosong.
Baca juga: Rangkaian Kabar Nasional: Karhutla, Penanganan Kasus, hingga Perubahan Jabatan Kepolisian | Hasyim Asy’ari Bantah Tuduhan Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden
36 kunjungan
