Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai wakil presiden, meskipun telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Pernyataan mengenai keinginan mundur, menurut penjelasan tersebut, belum dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan. Karena itu, perlu dibedakan niat atau wacana pengunduran diri dan pengunduran diri yang telah disampaikan secara resmi melalui prosedur yang berlaku. Selama tahapan formal itu belum ditempuh, Gibran tetap menjalankan kedudukan sebagai wakil presiden.
Langkah awal yang perlu dilakukan, menurut Yusril, adalah menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Surat tersebut menjadi bentuk formal yang menyatakan bahwa wakil presiden mengajukan pengunduran diri, bukan sekadar mengungkapkan keinginan dalam pernyataan publik. Penjelasan ini menempatkan penyampaian dokumen kepada lembaga yang berwenang sebagai bagian penting dari proses. Dengan demikian, kabar mengenai niat mundur tidak dapat langsung diperlakukan sebagai keputusan resmi ataupun sebagai tanda bahwa jabatan wakil presiden telah kosong.
Yusril juga mengaitkan prosedur tersebut dengan kedudukan presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan. Keduanya dipilih oleh rakyat dan mengucapkan sumpah jabatan di gedung MPR. Dalam penjelasannya, urusan pemberhentian presiden maupun wakil presiden berada dalam kewenangan MPR, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan tata tertib lembaga tersebut. Karena itu, proses terkait berakhirnya jabatan tidak cukup disimpulkan hanya dari pernyataan pribadi, melainkan harus merujuk pada ketentuan serta mekanisme kelembagaan. Pemahaman atas perbedaan niat, pengajuan tertulis, dan proses resmi penting agar status jabatan tidak keliru diberitakan. Sampai pengunduran diri diajukan secara tertulis dan tahapan yang relevan dijalankan, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Uraian Yusril tersebut menjelaskan prosedur yang perlu diperhatikan, bukan menyatakan bahwa pengunduran diri telah terjadi.Setelah menerima surat pengunduran diri wakil presiden, tahapan berikutnya menurut mekanisme yang dipaparkan Yusril adalah MPR membahas keadaan tersebut dalam sidang. Dalam sidang itu, MPR dapat menyatakan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Pernyataan tersebut menandai bahwa posisi yang ditinggalkan perlu diisi, sekaligus menjadi dasar bagi langkah komunikasi selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam keterangan Yusril. Dengan demikian, proses tidak berhenti pada diterimanya surat pengunduran diri. MPR perlu menyampaikan keadaan jabatan itu kepada Presiden, agar tahapan pengajuan calon pengganti dapat berjalan sesuai urutan mekanisme yang ia uraikan.
Sesudah menyatakan adanya kekosongan, MPR kemudian menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk memberitahukan bahwa jabatan wakil presiden kosong. Surat tersebut, berdasarkan penjelasan Yusril, juga berisi permintaan agar Presiden mengajukan calon pengganti. Jadi, komunikasi dari MPR kepada Presiden menjadi penghubung penetapan keadaan kosong dan pengajuan nama untuk mengisi posisi tersebut. Urutan ini penting dipahami secara cermat: MPR terlebih dahulu menyatakan kekosongan, lalu menyampaikan pemberitahuan sekaligus permintaan kepada Presiden. Pada tahap ini, yang dijelaskan adalah tindakan kelembagaan tersebut, bukan keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki jabatan wakil presiden.
Keterangan Yusril memberikan gambaran mengenai rangkaian langkah setelah surat pengunduran diri diterima, yaitu sidang MPR, pernyataan adanya kekosongan, dan surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan calon. Penjelasan itu membantu membedakan tindakan yang dilakukan MPR dari langkah yang diminta kepada Presiden. MPR menyampaikan bahwa posisi wakil presiden kosong, sedangkan Presiden diminta mengajukan calon pengganti. Karena itu, uraian mengenai tahapan ini sebaiknya tetap merujuk pada mekanisme yang ia paparkan dan tidak melompat pada proses lain yang tidak disebutkan. Setelah permintaan disampaikan, informasi yang tersedia dalam penjelasan tersebut belum merinci nama calon maupun tahapan lanjutan untuk menetapkannya.
Dalam mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang dijelaskan Yusril, proses tidak langsung dimulai dengan pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Prabowo terlebih dahulu mengajukan dua orang calon wakil presiden kepada MPR. Pengajuan tersebut disertai berkas yang memuat persyaratan pencalonan masing-masing kandidat, sehingga lembaga itu dapat menindaklanjuti usulan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penentuan nama calon berada pada tahap awal di tangan presiden, sedangkan pemilihan di kandidat menjadi kewenangan MPR.
Setelah surat presiden beserta dokumen pencalonan diterima, MPR mengadakan pemilihan untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden. Pemilihan itu harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Batas tersebut memberi kerangka waktu bagi MPR untuk memproses usulan dan mengambil keputusan, sekaligus menjadi bagian dari tata cara konstitusional ketika jabatan wakil presiden perlu diisi. Rangkaian ini menegaskan adanya tahapan berurutan: presiden menyampaikan dua kandidat dan berkas persyaratan, MPR menerima pengajuan, kemudian MPR memilih salah satu calon dalam tenggat yang ditentukan.
Yusril menekankan bahwa titik awal penghitungan 60 hari adalah saat MPR menerima surat dari presiden. Karena itu, tenggat tersebut bukan dihitung sejak Gibran menyatakan niat untuk mundur, ataupun sejak kabar mengenai kemungkinan pengunduran dirinya muncul. Pernyataan atau niat mundur tidak dengan sendirinya memulai masa pemilihan menurut alur yang diterangkan itu. Pemicu waktunya adalah penerimaan surat resmi yang memuat pengajuan dua calon dari presiden kepada MPR. Penjelasan ini membedakan tahap politik berupa pernyataan tentang pengunduran diri dari tahap formal yang mengaktifkan proses pemilihan. Selama surat tersebut belum diterima MPR, hitungan 60 hari sebagaimana dijelaskan Yusril belum dimulai. Oleh sebab itu, kronologi pengisian jabatan perlu dibaca berdasarkan tindakan resmi lembaga, bukan semata-mata berdasarkan kapan seorang pejabat mengumumkan niatnya. Alur yang dipaparkan Yusril merupakan mekanisme normatif-konstitusional: presiden mengusulkan dua nama dengan dokumen persyaratan, lalu MPR menyelenggarakan pemilihan dalam tenggat yang dihitung sejak surat diterima.Di tengah munculnya wacana mengenai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ingin mendahului perkembangan politik. Menurut Yusril, situasi masih dapat berubah dan pembahasan mengenai pengisian jabatan hanya relevan apabila terjadi kekosongan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia memilih mencermati perkembangan lebih lanjut sebelum menyampaikan penilaian mengenai langkah yang mungkin ditempuh. Sikap tersebut, kata Yusril, diperlukan agar pernyataan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai keputusan atau prediksi atas dinamika yang belum terjadi. Wacana pengunduran diri, dengan demikian, tidak serta-merta mengubah kedudukan pejabat yang bersangkutan.
Yusril juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran tidak menggugurkan statusnya sebagai wakil presiden. Putusan-putusan tersebut, menurut penjelasannya, tidak berarti jabatan itu otomatis kosong atau beralih kepada pihak lain. Selama belum ada pengunduran diri yang berlaku ataupun pemberhentian melalui mekanisme konstitusional, Gibran tetap menjalankan kedudukannya sebagai wakil presiden. Dengan demikian, pembicaraan tentang pengisian kursi wakil presiden perlu dibedakan dari polemik hukum mengenai dokumen pendidikan. Penentuan apakah suatu jabatan kosong bergantung pada keadaan dan prosedur yang diatur dalam peraturan, bukan semata-mata pada berkembangnya perdebatan di ruang publik.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu melihat fakta dan mengikuti aturan jika kelak muncul perubahan resmi pada status jabatan tersebut. Untuk saat ini, Yusril tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului dinamika politik yang masih berkembang. Ia memilih menunggu perkembangan pada hari-hari berikutnya sebelum menyikapi kemungkinan apa pun lebih jauh. Penegasannya tetap sama: putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah tidak menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden.
Baca juga: Hasyim Asy’ari Bantah Tuduhan Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden
447 kunjungan
