Jakarta | Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan dukungan terhadap keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Kombes Ahrie Sonta dalam perkara penyadapan. Dukungan tersebut disampaikan melalui keterangan pada Selasa, 10 November 2026. Ia menilai keputusan institusi kepolisian itu perlu dihormati sebagai hasil dari proses pemeriksaan etik yang telah dijalankan.
Polri menjatuhkan sanksi setelah perkara tersebut diperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dalam putusannya, majelis menyatakan perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Selain putusan etik itu, sidang juga menetapkan sanksi administratif berupa PTDH, yang berarti Ahrie diberhentikan dari keanggotaan Polri.
Habiburokhman menegaskan dukungan terhadap langkah tersebut dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Komisi III DPR, komisi yang membidangi urusan hukum dan kepolisian. Sikapnya menunjukkan bahwa proses penegakan kode etik di lingkungan Polri menjadi perhatian lembaga legislatif. Namun, dukungan itu tidak mengubah kedudukan putusan: sanksi dijatuhkan oleh mekanisme etik internal Polri, bukan oleh Komisi III DPR.
Perkara penyadapan yang melatarbelakangi pemeriksaan itu menempatkan kepatuhan terhadap aturan profesi dan batas kewenangan sebagai isu penting. Sidang KEPP menjadi forum untuk menilai perilaku anggota berdasarkan ketentuan kode etik, sedangkan keputusan administratif menetapkan konsekuensi keanggotaan setelah pemeriksaan. Rincian yang tersedia menyebut adanya putusan perbuatan tercela dan sanksi PTDH; keduanya merupakan bagian dari hasil sidang yang sama, tetapi memiliki bentuk dan fungsi berbeda.
Penyebutan pangkat perlu dicermati agar informasi tidak mencampuradukkan keterangan yang berbeda. Pernyataan mengenai dukungan atas keputusan PTDH menyebut Kombes Ahrie Sonta, sementara bagian awal bahan berita menyebut Irjen Ahrie Sonta. Kedua penyebutan tersebut tidak diseragamkan di sini. Pokok beritanya adalah dukungan Habiburokhman terhadap sanksi yang diputus melalui KEPP, dengan PTDH sebagai konsekuensi administratif bagi anggota yang bersangkutan.
Habiburokhman menilai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta tepat dijatuhkan dalam kasus penyadapan. Menurutnya, keputusan tersebut sebanding dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan penyalahgunaan wewenang yang dinilai terjadi. Karena itu, pemecatan bukan sanksi yang berlebihan, melainkan konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan. Ia memandang bahwa penilaian terhadap tindakan anggota harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran, sehingga bentuk sanksi yang diberikan mencerminkan keseriusan perbuatan tersebut.
Ia juga memandang keputusan PTDH sebagai bagian dari penegakan disiplin di lingkungan Polri. Sanksi tersebut menunjukkan bahwa institusi memiliki komitmen untuk menindak anggota yang melakukan pelanggaran berat, termasuk ketika pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Bagi Habiburokhman, penerapan aturan secara tegas diperlukan agar setiap anggota memahami bahwa jabatan dan kewenangan yang melekat padanya harus digunakan sesuai ketentuan. Dalam pandangannya, penindakan terhadap pelanggaran berat merupakan wujud tanggung jawab institusi dalam menjaga disiplin internal.
Habiburokhman menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat mencederai kehormatan institusi kepolisian. Ketika kewenangan tidak digunakan sebagaimana mestinya, persoalannya tidak hanya menyangkut tindakan seorang anggota, tetapi juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Ia menilai, tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat menjadi penting dalam menjaga komitmen Polri terhadap aturan dan disiplin. Dalam konteks itu, PTDH dipandang sebagai sanksi yang mencerminkan keseriusan penanganan pelanggaran, sekaligus sebanding dengan bobot kesalahan yang menjadi dasar keputusan. Penilaiannya berfokus pada kesesuaian pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, dan konsekuensi yang dijatuhkan, tanpa memisahkan penegakan disiplin dari upaya menjaga kehormatan institusi serta kepercayaan masyarakat pada proses hukum.
Habiburokhman menilai skandal penyadapan tersebut sebagai peristiwa kelam yang mencoreng sejarah kepolisian modern. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran prosedur atau tindakan individu, sebab penggunaan kewenangan negara secara tidak semestinya menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Instrumen intelijen dan kewenangan strategis pada dasarnya disiapkan untuk menjaga keamanan negara, bukan untuk kepentingan yang menyimpang dari mandat hukum. Ketika sarana itu diduga disalahgunakan, dampaknya dapat meluas: kredibilitas kepolisian dipertanyakan, rasa aman publik melemah, dan kepatuhan pada tatanan hukum ikut terancam. Karena itu, penanganan perkara perlu menunjukkan bahwa tidak ada kewenangan yang berada di luar pengawasan.
Ia juga mendorong penerapan prinsip zero tolerance secara konsisten terhadap setiap pihak lain yang terbukti terlibat. Penegakan aturan, menurutnya, tidak boleh berhenti pada satu nama atau hanya menyasar pelaksana di lapangan, sementara pihak yang memberi perintah maupun mengambil keputusan strategis luput dari pemeriksaan. Setiap dugaan keterlibatan harus ditelusuri berdasarkan bukti dan diproses secara adil, tanpa membedakan pangkat, jabatan, kedekatan, ataupun posisi seseorang di dalam institusi. Sikap tanpa toleransi bukan berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah; sebaliknya, prinsip itu menuntut penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih. Dengan begitu, pertanggungjawaban ditentukan oleh peran serta bukti, bukan oleh hierarki.
Habiburokhman meminta siapa pun yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman setimpal sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menuntaskan jalur penegakan etik sekaligus proses pidana, agar pelanggaran internal tidak menggantikan pemeriksaan atas kemungkinan tindak pidana. Komisi III DPR, kata dia, akan mengawal kedua proses tersebut dan mencermati agar penanganannya berjalan serius serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan parlemen diharapkan memastikan pemeriksaan tidak berhenti pada klarifikasi awal, melainkan menjangkau seluruh pihak yang relevan dan menghasilkan keputusan berdasarkan fakta. Penegakan yang konsisten juga menjadi pesan bahwa kewenangan kepolisian harus digunakan sesuai hukum dan kepentingan publik. Bagi Habiburokhman, langkah tegas diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga agar penyalahgunaan instrumen strategis tidak terulang.
Perkara dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian berkembang melalui beberapa penetapan tersangka. Berdasarkan keterangan dalam sumber, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 3 November, terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tuduhan telah terjadi.
Sumber itu juga menyebut dua perwira tinggi lain yang turut berstatus tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso. Setelahnya, penyidik disebut menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru. Rangkaian nama dan status tersebut disampaikan sebagaimana tercantum dalam keterangan sumber, sementara proses hukum terhadap para pihak masih perlu dipahami dalam kerangka dugaan dan penyidikan.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, menurut sumber, menerangkan bahwa para tersangka diduga menyadap nomor telepon Presiden secara ilegal. Dugaan penyadapan itu tidak hanya disebut menyasar kepala negara. Sumber juga mencantumkan sejumlah kelompok yang diduga menjadi sasaran, lain pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, serta pengusaha. Rincian mengenai sasaran tersebut tetap merupakan dugaan yang dikaitkan dengan perkara, bukan kesimpulan hukum yang telah dipastikan.
Dalam sumber yang sama, aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum disebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026, dengan maksud mengaburkan perbuatan yang disangkakan. Karena seluruh informasi itu merujuk pada dugaan dan keterangan dalam penyidikan, detail waktu, cara, sasaran, maupun peran masing-masing pihak masih perlu diuji melalui proses hukum. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah; penilaian akhir berada pada pengadilan setelah bukti dan pembelaan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca juga: Telkom University Menjatuhkan Sanksi kepada Empat Mahasiswa dalam Kasus Perundungan di Asrama | Lansiap dan STW Ria Pembangunan Dorong Kepedulian terhadap Lansia | Empat Perkembangan Nasional: Gugatan terhadap Wika Pracetak hingga Mutasi Polri
31 kunjungan
