Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berada dalam kondisi yang menuntut bangsa untuk bertahan sekaligus menyelamatkan kekayaan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pokok arahan itu menempatkan upaya bertahan dan penyelamatan kekayaan nasional sebagai hal yang perlu diperhatikan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa keadaan yang dihadapi Indonesia mengharuskan bangsa menjaga kekayaan nasional. Ia mengaitkan kebutuhan untuk bertahan dengan perlunya menyelamatkan kekayaan yang dimiliki negara. Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta sidang kabinet paripurna, dalam forum arahan presiden yang berlangsung di Istana Merdeka pada tanggal tersebut.
Inti pesan yang disampaikan adalah bahwa Indonesia perlu menghadapi kondisi yang menuntut daya tahan dan perhatian terhadap kekayaan nasional. Prabowo tidak hanya menyebut pentingnya bertahan, tetapi juga menekankan penyelamatan kekayaan nasional sebagai bagian dari hal yang perlu dilakukan. Kedua hal tersebut menjadi pokok pernyataannya dalam arahan di sidang kabinet.
Pernyataan presiden itu disampaikan pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Forum yang menjadi tempat penyampaian arahan adalah sidang kabinet paripurna. Dengan demikian, keterangan mengenai kondisi Indonesia, kebutuhan untuk bertahan, dan pentingnya menyelamatkan kekayaan nasional disampaikan dalam satu kesempatan yang sama, yakni ketika Prabowo memberikan arahan kepada jajaran kabinet.
Pesan tersebut menegaskan perhatian Prabowo pada keadaan yang menurutnya menuntut bangsa untuk bertahan. Pada saat yang sama, ia menyebut perlunya menyelamatkan kekayaan nasional. Arahan itu menjadi pokok yang ia sampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka. Keterangan yang disampaikan mencakup kondisi yang dihadapi Indonesia serta dua hal yang ditekankan: bertahan dan menjaga kekayaan nasional.
Dengan demikian, inti pernyataan Prabowo dalam sidang kabinet tersebut adalah bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang menuntut bangsa bertahan dan menyelamatkan kekayaan nasional. Pernyataan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Oktober 2026, saat memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna.
Prabowo menggambarkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah lama menarik perhatian pihak-pihak dari luar yang ingin memperoleh manfaat darinya. Dalam pandangannya, keadaan ini bukan persoalan baru, melainkan bagian dari sejarah panjang ketika sumber daya nasional menjadi sasaran kepentingan berbagai kekuatan atau negara. Kekayaan berupa hasil bumi, energi, dan komoditas lainnya memiliki nilai besar, sehingga pengelolaannya selalu berkaitan dengan persaingan kepentingan. Karena itu, perlindungan terhadap sumber daya tersebut dipandang sebagai tanggung jawab penting negara, bukan semata urusan ekonomi atau perdagangan.
Ia juga mengaitkan tantangan itu dengan awal masa pemerintahannya. Saat menerima mandat dan dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo mengakui bahwa ia menghadapi beragam kesulitan dan persoalan yang harus dihadapi dengan berani. Pernyataan tersebut menempatkan perlindungan kekayaan nasional dalam konteks tugas pemerintahan yang nyata: menghadapi masalah yang telah berlangsung, mengidentifikasi kepentingan yang berpengaruh, serta mengambil langkah untuk menjaga manfaat sumber daya agar tetap berpihak kepada bangsa. Tantangan itu, menurut penekanannya, tidak dapat diabaikan hanya karena penyelesaiannya rumit atau berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.
Pesan utamanya adalah pemerintah tidak seharusnya terus bersikap naif dalam menilai ancaman maupun dinamika yang menyertai pengelolaan kekayaan alam. Pemerintah juga tidak dapat menjadikan upaya menyenangkan semua pihak sebagai alasan untuk menghindari persoalan. Sikap tersebut bukan berarti mengabaikan hubungan dengan pihak lain, melainkan menegaskan bahwa kepentingan nasional dan hak rakyat perlu menjadi pertimbangan utama. Menghadapi kenyataan secara terbuka menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang melindungi sumber daya, mencegah pengambilalihan manfaat secara tidak semestinya, dan memastikan hasil kekayaan alam memberi nilai bagi masyarakat. Dengan demikian, keberanian menghadapi tantangan dipandang sebagai prasyarat bagi negara untuk menjalankan mandatnya. Pemerintah dituntut memahami risiko, bertindak tegas sesuai kewenangan, dan menjaga agar kekayaan bangsa tidak terus menjadi sasaran eksploitasi yang merugikan rakyat Indonesia.
Prabowo mengkritik sistem yang, menurut pandangannya, masih memungkinkan kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri dari tahun ke tahun. Ia menilai keadaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil, sebab sumber daya yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan dapat hilang ketika pengawasan serta penegakan aturan tidak berjalan efektif. Dalam kritiknya, ia menggambarkan praktik itu sebagai bentuk penipuan terhadap kepentingan bangsa, sekaligus menyoroti perlunya memperbaiki sistem agar kekayaan nasional tidak terus mengalir keluar tanpa kendali.
Ia juga menegaskan bahwa penyelundupan merupakan pelanggaran hukum. Prabowo menggambarkannya sebagai tindakan yang melukai bangsa dan mengancam perekonomian, karena dapat mengurangi penerimaan negara, mengganggu persaingan usaha yang sah, serta melemahkan pengelolaan sumber daya. Dampaknya, menurut kerangka kritik tersebut, tidak berhenti pada hilangnya barang atau keuntungan, tetapi dapat berpengaruh terhadap kemampuan negara membiayai layanan publik dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemberantasan penyelundupan dipandang sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional.
Dalam membahas persoalan ini, Prabowo menyinggung beragam jenis barang yang berkaitan dengan praktik penyelundupan, baik yang masuk ke Indonesia maupun yang dibawa keluar. Barang-barang yang disebut mencakup narkotika, timah, emas, batu bara, kayu, bahan bakar minyak, dan pupuk. Penyebutan tersebut menunjukkan luasnya perhatian terhadap arus barang lintas batas dan pentingnya pengawasan yang memadai. Namun, daftar itu tidak dengan sendirinya berarti setiap jenis barang tersebut terbukti diselundupkan dalam satu peristiwa tertentu; masing-masing kasus perlu ditangani dan dibuktikan berdasarkan fakta serta proses hukum.
Kritik Prabowo menempatkan penindakan sebagai satu unsur, sementara pembenahan tata kelola juga menjadi perhatian. Pengawasan perbatasan, koordinasi antarlembaga, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan penerapan hukum yang konsisten diperlukan agar celah penyelundupan dapat dipersempit. Dengan langkah yang terukur, negara dapat menjaga kekayaan nasional sekaligus memastikan pemanfaatannya memberi nilai bagi masyarakat. Pesan utamanya ialah bahwa perlindungan ekonomi tidak hanya bergantung pada kekayaan yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan mencegah pelanggaran yang menggerus manfaatnya bagi bangsa.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu bertahan menghadapi ancaman yang menggerus kekayaan nasional, termasuk kebocoran sumber daya alam yang berlangsung terus-menerus. Dalam situasi seperti ini, penyelamatan kekayaan bangsa bukan sekadar persoalan pengelolaan ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga kemampuan negara untuk melindungi rakyatnya. Sumber daya yang dimiliki Indonesia perlu dipandang sebagai aset strategis yang menentukan daya tahan bangsa, sehingga pemanfaatannya harus memberi manfaat bagi kepentingan nasional.
Ia mengibaratkan kekayaan alam sebagai darah bangsa. Perumpamaan tersebut menekankan betapa pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan dan keberlangsungan Indonesia. Jika kekayaan itu terus mengalir keluar tanpa kendali atau tidak memberikan manfaat yang semestinya bagi negara dan masyarakat, kebocoran tersebut dapat mengancam keselamatan bangsa. Karena itu, langkah untuk menghentikan kehilangan kekayaan perlu ditempatkan sebagai perhatian bersama, bukan semata urusan satu lembaga atau kelompok tertentu. Ketahanan negara berkaitan erat dengan kemampuan menjaga sumber daya yang menjadi milik bangsa.
Prabowo juga menyebut bahwa banyak negara di dunia berada dalam keadaan serupa. Pernyataan ini menggambarkan bahwa tantangan mempertahankan kekayaan dan sumber daya nasional bukan hanya dihadapi Indonesia. Namun, pengalaman negara lain tidak mengubah kewajiban Indonesia untuk menentukan prioritasnya sendiri. Dalam keadaan bertahan, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat harus menjadi pegangan utama. Kebijakan dan tindakan yang diambil perlu berpihak pada keselamatan bangsa, menjaga kekayaan alam, serta memastikan manfaatnya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Dandim Bojonegoro Raih Juara III Dansatgas Terbaik TMMD 129 | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo | Anggota Komisi IV DPR Sebut Ancaman Karhutla Bisa Memuncak Tahun 2027
