Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menanggapi anggapan bahwa kabinet pemerintahannya berukuran terlalu besar dan berpotensi tidak efisien. Ia mempertanyakan bagian mana dari susunan kabinet tersebut yang dianggap tidak efisien oleh pihak-pihak yang menyampaikan penilaian itu. Tanggapan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Isu mengenai besarnya kabinet menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, terutama terkait penilaian terhadap susunan pemerintahan yang dibentuk Prabowo.
Dalam merespons kritik itu, Prabowo mengarahkan perhatian pada dasar penilaian efisiensi, bukan semata-mata pada jumlah anggota kabinet. Pertanyaannya menyoroti bagian mana yang dinilai tidak bekerja secara efektif dalam susunan tersebut. Dengan demikian, perdebatan mengenai ukuran kabinet turut menyentuh cara menilai kinerja dan fungsi setiap unsur pemerintahan. Namun, berdasarkan pernyataan yang disampaikan dalam sidang itu, ia tidak menunjuk secara khusus kementerian atau pejabat tertentu sebagai bagian yang dipersoalkan.
Sidang kabinet paripurna tersebut berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta dan dihadiri jajaran pemerintahan. Tanggapan Prabowo menjadi bagian dari pembahasan mengenai kritik terhadap kabinet yang dinilai sebagian pihak terlalu besar. Ia meminta pihak yang menyebut susunan itu tidak efisien untuk menjelaskan bagian yang menjadi dasar anggapan tersebut. Pernyataan itu menempatkan ukuran kabinet dan efisiensi sebagai dua hal yang perlu dinilai secara lebih terperinci. Perkembangan lebih lanjut mengenai respons pemerintah terhadap kritik tersebut bergantung pada penjelasan dan pembahasan yang disampaikan dalam forum berikutnya.
Prabowo menjelaskan bahwa koalisi pemerintahan dibentuk dengan melibatkan banyak kekuatan politik karena ia ingin menyatukan sebanyak mungkin pihak. Menurutnya, penyatuan tersebut ditujukan agar pemerintah memiliki kekuatan bersama untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat. Besarnya koalisi, dalam pandangan itu, berkaitan dengan upaya menghimpun berbagai kekuatan politik dalam satu kerja pemerintahan. Dengan demikian, tujuan yang ia sampaikan bukan sekadar membentuk susunan koalisi yang luas, melainkan menyatukan pihak-pihak agar dapat bergerak untuk melaksanakan perbaikan bagi masyarakat.
Ia juga memandang Indonesia sebagai negara besar dengan dinamika politik yang besar. Gambaran tersebut menjadi bagian dari alasan yang disampaikan Prabowo ketika menjelaskan pilihan untuk menghimpun banyak kekuatan politik. Dalam negara yang besar dan memiliki dinamika politik besar, penyatuan berbagai kekuatan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan. Prabowo menekankan pentingnya menghimpun sebanyak mungkin pihak, sehingga kekuatan yang ada dapat diarahkan bersama pada tujuan memperbaiki kehidupan rakyat. Penjelasan ini menempatkan kondisi Indonesia sebagai latar bagi gagasan membentuk koalisi pemerintahan yang luas.
Harapan Prabowo adalah agar penyatuan kekuatan politik itu memberi dampak baik bagi masyarakat. Ia mengaitkan koalisi besar dengan tujuan menjalankan perbaikan kehidupan rakyat, serta melihat penghimpunan banyak pihak sebagai cara untuk mendukung tujuan tersebut. Karena Indonesia merupakan negara besar dengan dinamika politik yang besar, ia berharap kekuatan yang disatukan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Penjelasan mengenai koalisi ini berpusat pada keinginan menyatukan sebanyak mungkin kekuatan politik, menjalankan perbaikan bagi rakyat, dan memperoleh dampak yang baik bagi masyarakat. Itulah alasan yang ia sampaikan terkait besarnya koalisi pemerintahan.
Untuk menjawab kritik mengenai efisiensi pemerintahan dan besarnya koalisi, Prabowo menggunakan perbandingan Indonesia dan Eropa. Ia menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa dan wilayah yang secara fisik sebesar Eropa. Perbandingan tersebut menjadi dasar argumennya bahwa skala serta kebutuhan pengelolaan Indonesia patut dipertimbangkan ketika publik menilai susunan pemerintahan.
Dalam penjelasannya, Prabowo menyebut Eropa terdiri atas 30 negara, yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri. Ia kemudian mengaitkan jumlah negara itu dengan perangkat pemerintahan yang tersedia. Menurut perbandingan yang ia sampaikan, terdapat 30 kabinet, 30 menteri keuangan, 30 panglima TNI, 30 jaksa agung, dan 30 kapolri di Eropa. Angka dan jabatan tersebut merupakan bagian dari ilustrasi yang digunakan Prabowo untuk membandingkan struktur pemerintahan di kawasan itu dengan struktur pemerintahan Indonesia.
Prabowo lalu membandingkannya dengan Indonesia yang, dalam paparannya, hanya memiliki satu kabinet. Dengan menyandingkan satu kabinet di Indonesia dan 30 kabinet di Eropa, ia berupaya menunjukkan bahwa satu pemerintahan nasional mengelola negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa serta ukuran fisik yang ia samakan dengan Eropa. Karena itu, perbandingan tersebut dipakai sebagai argumen untuk menjelaskan konteks pembentukan koalisi pemerintah yang besar, bukan semata-mata sebagai hitungan sederhana tentang efisiensi.
Perlu dicatat bahwa gambaran mengenai Eropa dan daftar jabatan tersebut adalah perbandingan yang dikemukakan Prabowo dalam menjawab kritik. Inti argumennya ialah bahwa Indonesia menghadapi cakupan pengelolaan yang luas dengan satu kabinet, sedangkan Eropa, menurut ilustrasi itu, terbagi menjadi 30 negara dengan perangkat pemerintahan masing-masing. Dengan demikian, ia mengajak publik menilai ukuran koalisi dan kapasitas pemerintahan dengan memperhatikan skala negara serta perbedaan susunan politik yang ia uraikan, alih-alih hanya membandingkan jumlah unsur koalisi secara terpisah.Kekompakan dalam Menghadapi BencanaPrabowo mengaitkan besarnya koalisi pemerintah dengan kebutuhan untuk bekerja bersama menghadapi beragam persoalan, termasuk bencana alam. Menurut klaimnya, penanganan bencana menuntut kekompakan banyak pihak, sehingga pemerintah perlu mengoordinasikan berbagai unsur dan menjaga kerja sama. Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini mampu menangani berbagai bencana melalui kebersamaan tersebut. Pernyataan itu menjadi bagian dari penjelasannya mengenai alasan koalisi dibentuk dengan dukungan yang luas. Dalam pandangannya, kerja kolektif dinilai penting agar pemerintah dapat merespons tantangan yang berbeda-beda.
Contoh yang disebut Prabowo meliputi penanganan bencana di Sumatera bagian utara, gempa bumi, Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut rangkaian contoh itu untuk menggambarkan jenis bencana yang dihadapi pemerintah. Uraiannya menekankan peran kekompakan, bukan penjelasan rinci mengenai kejadian tertentu. Karena itu, contoh-contoh tersebut dapat dipahami sebagai gambaran umum atas klaimnya tentang kemampuan pemerintah menangani bencana alam dengan melibatkan banyak pihak. Ia tidak menjadikan daftar itu sebagai alasan untuk menyatakan bahwa seluruh tantangan telah selesai.
Prabowo juga menyatakan pemerintah belum merasa puas dengan upaya yang telah dilakukan. Menurutnya, masih ada ruang untuk belajar dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana. Sikap tersebut menunjukkan bahwa klaim mengenai kemampuan pemerintah tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa penanganan sudah sempurna. Pemerintah, sebagaimana disampaikan Prabowo, akan terus belajar dari berbagai pengalaman. Dengan demikian, kekompakan dipaparkan sebagai landasan untuk bekerja, sementara pembelajaran berkelanjutan tetap diperlukan.
Pada akhirnya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan saat ini mampu menangani berbagai bencana alam melalui kekompakan banyak pihak. Ia merujuk pada penanganan bencana di Sumatera bagian utara, gempa bumi, Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan sebagai contoh yang disebutnya. Pada saat yang sama, ia menyatakan pemerintah belum puas dan akan terus belajar. Klaim itu menempatkan kerja bersama dan kesediaan memperbaiki kemampuan sebagai dua hal yang berjalan beriringan dalam menghadapi bencana.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
