Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghadiri sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan untuk menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Presiden Prabowo memimpin langsung jalannya pertemuan bersama para anggota kabinet.
Kehadiran Nusron menempatkannya di jajaran menteri yang mengikuti agenda penting pemerintahan tersebut. Sidang kabinet paripurna menjadi forum bagi Presiden dan para menteri untuk berkumpul dalam satu pertemuan resmi, sekaligus menandai berlalunya dua tahun sejak pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menjalankan tugas. Istana Kepresidenan Jakarta menjadi lokasi berlangsungnya agenda itu, dengan Prabowo bertindak sebagai pemimpin sidang.
Momentum dua tahun pemerintahan memberikan latar bagi pertemuan kabinet pada hari tersebut. Namun, informasi mengenai kehadiran Nusron dan pelaksanaan sidang ini tidak dengan sendirinya menjelaskan isi pembahasan, arahan Presiden, ataupun keputusan yang dihasilkan. Hal yang dapat dipastikan dari peristiwa itu adalah Nusron hadir sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, sementara sidang berlangsung secara paripurna dan dipimpin langsung oleh Prabowo di istana.
Rangkaian informasi mengenai kehadiran Nusron dalam sidang kabinet ini juga perlu ditempatkan sesuai konteks waktunya, yakni Rabu, 21 Oktober 2026. Penyebutan tanggal dan lokasi membantu memperjelas kapan serta di mana agenda berlangsung, sedangkan keterlibatan Presiden sebagai pemimpin sidang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda kabinet yang dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan. Dengan demikian, inti peristiwa pada hari itu ialah kehadiran Nusron dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, dalam penanda dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keberadaan Nusron dalam sidang kabinet terlihat dari posisinya di para anggota Kabinet Merah Putih. Ia duduk di barisan keempat dari depan, di dalam ruang sidang bersama jajaran pejabat yang mengikuti agenda tersebut. Letak kursinya berada dekat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, serta Kepala Bapissus, Aris Marsudiyanto. Susunan tempat duduk itu menempatkan Nusron di tengah peserta lain, bukan di bagian depan ruang sidang.
Dalam pengamatan di ruang sidang, Nusron mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Penampilan tersebut tampak saat ia berada di anggota kabinet yang hadir. Informasi mengenai pakaian dan posisi duduknya merujuk pada keberadaannya di dalam ruangan ketika sidang berlangsung. Dengan demikian, pengamatan tersebut memberi keterangan langsung tentang kehadirannya sebagai peserta sidang, termasuk lokasi kursi dan pejabat yang berada di dekatnya.
Pengamatan di dalam ruang sidang perlu dibedakan dari pemantauan awak media di area masuk istana. Para jurnalis tidak melihat Nusron saat memasuki istana melalui pintu yang berada dekat Jalan Veteran III. Tidak terlihatnya ia di pintu tersebut hanya menggambarkan apa yang terpantau pada jalur masuk itu; hal tersebut tidak meniadakan pengamatan bahwa Nusron kemudian berada di ruang sidang. Kedua keterangan itu merujuk pada situasi dan lokasi berbeda: satu mengenai akses masuk istana, sementara yang lain mengenai posisi peserta di dalam ruang. Karena itu, laporan tentang kehadirannya dapat menyebut secara terpisah bahwa awak media tidak menyaksikan kedatangannya melalui pintu tersebut, tetapi Nusron terpantau duduk bersama anggota Kabinet Merah Putih di barisan keempat. Rincian ini menjelaskan batas pengamatan media tanpa menyimpulkan bagaimana atau kapan ia tiba di istana.
Perhatian terhadap kehadiran Nusron dalam sidang kabinet muncul di tengah kabar bahwa ia sebelumnya belum memenuhi dua pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Karena itu, kehadirannya dalam agenda pemerintahan menjadi sorotan publik, terutama terkait rangkaian jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan penyidik. Namun, ketidakhadiran dalam pemanggilan tidak dengan sendirinya membuktikan dugaan yang sedang ditangani. Perkara tersebut tetap merupakan dugaan, dan informasi yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan keterlibatan ataupun hasil pemeriksaan Nusron.
Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Pada tanggal tersebut, Nusron tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Alasan yang disampaikan adalah adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, ketidakhadiran pertama dikaitkan dengan kegiatan kedinasan di lingkungan kementerian, bukan dengan keterangan lain yang tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Rincian mengenai agenda internal itu tidak disampaikan, sehingga tidak tepat untuk menambahkan gambaran mengenai kegiatan tersebut atau menilai apakah agenda itu dapat diubah. Fakta yang dapat dicatat terbatas pada jadwal pemanggilan, ketidakhadiran, dan alasan yang diberikan.
Penyidik kemudian menjadwalkan pemanggilan kedua pada 15 Oktober 2026. Nusron kembali tidak hadir, kali ini dengan alasan sedang pergi ke luar negeri. Dua ketidakhadiran tersebut menjelaskan mengapa riwayat pemanggilan KPK ikut menjadi konteks ketika kehadirannya di sidang kabinet dibicarakan. Meski begitu, informasi mengenai kedua jadwal itu belum menjelaskan tindak lanjut penyidik, apakah akan ada pemanggilan berikutnya, ataupun kapan pemeriksaan dapat berlangsung. Tidak ada pula dasar untuk menyatakan bahwa dugaan korupsi telah terbukti. Perkembangan selanjutnya perlu merujuk pada keterangan resmi pihak terkait, dengan membedakan secara jelas dugaan, alasan ketidakhadiran, dan fakta yang telah dikonfirmasi.
Budi menyampaikan bahwa penyidik KPK belum mengambil keputusan mengenai langkah berikutnya setelah Nusron tidak menghadiri dua pemanggilan. Sebelum menentukan tindak lanjut, penyidik akan menelaah alasan yang disampaikan atas setiap ketidakhadiran. Penelaahan itu mencakup pemeriksaan terhadap argumentasi yang diberikan, termasuk menilai apakah alasan tersebut dapat diterima dan dinilai patut. Dengan demikian, KPK belum menetapkan secara langsung apakah akan menerbitkan surat panggilan baru atau mengatur ulang jadwal pemeriksaan.
Menurut Budi, proses analisis diperlukan agar keputusan penyidik didasarkan pada pertimbangan atas kedua peristiwa ketidakhadiran, bukan hanya pada satu pemanggilan secara terpisah. Penyidik akan mencermati penjelasan yang tersedia dan menilai kepatutannya sebelum menentukan bentuk tindak lanjut. Hingga proses itu selesai, kemungkinan pemanggilan kembali maupun penjadwalan ulang masih berada dalam pembahasan. Budi tidak menyampaikan tanggal atau waktu pemeriksaan berikutnya, dan belum ada kepastian mengenai jadwal yang akan ditetapkan.
Budi juga menyatakan bahwa pemanggilan akan diupayakan secepatnya setelah penyidik menganalisis argumentasi terkait dua ketidakhadiran tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa percepatan langkah berikutnya tetap bergantung pada penyelesaian analisis, bukan pada jadwal yang sudah dipastikan. KPK masih perlu menilai alasan yang diajukan sebelum menyampaikan keputusan mengenai mekanisme pemanggilan. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah Nusron akan menerima surat panggilan baru atau memperoleh penjadwalan ulang. Informasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut baru dapat diberikan setelah penyidik menyelesaikan penelaahan dan menentukan langkah yang dianggap sesuai. Budi menegaskan proses tersebut berlangsung di tingkat penyidik, sementara kepastian mengenai jadwal maupun bentuk pemanggilan belum diumumkan. Sampai ada keputusan, kedua kemungkinan itu tetap terbuka dan tidak semestinya dipahami sebagai hasil yang telah ditetapkan oleh KPK.
