Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Sasaran tersebut disampaikan ketika ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Target itu menempatkan perluasan pembiayaan sebagai salah satu upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Kelompok yang menjadi sasaran pembiayaan mencakup petani dan nelayan, warga di pedesaan, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil maupun tertinggal. Kredit juga diarahkan kepada kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa akses pendanaan yang hendak diperluas tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga kepada masyarakat yang selama ini dapat menghadapi keterbatasan akses layanan keuangan formal.
Besarnya target pada 2027 mencerminkan kebutuhan untuk menjangkau penerima kredit dalam skala luas. Bagi petani dan nelayan, pembiayaan dapat mendukung kebutuhan usaha, seperti pengadaan sarana produksi atau pengembangan kegiatan ekonomi. Di wilayah pedesaan dan terpencil, ketersediaan akses keuangan berpotensi membantu warga memperoleh pilihan pendanaan yang lebih dekat dengan kebutuhan setempat. Sementara itu, kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan juga menjadi bagian dari sasaran, sehingga program ini mencakup kondisi ekonomi masyarakat yang beragam.
Pencapaian target Rp400 triliun akan berkaitan dengan bagaimana penyaluran kredit menjangkau kelompok-kelompok tersebut dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan dapat menjadi bagian penting dalam memperluas akses dan memastikan informasi pembiayaan tersedia bagi calon penerima. Dengan sasaran yang mencakup berbagai wilayah dan kelompok masyarakat, target kredit rakyat ini diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendanaan formal pada 2027.
Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dan menjangkau kurang lebih dua juta warga. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dapat menjadi instrumen penting untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan akses modal untuk menjalankan atau mengembangkan kegiatan produktif. Jumlah penerima yang telah terjangkau juga menjadi dasar untuk menilai bagaimana program dapat diperluas secara bertahap dan tepat sasaran.
Meski demikian, Prabowo menilai manfaat pembiayaan masih perlu menjangkau lebih banyak orang. Target kredit rakyat hingga Rp400 triliun mencerminkan ambisi memperluas akses, bukan semata-mata meningkatkan angka penyaluran. Dengan jangkauan yang lebih luas, pelaku usaha kecil, keluarga, dan warga di berbagai daerah diharapkan memiliki kesempatan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan serta kapasitas mereka. Perluasan tersebut menuntut pelaksanaan yang memperhatikan keterjangkauan, keberlanjutan, dan kemampuan penerima untuk memanfaatkan dana secara produktif.
Arah kebijakan ini bertolak dari pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya hanya digerakkan dari atas. Kebijakan nasional dan investasi berskala besar tetap memiliki peran, tetapi aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat dan daerah juga perlu memperoleh ruang untuk tumbuh. Akses pembiayaan dapat membantu usaha lokal menjaga kegiatan, menambah kapasitas, atau merespons permintaan di lingkungannya. Ketika peluang tersedia di lebih banyak wilayah, manfaat pertumbuhan berpotensi menyebar melampaui pusat-pusat ekonomi utama.
Karena itu, capaian Rp53 triliun dan sekitar dua juta warga menjadi titik awal untuk memperluas jangkauan, bukan tujuan akhir. Fokus berikutnya adalah memastikan semakin banyak masyarakat dapat mengakses pembiayaan dan memperoleh manfaat nyata. Pendekatan dari bawah dan dari daerah-daerah menempatkan warga sebagai bagian penting dari penggerak ekonomi. Dengan demikian, sasaran Rp400 triliun berkaitan dengan upaya membangun aktivitas ekonomi yang lebih luas, melibatkan lebih banyak pelaku, serta membuka kesempatan berkembang di berbagai daerah Indonesia.
Dalam pandangan Prabowo, kekuatan ekonomi nasional tidak cukup dinilai dari besarnya angka pertumbuhan atau kegiatan ekonomi di tingkat pusat. Kekuatan itu perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari dan dirasakan oleh masyarakat yang bekerja serta berusaha di berbagai daerah. Petani yang mengolah lahan, nelayan yang melaut, pedagang pasar yang melayani pembeli, pelaku UMKM yang mengembangkan usaha, dan ibu-ibu yang membantu ekonomi keluarga merupakan bagian dari kehidupan ekonomi tersebut. Mereka bukan sekadar kelompok yang disebut dalam pembicaraan tentang pembangunan, melainkan orang-orang yang hasil kerja dan usahanya perlu memperoleh arti nyata dalam penghidupan sehari-hari.
Karena itu, kesejahteraan tidak seharusnya berhenti sebagai slogan atau tujuan yang hanya terdengar dalam pernyataan. Ukurannya perlu tampak pada perubahan yang bisa dirasakan keluarga, terutama melalui peningkatan penghasilan riil dan daya beli. Penghasilan yang benar-benar bertambah memberi ruang bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari hasil kerja dan usahanya. Daya beli yang terjaga juga membuat pendapatan tersebut berarti dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan ini mengarahkan perhatian pada keadaan masyarakat, bukan hanya pada gambaran umum mengenai ekonomi. Pertanyaan pentingnya ialah apakah orang yang bekerja dan berusaha merasakan hasil pembangunan dalam penghidupan mereka.
Dengan cara pandang tersebut, perhatian pada kredit rakyat dan sasaran Rp400 triliun berkaitan dengan harapan agar kegiatan ekonomi di daerah dapat bergerak dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun, inti kesejahteraan tetap terletak pada pengalaman nyata keluarga: petani, nelayan, pedagang pasar, pelaku UMKM, serta ibu-ibu yang ikut menopang ekonomi rumah tangga. Keadaan mereka menunjukkan apakah kekuatan ekonomi nasional hadir dalam aktivitas sehari-hari. Ketika penghasilan riil meningkat dan daya beli keluarga membaik, kesejahteraan menjadi sesuatu yang dapat dirasakan, bukan sekadar istilah. Penekanan Prabowo menempatkan hasil nyata bagi masyarakat sebagai bagian penting dari tujuan ekonomi, tanpa memisahkan angka dan kebijakan dari kehidupan orang-orang yang bekerja serta berusaha.
Prabowo mengingatkan pemerintah pusat dan daerah bahwa kekayaan alam Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Sumber daya yang dimiliki bangsa, menurut pesannya, bukan sekadar aset untuk dimanfaatkan, melainkan amanah yang perlu diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pengelolaan kekayaan alam perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama, sekaligus memastikan potensi yang ada memberi manfaat bagi kehidupan warga di berbagai wilayah. Pemerintah di setiap tingkatan memiliki peran dalam menjaga amanah tersebut, sehingga pengelolaan sumber daya tidak terlepas dari tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Pesan ini menekankan pentingnya orientasi publik dalam setiap upaya mengelola kekayaan bangsa.
Penegasan tersebut juga berlaku bagi para pejabat negara yang memegang tanggung jawab kepemimpinan. Peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam menjalankan tugas, bukan sekadar salah satu agenda di berbagai kepentingan. Kepala daerah termasuk dalam lingkup tanggung jawab itu, karena kepemimpinan di daerah turut menentukan bagaimana potensi setempat dikelola dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memandang pengelolaan kekayaan alam sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada rakyat. Dengan demikian, keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya bangsa harus tetap berpijak pada tujuan memperbesar manfaat bagi masyarakat, sesuai pesan Prabowo kepada jajaran pemerintahan.
Prabowo meminta seluruh potensi bangsa diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kekayaan alam, kemampuan masyarakat, serta berbagai sumber daya yang tersedia perlu dikelola dengan orientasi yang sama, yakni kemakmuran rakyat. Arahan itu menjadi pengingat bagi pemerintah pusat dan daerah agar menjaga sumber daya Indonesia sekaligus memastikan pengelolaannya mendukung kesejahteraan. Dalam menjalankan kepemimpinan, pejabat negara, termasuk kepala daerah, perlu menjadikan peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai tujuan.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
