Jakarta | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa portal terpadu digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos dijadwalkan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Portal tersebut dirancang untuk mendukung pengelolaan bantuan sosial melalui pendekatan digital yang terintegrasi. Jadwal peluncuran itu disampaikan Luhut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 20 Oktober 2026. Dengan demikian, pengumuman tersebut memberi gambaran mengenai rencana pemerintah untuk memperkenalkan platform perlinsos dalam waktu dekat.
Menurut keterangan Luhut, program portal terpadu itu telah diuji coba di seluruh daerah. Pelaksanaan uji coba secara menyeluruh menjadi bagian dari persiapan sebelum peluncuran yang telah dijadwalkan. Informasi mengenai pengujian di berbagai wilayah menunjukkan bahwa inisiatif ini tidak hanya disiapkan untuk satu lokasi tertentu, melainkan telah dicoba pada cakupan daerah secara nasional. Meski begitu, keterangan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut berfokus pada jadwal peluncuran dan status uji coba, tanpa merinci hasil evaluasi ataupun tahapan teknis berikutnya.
Rencana peluncuran pada 10 November 2026 menempatkan portal digitalisasi perlinsos sebagai salah satu agenda pemerintah yang akan diperkenalkan langsung oleh Presiden. Pengelolaan bantuan sosial menjadi konteks utama pengembangan portal terpadu ini. Melalui penyampaian setelah rapat terbatas, Luhut mengaitkan persiapan program dengan pembahasan bersama Presiden di Istana Merdeka. Publik kini memperoleh kepastian mengenai tanggal yang direncanakan, sekaligus informasi bahwa uji coba telah dilakukan di seluruh daerah. Peluncuran tersebut dijadwalkan berlangsung setelah rangkaian persiapan dan pengujian yang telah disampaikan itu, sementara rincian lebih lanjut mengenai implementasi portal dapat menunggu keterangan resmi berikutnya.
Menurut Luhut, digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial diharapkan mengubah cara pemerintah menentukan siapa yang berhak menerima dukungan. Keputusan tidak semata-mata mengandalkan perkiraan atau kebiasaan yang sudah berlangsung, melainkan bertumpu pada data dan studi sebagai landasan. Dengan dukungan sistem digital, informasi yang relevan dapat digunakan untuk menilai kebutuhan warga secara lebih terukur dan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendekatan berbasis bukti ini juga diharapkan membuat proses penetapan penerima lebih konsisten, sehingga bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Tujuan utama penggunaan data tersebut adalah mendorong penyaluran bantuan yang lebih adil. Luhut menyampaikan bahwa dukungan pemerintah seharusnya diterima oleh warga yang lebih berhak, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan perbedaan keadaan. Ketika keputusan didukung informasi dan kajian, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan sasaran program. Hal ini penting karena ketepatan penerima berkaitan langsung dengan efektivitas anggaran dan manfaat bantuan bagi masyarakat. Digitalisasi dapat mendukung proses tersebut dengan menyediakan cara kerja yang lebih terstruktur, meskipun kualitas keputusan tetap bergantung pada ketepatan data dan pelaksanaan kebijakan.
Luhut juga menyatakan bahwa bantuan nantinya akan diberikan dalam bentuk transfer tunai. Dengan skema tersebut, dukungan disalurkan kepada penerima, bukan diwujudkan sebagai subsidi yang melekat pada produk tertentu. Ia menyebut bahwa pada akhirnya pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kepada produk. Perubahan ini menandai pergeseran dari bantuan berbasis barang atau harga menuju bantuan yang lebih langsung kepada warga sasaran. Dalam kerangka itu, sistem digital menjadi bagian penting untuk membantu mengidentifikasi penerima dan mendukung pengambilan keputusan. Pelaksanaan transfer tunai tetap memerlukan penetapan sasaran yang cermat agar dana sampai kepada pihak yang membutuhkan. Karena itu, penggunaan data dan studi diposisikan sebagai dasar untuk menjaga agar kebijakan bantuan selaras dengan tujuan pemerataan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochamad Firman Hidayat, menyampaikan bahwa uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah berlangsung di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Cakupan tersebut menandai pelaksanaan uji coba secara nasional, dengan proses pendaftaran dan pengumpulan data yang menjangkau berbagai wilayah. Informasi ini menjadi gambaran awal tentang skala penerapan sistem digital yang disiapkan untuk mendukung pendataan penerima perlinsos.
Menurut Firman, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam proses tersebut. Angka pendaftaran itu menunjukkan partisipasi yang telah terkumpul selama uji coba, sekaligus memperlihatkan besarnya kebutuhan untuk menyediakan sarana yang mudah diakses masyarakat. Pendaftaran menjadi langkah penting agar data warga dapat dihimpun dalam basis data digital dan dipakai dalam proses penyelenggaraan perlindungan sosial.
Upaya menjangkau warga turut dibantu oleh 775.000 agen perlinsos. Para agen membantu masyarakat mendaftar ke basis data digital, sehingga proses tidak hanya bergantung pada kemampuan warga untuk mengakses layanan secara mandiri. Kehadiran mereka juga memberi dukungan di lapangan bagi orang yang memerlukan bantuan saat mengikuti tahapan pendaftaran. Peran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan uji coba di berbagai daerah.
Selain pendaftaran yang berlangsung dengan bantuan agen, portal perlinsos mencatat jumlah pendaftar harian telah melampaui 600.000 orang. Tingginya arus pendaftaran harian menggambarkan besarnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan kanal digital yang tersedia. Data ini disampaikan Firman sebagai bagian dari perkembangan uji coba, bukan sebagai gambaran final mengenai seluruh penerima manfaat. Karena itu, angka pendaftar, jumlah keluarga yang terdaftar, dan jangkauan uji coba perlu dipahami sebagai ukuran proses yang sedang berjalan. Secara keseluruhan, keterangan tersebut menunjukkan kombinasi cakupan wilayah, dukungan agen, dan penggunaan portal dalam digitalisasi perlinsos. Pengalaman selama uji coba dapat menjadi masukan untuk menilai bagaimana sistem pendaftaran beroperasi di tingkat nasional serta bagaimana warga memperoleh bantuan untuk mengaksesnya. Rincian tersebut memberi konteks mengenai skala pelaksanaan sebelum portal terpadu memasuki tahap berikutnya.
Program percontohan di Bali memberikan gambaran awal mengenai dampak penggunaan sistem digital dalam proses penyaluran bantuan sosial. Firman menyampaikan bahwa hasil uji coba menunjukkan tingkat kesalahan data menurun, sementara penyaluran bantuan dinilai menjadi lebih tepat sasaran. Temuan ini penting karena kualitas data penerima berpengaruh langsung terhadap keputusan mengenai siapa yang berhak memperoleh dukungan. Ketika informasi yang digunakan lebih terkelola, pemerintah dapat menilai kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan mengurangi risiko bantuan tidak sampai kepada kelompok yang semestinya menerima.
Dalam paparan hasil tersebut, exclusion error tercatat turun hingga 24,1 persen. Angka ini merujuk pada kesalahan ketika warga yang seharusnya memenuhi kriteria justru tidak tercakup sebagai penerima. Sementara itu, inclusion error turun dari 4,1 persen; indikator ini berkaitan dengan masuknya warga yang tidak memenuhi kriteria ke dalam daftar penerima. Angka yang disampaikan untuk kedua jenis kesalahan itu menunjukkan adanya perbaikan pada ketepatan data. Namun, informasi mengenai inclusion error hanya menyebut penurunan dari 4,1 persen, sehingga nilai akhirnya tidak dapat disimpulkan dari keterangan tersebut.
Firman menilai hasil percontohan itu memperlihatkan potensi digitalisasi untuk membuat proses bantuan sosial lebih transparan dan tepat sasaran. Pengelolaan data secara digital dapat membantu proses pencatatan dan pemeriksaan menjadi lebih tertata, sehingga kesalahan lebih mudah dikenali dan ditindaklanjuti. Transparansi juga menjadi aspek penting karena informasi yang tersusun dengan baik mendukung pengawasan terhadap penentuan penerima serta penyaluran bantuan. Meski demikian, capaian di Bali merupakan hasil program percontohan, bukan jaminan bahwa seluruh persoalan data akan hilang. Penerapan lebih luas tetap membutuhkan pembaruan informasi, pemeriksaan yang konsisten, dan perhatian terhadap warga yang berisiko terlewat. Hasil awal ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana sistem terpadu dapat memperbaiki proses secara bertahap.
Baca juga: Panglima TNI Bersama Menko Polkam Lepas Satgas Terpadu Port Visit 2026 | Kewaspadaan dan Komunikasi Terpadu Jadi Kunci Latihan Force on Force SGS MARFOR Lampung 2026 | HADR Latgabma SGS 2026 Perkuat Respons Terpadu Hadapi Bencana
