Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar pada kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi ini menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau luasnya jangkauan penerima. Mutu makanan yang dikonsumsi siswa juga perlu menjadi perhatian, sebab pengalaman mereka saat menerima menu dapat berkaitan dengan semangat mengikuti kegiatan belajar. Karena itu, evaluasi pelaksanaan MBG perlu melihat bukan hanya penyaluran, melainkan juga bagaimana kualitas hidangan dirasakan oleh para penerima manfaat di sekolah.
Rekomendasi tersebut berangkat dari studi DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lain. Kajian dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sejak September 2025 dan mencakup seluruh Indonesia. Menurut anggota DEN Firman Hidayat, survei tersebut menelaah hubungan program dengan beberapa aspek pengalaman siswa, lain absensi, semangat belajar, serta rasa lapar ketika berada di sekolah. Cakupan nasional membantu menyediakan gambaran mengenai pelaksanaan MBG di berbagai wilayah, sementara pertanyaan tentang pengalaman belajar memungkinkan kajian menyoroti kaitan menu dan kondisi siswa selama mengikuti pembelajaran.
Temuan utama yang disampaikan Firman menunjukkan adanya perbedaan semangat belajar berdasarkan kualitas menu yang diterima. Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG menyatakan semangat belajar mereka lebih tinggi ketika memperoleh menu dengan kualitas sangat baik. Sebaliknya, semangat belajar dilaporkan menurun saat kualitas makanan buruk. Angka tersebut memperlihatkan bahwa mutu hidangan layak diperhitungkan dalam menilai manfaat program, bukan dipandang sebagai aspek pelengkap. Hasil survei juga memberi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan perhatian pada konsistensi kualitas makanan yang disajikan kepada siswa. Dengan mempertimbangkan temuan mengenai semangat belajar, absensi, dan rasa lapar, rekomendasi DEN mendorong evaluasi yang lebih menyeluruh agar penyelenggaraan MBG semakin sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
Studi yang disoroti dalam pembahasan mutu dan pemerataan penerima manfaat MBG menunjukkan adanya perbedaan pola kehadiran siswa penerima program dan siswa yang tidak menerimanya. Secara umum, siswa penerima MBG tercatat cenderung lebih jarang absen dibandingkan siswa nonpenerima. Temuan ini menggambarkan hubungan status penerimaan program dan kehadiran siswa dalam data yang dikaji, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa MBG menjadi penyebab langsung perubahan tersebut. Perbedaan itu perlu dibaca sesuai cakupan studi dan keterangan yang disampaikan, tanpa menarik kesimpulan yang melampaui hasil pengamatan.
Perbedaan kehadiran tampak cukup besar pada kelompok masyarakat termiskin, yaitu siswa yang berada di desil 1. Firman menjelaskan bahwa di kelompok ini, siswa yang tidak menerima MBG lebih sering absen, sementara siswa penerima program relatif tidak absen. Gambaran tersebut membuat kelompok berpendapatan paling rendah menjadi bagian penting dalam membaca hasil studi, karena pola penerima dan nonpenerima terlihat lebih kontras dibandingkan pengamatan umum. Namun, keterangan itu tetap merujuk pada kecenderungan yang ditemukan dalam studi, bukan kepastian bahwa setiap penerima selalu hadir atau setiap nonpenerima selalu absen.
Studi tersebut juga mencatat bahwa penurunan absensi tampak semakin besar seiring meningkatnya intensitas penerimaan MBG di sekolah. Dengan kata lain, sekolah yang memiliki tingkat penerimaan program lebih tinggi menunjukkan penurunan absensi yang lebih besar dalam pengamatan yang disampaikan. Pola ini memberi konteks tambahan untuk menilai keterkaitan jangkauan program dan kehadiran siswa, sekaligus menegaskan pentingnya melihat pemerataan penerima manfaat di lingkungan sekolah. Hasil mengenai intensitas tersebut tidak perlu ditafsirkan sebagai bukti sebab-akibat yang berlaku luas; temuan hanya menunjukkan pola yang tercatat, sebagaimana diterangkan oleh sumber. Karena itu, pembacaan yang cermat perlu membedakan kecenderungan kehadiran, perbedaan menurut kelompok ekonomi, dan tingkat penerimaan MBG di sekolah. Ketiganya membantu menggambarkan hasil studi, tanpa menggantikan kebutuhan untuk menilai faktor lain yang mungkin berkaitan dengan absensi.Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan agar pemerintah memberi perhatian lebih serius pada mutu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penilaian dan rekomendasi itu disampaikan anggota DEN, Firman, setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Menurut Firman, pelaksanaan program tidak cukup hanya menjangkau banyak penerima manfaat; makanan yang disediakan juga perlu memenuhi standar kualitas yang mendukung tujuan pemenuhan gizi. Karena itu, evaluasi menu perlu menjadi bagian penting dari pengelolaan MBG, seiring upaya memastikan program berjalan efektif di sekolah dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak.
Firman menjelaskan bahwa kualitas makanan berkaitan dengan kondisi anak selama mengikuti kegiatan belajar. Menu yang kurang baik dapat membuat anak kembali merasa lapar, sehingga perhatian mereka terhadap pelajaran berkurang. Sebaliknya, makanan yang layak dan mencukupi dapat membantu menjaga energi serta semangat belajar di sekolah. Pertimbangan tersebut membuat mutu menu bukan sekadar persoalan variasi atau penyajian, melainkan salah satu aspek yang dapat memengaruhi pengalaman siswa sebagai penerima manfaat. DEN, melalui rekomendasinya, mendorong pemerintah untuk menilai kualitas hidangan dengan sungguh-sungguh agar tujuan MBG dalam mendukung anak selama berada di sekolah tidak berhenti pada tersedianya makanan.
Temuan mengenai kualitas makanan menjadi salah satu dasar bagi rekomendasi DEN, bukan satu-satunya hal yang diperhatikan dalam penilaian program. Firman juga menyebut bahwa studi yang menjadi bahan pembahasan mencatat kaitan program dan kehadiran siswa. Temuan terkait kehadiran tersebut memberikan konteks tambahan mengenai manfaat MBG, sementara kualitas menu tetap perlu ditangani agar pengalaman penerima manfaat sesuai dengan tujuan program. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertimbangkan dua sisi secara bersamaan: apakah program membantu mendorong siswa hadir di sekolah, serta apakah makanan yang diberikan cukup bermutu untuk mendukung rasa kenyang dan kesiapan belajar mereka. Rekomendasi ini menekankan perlunya perhatian pada kualitas dalam pelaksanaan MBG.
Selain mutu menu, pemerataan penerima manfaat masih menjadi catatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). DEN menilai distribusi penerima belum seimbang wilayah perkotaan dan perdesaan. Jumlah penerima di kawasan perkotaan disebut masih lebih tinggi, sementara masyarakat di desa belum memperoleh jangkauan manfaat yang setara. Kondisi ini penting diperhatikan karena kebutuhan dan akses terhadap layanan pemenuhan gizi dapat berbeda di setiap daerah.
Ketimpangan juga terlihat pada latar belakang ekonomi siswa yang menerima program. Menurut catatan DEN, siswa dari kelompok ekonomi mampu masih lebih banyak menikmati manfaat dibandingkan siswa miskin yang lebih membutuhkan. Jika pola tersebut berlanjut, program berisiko belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling memerlukan dukungan pemenuhan gizi. Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang disalurkan atau luas cakupan secara umum, tetapi juga dari siapa yang menerima manfaat dan sejauh mana penerima prioritas terjangkau.
DEN mendorong agar penyaluran MBG lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Wilayah perdesaan perlu mendapat perhatian lebih besar, demikian pula daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penetapan sasaran yang mempertimbangkan kondisi ekonomi serta lokasi dapat membantu mengarahkan sumber daya kepada siswa yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan data penerima terus diperbarui agar perubahan kondisi keluarga dan kesenjangan antardaerah dapat tercermin dalam pelaksanaan program.
Upaya pemerataan tersebut berkaitan dengan tujuan MBG untuk mendukung kesejahteraan dan proses belajar siswa.
