Jakarta | Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah sebagai bencana nasional. Pemerintah masih menilai situasi tersebut dapat diatasi melalui penanganan yang dilakukan oleh pemerintah bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.
Penjelasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas perkembangan karhutla, termasuk langkah penanganan dan koordinasi untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran di wilayah terdampak.
Dudung menyatakan, “Karhutla belum berstatus bencana nasional karena masih dapat ditangani pemerintah.” Pernyataan tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah belum melihat kebutuhan untuk menetapkan status bencana nasional pada tahap ini. Penilaian itu dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas penanganan yang masih tersedia, perkembangan kondisi di lapangan, serta kemampuan pemerintah dalam mengerahkan sumber daya untuk mengendalikan kebakaran.
Meski status bencana nasional belum ditetapkan, pemerintah tetap melakukan pemantauan dan penanganan secara berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan upaya pemadaman, pencegahan penyebaran api, perlindungan masyarakat, dan pengendalian dampak lingkungan berjalan secara terpadu. Pemerintah juga perlu mengevaluasi situasi secara berkala karena kondisi karhutla dapat berubah dipengaruhi cuaca, luas area terbakar, dan potensi munculnya titik api baru. Dengan langkah tersebut, keputusan mengenai status bencana dapat disesuaikan apabila kemampuan penanganan atau skala dampak di lapangan mengalami perubahan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam laporan tersebut, terdapat enam provinsi yang menjadi fokus perhatian pemerintah karena memerlukan pemantauan, koordinasi, dan langkah penanganan secara berkelanjutan. Pemerintah memastikan setiap perkembangan di lapangan terus dievaluasi agar respons terhadap karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Dua wilayah yang disebutkan dalam laporan itu adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Keduanya menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam upaya mengendalikan penyebaran api serta mengurangi risiko terhadap masyarakat, lingkungan, dan kawasan yang memiliki nilai penting. Penanganan dilakukan dengan mengutamakan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga langkah pemadaman maupun pencegahan dapat berjalan secara terpadu.
Di Kalimantan Tengah, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu prioritas penanganan. Kawasan tersebut tidak hanya dipandang sebagai hamparan lahan yang perlu dijaga dari ancaman kebakaran, tetapi juga sebagai habitat bagi berbagai satwa yang harus dilindungi. Apabila api memasuki kawasan konservasi, dampaknya dapat meluas terhadap ekosistem, sumber pangan, tempat berlindung, serta keselamatan satwa yang hidup di dalamnya.
Perhatian terhadap lokasi tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah tidak semata-mata diarahkan untuk memadamkan api. Perlindungan kawasan dan satwa di dalamnya juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan prioritas operasi. Dengan pendekatan itu, penanganan karhutla mencakup pengendalian titik api, pencegahan perluasan kebakaran, pemeliharaan ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Laporan BNPB kepada Presiden menjadi dasar untuk memastikan seluruh langkah tersebut terus dipantau melalui kerja sama lintas lembaga dan penyesuaian tindakan berdasarkan kondisi lapangan.
Sejumlah helikopter telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui pengeboman air atau water bombing. Pengerahan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan melalui udara, terutama untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dengan cara biasa. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), operasional helikopter dalam misi pemadaman terus dilaksanakan sebagai salah satu unsur pendukung penanganan karhutla.
Meski demikian, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa operasi di darat kini lebih dominan. Kondisi asap yang tebal membuat pemadaman dari udara menghadapi kendala, sehingga penanganan tidak dapat hanya mengandalkan pengeboman air. Tim di lapangan perlu memperkuat upaya pemadaman secara langsung untuk mengendalikan api dan mencegah penyebarannya.
BNPB mencatat bahwa pelaksanaan operasional helikopter tetap menjadi bagian dari koordinasi penanganan bencana. Namun, efektivitas jangkauan udara dapat berkurang ketika asap menghalangi pandangan dan menyulitkan awak untuk mengenali posisi titik api secara akurat. Hambatan tersebut juga memengaruhi proses penentuan sasaran sebelum air dijatuhkan. Karena itu, ketika jarak pandang terbatas, operasi darat diprioritaskan untuk melanjutkan pemadaman di area yang memerlukan penanganan segera. Pola ini menunjukkan bahwa penggunaan helikopter dilakukan secara menyesuaikan kondisi di lapangan, bukan sebagai pengganti seluruh upaya pemadaman. Operasi udara tetap mendukung penanganan, sementara personel darat menjalankan peran utama dalam menghadapi kebakaran yang tertutup asap.
Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga dan melibatkan prajurit TNI, personel Polri, serta seluruh komponen terkait, termasuk pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting karena karhutla memiliki karakter yang berbeda-beda, bergantung pada kondisi lahan, cuaca, serta akses menuju lokasi kebakaran.
Dalam penjelasannya, capaian penanganan kebakaran disebut mencapai sekitar 692 hektare per hari. Angka tersebut menggambarkan skala pengerahan sumber daya dan operasi pemadaman yang terus dilakukan di lapangan. Petugas tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga melakukan pemantauan, pendinginan area terdampak, serta pencegahan agar api tidak meluas ke wilayah lain. Langkah ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan personel dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi.
Upaya mitigasi juga terus dijalankan untuk mendukung proses penanganan. Salah satunya adalah operasi modifikasi cuaca yang dikendalikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Operasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi kekeringan dan mempercepat pengendalian kebakaran. Pemerintah berharap rangkaian tindakan pemadaman dan mitigasi itu dapat segera mengatasi karhutla serta mencegah munculnya titik api baru.
Terkait tawaran bantuan dari negara tetangga, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa hal tersebut belum dibahas dalam rapat bersama Presiden. Dengan demikian, pemerintah masih memusatkan perhatian pada penguatan operasi dalam negeri dan koordinasi antarinstansi. Evaluasi terhadap kebutuhan tambahan, termasuk kemungkinan dukungan eksternal, dapat dilakukan sesuai perkembangan situasi dan hasil pemantauan di lapangan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
