Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan memastikan penanganan karhutla berjalan secara cepat, terpadu, serta terarah.
Dalam rapat itu, pembahasan diarahkan pada upaya mempercepat pemadaman di wilayah yang terdampak kebakaran dan mencegah api meluas. Pemerintah menekankan pentingnya kesiapsiagaan serta pengerahan kekuatan secara terkoordinasi agar setiap upaya penanganan dapat dilakukan secara optimal. Arahan tersebut mencakup penguatan kerja bersama seluruh unsur yang memiliki sumber daya dan kewenangan dalam penanggulangan karhutla.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Instruksi itu menegaskan perlunya respons yang cepat dan efektif, sekaligus memastikan berbagai unsur terkait bergerak sesuai peran masing-masing.
Melalui rapat terbatas tersebut, Presiden mengarahkan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya mengendalikan api agar tidak meluas. Koordinasi antarpihak menjadi unsur penting dalam pelaksanaan arahan tersebut, sehingga langkah di lapangan dapat dilakukan dengan dukungan kekuatan gabungan. Pemerintah pun menempatkan percepatan tindakan sebagai prioritas dalam menghadapi situasi karhutla.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara terpadu di enam provinsi yang terdampak. Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang berada dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan mempercepat pengerahan sumber daya di lapangan.
Dalam rapat penanganan karhutla, perhatian utama diarahkan kepada dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Penetapan fokus ini menjadi bagian dari langkah percepatan pengendalian api, pemantauan wilayah rawan, serta penguatan operasi pemadaman. Fokus utama tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kedua provinsi itu memiliki kondisi paling parah, melainkan mencerminkan prioritas koordinasi dan penanganan yang perlu segera diperkuat.
Rapat tersebut melibatkan unsur pimpinan daerah dan aparat keamanan dari kedua provinsi. Gubernur, panglima komando daerah militer (pangdam), serta kepala kepolisian daerah (kapolda) Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan turut berpartisipasi dalam pembahasan. Keterlibatan para pejabat tersebut diperlukan untuk memastikan keputusan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi tindakan cepat dan terukur di wilayah masing-masing.
Koordinasi lintas sektor mencakup penguatan personel, peralatan pemadaman, pemantauan titik api, dan pengelolaan dampak terhadap masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan menjaga kesiapsiagaan karena perubahan cuaca dan kondisi lahan dapat memengaruhi perkembangan kebakaran. Dengan komando yang terhubung pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan unsur terkait lainnya, proses pemadaman di lahan yang masih terbakar dapat dilaksanakan secara lebih terarah. Upaya tersebut sekaligus mendukung pencegahan meluasnya karhutla ke wilayah lain serta perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan warga.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui pengerahan kekuatan gabungan dalam skala besar. Lebih dari 60.177 personel dilibatkan untuk mendukung upaya pencegahan, pemadaman, pemantauan, serta penanganan dampak kebakaran di lapangan. Kekuatan tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu yang menggabungkan kemampuan berbagai unsur, sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Pengerahan personel tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang telah muncul, tetapi juga memastikan kondisi di sekitar area terbakar tetap dipantau. Koordinasi antarpihak diperlukan agar informasi mengenai perkembangan kebakaran dapat segera ditindaklanjuti. Dengan dukungan personel dalam jumlah besar, operasi darat dapat disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah serta kebutuhan penanganan yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Teddy menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan diarahkan untuk mengendalikan kebakaran sedini mungkin, sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Angka keberhasilan itu juga menjadi gambaran mengenai efektivitas pengerahan personel serta koordinasi yang dilakukan dalam operasi di lapangan.
Selain operasi darat, penanganan karhutla diperkuat melalui operasi udara menggunakan water bombing. Metode ini dilaksanakan di sejumlah wilayah untuk membantu mempercepat pemadaman, terutama ketika api membutuhkan dukungan tambahan dari udara. Air dijatuhkan pada area yang terbakar sebagai bagian dari rangkaian tindakan pemadaman yang terintegrasi dengan operasi personel di darat. Kombinasi pengerahan pasukan gabungan dan dukungan udara tersebut ditujukan untuk mempercepat pengendalian api serta membatasi perluasan lahan yang terdampak.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan tren positif di sejumlah wilayah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami perbaikan, seiring meningkatnya pengendalian titik panas dan berkurangnya potensi penyebaran api. Perbaikan tersebut tetap perlu dijaga melalui pemantauan berkelanjutan, terutama terhadap kawasan gambut dan wilayah yang masih menghadapi kondisi cuaca kering.
Dukungan teknologi modifikasi cuaca juga terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya ini dilakukan dengan mengidentifikasi peluang pembentukan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kemudian mengarahkannya ke wilayah prioritas sesuai kebutuhan penanganan. Strategi tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk membantu membasahi lahan, menekan risiko munculnya titik api baru, dan mempercepat pemulihan kondisi lingkungan terdampak.
Optimalisasi modifikasi cuaca berlangsung seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perubahan pola cuaca ini diharapkan dapat memperkuat proses pemadaman alami dan mengurangi ancaman karhutla. Namun, datangnya hujan belum menghilangkan kebutuhan terhadap kewaspadaan, karena intensitas serta sebarannya dapat berbeda antarwilayah. Pemeriksaan lapangan dan pembaruan informasi tetap diperlukan agar kebijakan dapat disesuaikan dengan perkembangan terbaru.
Perkembangan tersebut dibahas dalam koordinasi lintas lembaga yang melibatkan pejabat pemerintah, pimpinan TNI dan Polri, BNPB, BMKG, serta perwakilan daerah terkait. Pertemuan itu menjadi ruang untuk menyelaraskan data, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, dan memastikan kebijakan antarlembaga tetap terhubung. Dengan koordinasi yang konsisten, perkembangan situasi di setiap provinsi dapat dipantau secara terpadu, sementara dukungan teknologi dan informasi cuaca dapat diarahkan secara lebih tepat sesuai kebutuhan daerah.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | TNI Kerahkan Personel dan Heli Caracal Perkuat Penanganan Karhutla di Wilayah IKN
