Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta seluruh jajaran terkait bergerak cepat dan memastikan persoalan tersebut segera diselesaikan. Percepatan penanganan menjadi penting untuk mencegah meluasnya area terbakar, mengurangi dampak terhadap masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan publik.
Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan presiden menaruh perhatian besar terhadap perkembangan kebakaran di berbagai daerah. Menurut dia, Prabowo mengarahkan agar setiap langkah penanganan dilakukan secara terkoordinasi dan tidak menunggu kondisi memburuk.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada presiden. Laporan itu mencakup situasi terkini di lapangan, upaya pemadaman, kebutuhan dukungan personel dan peralatan, serta langkah antisipasi terhadap potensi munculnya titik api baru. Informasi tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan tindakan lanjutan secara cepat dan tepat.
Terdapat enam provinsi yang menjadi fokus penanganan pemerintah. Dari wilayah tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan disebut sebagai dua daerah yang memerlukan perhatian dalam pengendalian karhutla. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus didorong memperkuat pemantauan, pemadaman, serta pencegahan. Arahan presiden menekankan bahwa seluruh upaya harus diarahkan pada penyelesaian secepat mungkin, dengan mengutamakan keselamatan warga dan perlindungan wilayah terdampak.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian khusus dalam percepatan penanggulangan karhutla. Fokus tersebut diarahkan, lain, ke kawasan Tanjung Puting atau wilayah di sekitar taman nasional. Kawasan itu diprioritaskan karena terdapat satwa yang harus dilindungi dari dampak kebakaran. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian api, tetapi juga perlindungan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan tersebut.
Perlindungan satwa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah di lapangan. Kebakaran di kawasan yang berdekatan dengan taman nasional dapat menimbulkan tantangan tersendiri karena penanganannya harus memperhatikan keberadaan satwa. Setiap tindakan perlu dilakukan secara terarah agar proses pemadaman dan pengendalian kebakaran tetap mendukung tujuan perlindungan kawasan serta satwa di dalamnya.
Dudung menjelaskan adanya laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah mengenai keberadaan buaya dan harimau di wilayah tersebut. Informasi itu menunjukkan bahwa personel yang terlibat dalam penanganan perlu menghadapi kondisi lapangan dengan kewaspadaan khusus. Keberadaan kedua satwa tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan penanganan kebakaran, terutama ketika upaya pengendalian dilakukan di kawasan Tanjung Puting atau sekitar taman nasional.
Karena itu, percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap keselamatan satwa. Prioritas pada kawasan yang memiliki satwa dilindungi menegaskan bahwa penanganan kebakaran harus dilakukan secara cermat, terkoordinasi, dan mempertimbangkan karakter wilayah. Laporan mengenai buaya dan harimau juga menjadi bagian penting dari informasi lapangan yang perlu diperhatikan dalam mengatur pelaksanaan penanganan di kawasan tersebut.
Operasional helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjangkau titik-titik kebakaran. Namun, kondisi kabut asap yang tebal membuat jangkauan dari udara tidak selalu mudah dilakukan. Situasi tersebut mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk lebih mengoptimalkan operasi darat dalam penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa operasi darat berarti pemadaman yang dilakukan dari permukaan tanah. Langkah ini ditujukan untuk menjangkau area yang sulit dicapai melalui operasi udara. Dengan pendekatan tersebut, petugas dapat menyesuaikan penanganan dengan kondisi lokasi dan berupaya mendekati titik api yang masih dapat dijangkau dari jalur darat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan kendaraan darat, termasuk mobil dan alat berat, untuk mendukung proses pemadaman. Penggunaan sarana tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan penanganan ketika helikopter menghadapi hambatan akibat kabut asap. Kendala medan juga menjadi pertimbangan, sebab terdapat lokasi tertentu yang sulit dijangkau, baik dengan kendaraan maupun melalui udara.
Dudung menegaskan bahwa istilah operasi darat tidak berarti operasi militer. Istilah itu merujuk pada penanganan kebakaran melalui jalur darat dengan mengerahkan sarana dan personel yang diperlukan. Penjelasan tersebut penting agar istilah yang digunakan dalam penanganan karhutla tidak menimbulkan pemahaman yang keliru di masyarakat.
Optimalisasi operasi darat dilakukan sebagai penyesuaian terhadap keadaan di lapangan. Helikopter tetap menjadi bagian dari dukungan penanganan, tetapi kabut asap dan kondisi medan dapat membatasi efektivitas jangkauan dari udara. Karena itu, pemerintah memadukan upaya yang tersedia dengan memprioritaskan akses darat pada area yang lebih memungkinkan untuk ditangani secara langsung.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh berhenti pada pemadaman setelah api membesar. Upaya yang lebih penting ialah membangun pencegahan secara presisi sejak tingkat daerah, dengan mengenali wilayah rawan, memantau perubahan kondisi lahan, serta memastikan respons cepat sebelum titik api berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan membuat setiap unsur bekerja berdasarkan data dan kebutuhan lapangan.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI dan personel Polri, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut keterangan Dudung, luas area yang telah ditangani mencapai sekitar 692 hektare per hari. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya mobilisasi sumber daya secara terpadu. Di sisi lain, langkah mitigasi dan pengendalian cuaca yang dilakukan BMKG diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan, terutama ketika kondisi atmosfer dan cuaca berpotensi memperbesar risiko kebakaran.
Pencegahan di tingkat komunitas turut diperkuat melalui pembentukan dan koordinasi masyarakat peduli. Kelompok ini perlu bekerja bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah untuk mengawasi lingkungan, menyampaikan edukasi, serta melaporkan potensi kebakaran secara dini. Dengan koordinasi yang berjalan rutin, tindakan dapat dilakukan sebelum api muncul, bukan hanya ketika kebakaran sudah menyebar dan membutuhkan pengerahan kekuatan lebih besar.
Untuk memastikan langkah tersebut berlangsung serentak, kampanye pencegahan secara masif diarahkan kepada para gubernur di enam provinsi, pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Presiden juga memberikan pengarahan langsung kepada Kepala BNPB agar penguatan penanganan di lapangan terus dilakukan. Sinergi antarlembaga, dukungan masyarakat, dan kepemimpinan daerah menjadi dasar untuk menekan potensi karhutla secara berkelanjutan.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
