Kota Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dana sebesar Rp5,67 triliun untuk membiayai elektrifikasi armada Transjakarta. Kebutuhan pendanaan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum bertenaga listrik di Ibu Kota. Namun, besarnya nilai pembiayaan membuat pelaksanaan program ini memerlukan kerja sama dan koordinasi yang kuat pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebutuhan dana untuk elektrifikasi Transjakarta sebagai salah satu kerja sama yang paling berat untuk direalisasikan. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026, dalam acara penandatanganan kerja sama badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan perangkat daerah di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
Menurut Pramono, kebutuhan Rp5,67 triliun menunjukkan bahwa elektrifikasi armada Transjakarta bukan pekerjaan yang ringan. Program tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan dalam skala besar agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Karena itu, kerja sama lintas lembaga menjadi unsur penting dalam merealisasikan rencana tersebut.
Penandatanganan kerja sama itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan di Jakarta, termasuk elektrifikasi transportasi publik. Melalui kolaborasi badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan perangkat daerah, Pemprov DKI berupaya mencari bentuk dukungan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.
Elektrifikasi armada Transjakarta menjadi agenda yang berkaitan dengan pengembangan layanan transportasi publik di Jakarta. Meski demikian, Pramono menyoroti bahwa besarnya kebutuhan anggaran membuat realisasi kerja sama untuk program ini menghadapi tantangan tersendiri. Pemprov DKI perlu memastikan seluruh pihak memiliki kesepahaman dan komitmen agar pembiayaan senilai Rp5,67 triliun dapat ditangani melalui mekanisme kerja sama yang disepakati.
Pramono Anung telah membicarakan besarnya kebutuhan dana untuk elektrifikasi Transjakarta bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pembahasan tersebut dilakukan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Dalam pertemuan itu, kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu perhatian karena nilainya mencapai sekitar Rp5,67 triliun. Angka tersebut menggambarkan besarnya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perubahan armada dan infrastruktur transportasi umum menuju penggunaan kendaraan listrik.
Pramono menyampaikan bahwa nilai pembiayaan elektrifikasi Transjakarta sangat besar. Pernyataan itu menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengadaan bus, tetapi juga membutuhkan perhitungan menyeluruh terhadap berbagai kebutuhan pendukungnya. Besarnya nilai investasi menjadi hal yang perlu dibicarakan secara hati-hati bersama lembaga legislatif daerah, terutama karena program transportasi publik berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pengelolaan anggaran daerah.
Pembicaraan dengan Suhud Alynudin dan Basri Baco menunjukkan bahwa kebutuhan dana tersebut telah menjadi bagian dari komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Namun, pembahasan itu belum dapat dimaknai sebagai keputusan mengenai sumber pendanaan, mekanisme pembiayaan, maupun bentuk kerja sama tertentu. Fokusnya adalah menyampaikan skala kebutuhan anggaran serta mempertimbangkan beban pembiayaan yang mungkin muncul apabila elektrifikasi Transjakarta dilanjutkan.
Perhatian terhadap nilai Rp5,67 triliun juga memperlihatkan bahwa elektrifikasi Transjakarta merupakan agenda dengan konsekuensi fiskal yang besar. Karena itu, setiap rencana lanjutan perlu melalui pembahasan pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, kebutuhan layanan, dan keberlanjutan program. Sampai pada tahap ini, yang disoroti Pramono adalah besarnya kebutuhan pembiayaan serta pentingnya membahasnya bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta, bukan menetapkan skema pendanaan tertentu.
Armada Transjakarta saat ini telah melampaui 3.800 bus, menunjukkan skala layanan transportasi publik yang besar di Jakarta. Dari keseluruhan armada tersebut, sekitar 500 unit bus listrik sudah beroperasi. Kehadiran ratusan bus listrik menandai bahwa proses peralihan menuju transportasi rendah emisi telah berlangsung, meskipun cakupan elektrifikasi masih perlu diperluas. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa pengembangan armada bersih berjalan berdampingan dengan pengelolaan armada konvensional dalam sistem Transjakarta.
Pramono berharap program elektrifikasi dapat mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan pada hampir seluruh bus yang melayani masyarakat di Jakarta. Harapan itu tidak hanya berkaitan dengan penggantian kendaraan berbahan bakar konvensional, tetapi juga dengan pembangunan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Semakin luas penerapan teknologi bersih, semakin besar pula peluang untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi serta meningkatkan kualitas udara perkotaan. Karena itu, perluasan armada rendah emisi menjadi bagian penting dari arah pengembangan layanan Transjakarta.
Teknologi yang dimaksud mencakup kendaraan listrik, bus hibrida, dan bus hidrogen. Ketiganya menawarkan pendekatan berbeda untuk menekan dampak lingkungan dari operasional transportasi publik. Kendaraan listrik menjadi salah satu teknologi yang telah mulai diterapkan, sementara bus hibrida dan bus hidrogen disebut akan segera hadir. Kehadiran beragam teknologi tersebut diharapkan memperkuat pilihan dalam proses transisi energi sekaligus mendukung target penggunaan armada yang lebih bersih. Dengan jumlah armada Transjakarta yang terus besar, penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar bus akan menjadi langkah penting bagi mobilitas Jakarta.
Pramono menilai elektrifikasi kendaraan dapat menjadi salah satu langkah untuk menangani persoalan polusi udara di Jakarta. Namun, efektivitas upaya tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah dari kondisi sumber emisi lainnya. Penggunaan kendaraan listrik memang berkaitan dengan pengurangan emisi dari aktivitas transportasi, tetapi pelaksanaannya perlu ditempatkan dalam kebijakan pengendalian polusi yang lebih menyeluruh. Karena itu, pembahasan mengenai elektrifikasi Transjakarta tidak hanya menyangkut pengadaan armada dan kebutuhan pembiayaan, tetapi juga keterkaitannya dengan sumber pencemaran lain.
Menurut Pramono, elektrifikasi tidak berdiri sendiri dalam upaya memperbaiki kualitas udara. Sumber emisi yang berada di luar sektor transportasi juga perlu mendapat perhatian dan penanganan. Salah satu yang disorot adalah pembangkit listrik, terutama karena kebutuhan energi untuk mendukung kendaraan listrik tetap berkaitan dengan sistem kelistrikan. Penanganan terhadap sumber emisi dari pembangkit menjadi bagian penting dalam melihat kebijakan elektrifikasi secara utuh, tanpa membatasi perhatian hanya pada jenis kendaraan yang digunakan.
Selain pembangkit listrik, Pramono menyebut industri yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber emisi lain yang perlu ditangani. Aktivitas industri tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai polusi udara, sehingga kebijakan elektrifikasi perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan pengendalian emisi dari sektor industri. Pendekatan yang menyeluruh diperlukan agar berbagai sumber pencemaran dapat dibahas dalam kerangka yang sama. Catatan itu menegaskan bahwa elektrifikasi kendaraan merupakan salah satu bagian dari penanganan polusi, sementara pembangkit listrik dan industri berbasis batu bara tetap memerlukan perhatian tersendiri.
