Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan eksepsi atau perlawanan Roy Suryo tidak dapat diterima dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo. Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan pada Senin, 19 Oktober 2026. Ketua majelis hakim, Christina Endarwati, menyampaikan amar putusan yang membuat pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap berikutnya.
Penolakan eksepsi berarti keberatan yang diajukan Roy Suryo terhadap proses atau dakwaan tidak menghentikan persidangan pada tahap ini. Dengan demikian, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai agenda yang ditetapkan pengadilan. Putusan sela ini belum memutus apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan; penilaian mengenai pokok perkara baru dilakukan setelah proses pembuktian dan pemeriksaan berlangsung.
Dalam perkara pidana, eksepsi merupakan keberatan awal yang dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya sebelum pemeriksaan substansi perkara. Majelis menilai keberatan tersebut berdasarkan aspek yang dapat diperiksa pada tahap itu. Ketika eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, persidangan umumnya bergerak ke agenda pembuktian, termasuk pemeriksaan saksi dan alat bukti, sesuai tata cara yang berlaku. Rangkaian tahapan tersebut diperlukan agar para pihak dapat menyampaikan keterangan dan argumentasi di hadapan majelis secara terbuka.
Perkara ini berhubungan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam pernyataan mengenai ijazah Joko Widodo. Karena putusan yang dibacakan masih berupa putusan sela, status dugaan tersebut tetap harus dibedakan dari kesimpulan hukum akhir. Penetapan bersalah atau tidaknya terdakwa bergantung pada penilaian hakim atas seluruh fakta, keterangan, serta bukti yang diajukan selama persidangan. Oleh karena itu, perkembangan berikutnya akan ditentukan melalui agenda sidang lanjutan, bukan semata-mata oleh keputusan atas eksepsi.
Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, fokus persidangan kini beralih pada pemeriksaan materi perkara. Jadwal lanjutan dan agenda yang akan dijalankan menjadi bagian penting untuk dicermati, sementara semua pihak tetap berhak mengikuti proses sesuai ketentuan hukum. Putusan sela Christina Endarwati menandai bahwa keberatan awal tidak mengakhiri perkara, tetapi membuka jalan bagi majelis untuk mendalami dakwaan dan pembelaan sebelum menjatuhkan putusan akhir.
Setelah eksepsi Roy Suryo ditolak melalui putusan sela, perkara dugaan terkait ijazah Joko Widodo tidak berhenti pada tahap tersebut. Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Roy Suryo. Dengan demikian, keberatan yang diajukan sebelumnya tidak mengakhiri proses persidangan, dan perkara tetap ditangani melalui tahapan pemeriksaan berikutnya. Putusan sela menjadi dasar bagi kelanjutan proses di pengadilan, bukan putusan akhir mengenai pokok perkara. Karena itu, perkara masih perlu diperiksa lebih lanjut sebelum majelis hakim mengambil keputusan akhir. Perintah kepada jaksa menandai bahwa persidangan bergerak ke tahap lanjutan sesuai arahan majelis, sementara substansi perkara belum diputus dalam putusan sela tersebut.
Tindak lanjut yang diperintahkan majelis berfokus pada kelanjutan pemeriksaan perkara. Jaksa penuntut umum diminta meneruskan proses yang diperlukan dalam persidangan, sehingga perkara dapat diperiksa lebih jauh. Keputusan ini menjelaskan posisi perkara setelah eksepsi ditolak: proses hukum tetap berjalan dan belum memasuki kesimpulan akhir. Penolakan eksepsi berarti keberatan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan, sedangkan perintah kepada jaksa menjadi langkah prosedural berikutnya. Pada tahap ini, keterangan yang tersedia hanya menyebut bahwa pemeriksaan perkara harus dilanjutkan. Tidak ada jadwal maupun rincian mengenai bentuk pemeriksaan selanjutnya yang dapat dipastikan dari informasi tersebut. Oleh sebab itu, perkembangan yang dapat ditegaskan adalah kelanjutan pemeriksaan, bukan agenda atau urutan tahapan yang belum diumumkan.
Bagi pembaca, penting membedakan putusan sela dari putusan akhir. Putusan sela dalam perkara ini menjawab keberatan yang diajukan, lalu mengarahkan proses untuk berlanjut; putusan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan hasil akhir perkara. Perintah kepada jaksa juga menunjukkan bahwa pengadilan masih akan memeriksa perkara atas nama Roy Suryo. Perkembangan berikutnya akan mengikuti proses persidangan, tanpa perlu menyimpulkan lebih dahulu bagaimana hasil pemeriksaannya. Dengan demikian, kabar utama dari tindak lanjut putusan sela adalah bahwa perkara bergerak ke tahap pemeriksaan lanjutan. Sampai ada keterangan resmi lebih jauh, informasi yang dapat disampaikan tetap terbatas pada penolakan eksepsi dan perintah majelis agar jaksa melanjutkan pemeriksaan perkara. Pokok perkara belum diputus pada tahap ini.
Majelis hakim menolak perlawanan yang diajukan tim penasihat hukum Roy Suryo karena alasan yang digunakan dinilai tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugurkan proses perkara. Dalam pertimbangannya, majelis membedakan putusan praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara. Putusan praperadilan yang dirujuk pihak terdakwa tidak dengan sendirinya membatalkan surat dakwaan maupun menjadikan dakwaan tidak dapat diterima. Karena itu, keberadaan putusan tersebut tidak cukup untuk menghentikan sidang yang sedang berjalan.
Perlawanan penasihat hukum bertumpu pada Putusan Praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan. Namun, menurut penilaian majelis yang disampaikan Christina, putusan praperadilan itu bukan landasan hukum untuk meminta agar surat dakwaan dinyatakan batal atau tidak dapat diterima. Majelis menilai rujukan tersebut tidak menunjukkan adanya ketentuan yang mengharuskan perkara pidana ini dihentikan. Dengan demikian, argumentasi yang diajukan belum memenuhi dasar hukum yang diperlukan untuk mengabulkan perlawanan.
Penolakan itu tidak berarti majelis telah memutus benar atau tidaknya seluruh tuduhan dalam perkara ijazah Jokowi. Pokok perkara tetap akan diperiksa melalui tahapan persidangan berikutnya, termasuk penilaian terhadap bukti dan keterangan yang diajukan para pihak. Pada tahap ini, majelis hanya menilai keberatan terhadap dakwaan dan dasar yang dipakai untuk mengajukannya. Karena alasan perlawanan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan dakwaan, proses pemeriksaan perkara berlanjut. Sikap tersebut menegaskan bahwa keberatan atas dakwaan harus didukung alasan hukum yang relevan, bukan semata-mata merujuk pada putusan praperadilan yang tidak mempunyai akibat sebagaimana dimohonkan. Pertimbangan majelis menjadi dasar bagi kelanjutan sidang, sementara para pihak tetap dapat menyampaikan argumentasi masing-masing dalam pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dengan menyatakan perlawanan terhadap dakwaan tidak dapat diterima, majelis hakim menolak keberatan yang diajukan dalam tahap tersebut. Dampak langsung putusan sela ini adalah perkara tidak berhenti pada pemeriksaan keberatan. Sesuai perintah majelis, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan demikian, dakwaan tetap menjadi bagian dari perkara yang akan diperiksa lebih lanjut, sementara proses persidangan bergerak menuju pembahasan materi perkara berdasarkan tahapan yang berlaku.
Putusan tersebut perlu dipahami secara terbatas sesuai ruang lingkupnya. Majelis memutus perlawanan terhadap dakwaan, bukan menentukan apakah Roy Suryo terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Penolakan atas perlawanan juga tidak dengan sendirinya menjadi penilaian akhir atas kebenaran seluruh isi dakwaan. Hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara masih harus diperiksa melalui proses persidangan lanjutan, dengan mempertimbangkan materi yang diajukan dalam persidangan.
Karena itu, kelanjutan sidang menunjukkan bahwa perkara masih berjalan dan belum mencapai putusan akhir. Para pihak akan mengikuti tahapan pemeriksaan selanjutnya, sedangkan majelis akan menilai perkara sesuai proses yang berlangsung. Pembaca sebaiknya membedakan keputusan prosedural mengenai keberatan dari keputusan yang kelak menyelesaikan pokok perkara. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik hanya bahwa perlawanan tidak diterima dan pemeriksaan perkara diperintahkan untuk diteruskan. Putusan sela ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Roy Suryo bersalah maupun tidak bersalah.
