Jakarta | Denny Indrayana menyatakan bahwa dirinya bersama tim kuasa hukum mencabut gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 29 Oktober, ketika Denny dan timnya keluar dari sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dengan demikian, langkah pencabutan gugatan dan aksi meninggalkan ruang sidang menjadi inti peristiwa yang disampaikan oleh Denny. Gugatan tersebut berkaitan dengan surat keterangan yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran.
Denny, yang pernah menjabat sebagai wakil menteri hukum dan HAM, menyampaikan keputusan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Informasi mengenai pencabutan gugatan itu pun disampaikan langsung oleh pihak yang terlibat dalam perkara, bukan melalui keterangan pihak lain. Dalam unggahannya, Denny menyebut dirinya bersama tim kuasa hukum mengambil langkah untuk mencabut gugatan. Ia juga menyampaikan bahwa mereka keluar dari sidang PTUN Jakarta pada hari yang sama.
Perkara yang dimaksud berhubungan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka. Istilah surat keterangan tersebut kerap disingkat menjadi Suket. Namun, pernyataan yang disampaikan Denny dalam unggahan itu terbatas pada keputusan untuk mencabut gugatan dan tindakan timnya meninggalkan persidangan. Tidak ada alasan pencabutan atau keterangan tambahan mengenai proses perkara yang disampaikan dalam informasi tersebut. Karena itu, pokok kabar ini adalah pengumuman Denny mengenai langkah hukum yang diambil bersama tim kuasa hukumnya.
Pengumuman melalui media sosial itu menempatkan perhatian pada perubahan sikap penggugat dalam proses di PTUN Jakarta. Denny mengaitkan keputusan tersebut dengan dirinya dan tim kuasa hukum, serta menyebut waktu dan tempat berlangsungnya sidang. Peristiwa pada Kamis, 29 Oktober, menjadi konteks langsung bagi pernyataan tersebut. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai perkembangan perkara setelah gugatan dicabut ataupun tanggapan dari pihak lain. Dengan demikian, pencabutan gugatan terkait Suket pendidikan Gibran dan keluarnya Denny bersama tim dari sidang merupakan hal yang dapat dipastikan dari pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram pribadinya.
Denny Indrayana menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pencabutan gugatan terkait surat keterangan (suket) pendidikan Gibran adalah tidak hadirnya bukti yang menjadi dasar penerbitan dokumen tersebut. Menurut Denny, pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), belum menunjukkan bukti yang diminta dalam proses persidangan. Persoalan itu, katanya, menjadi perhatian penting karena dokumen pendukung diperlukan untuk menjelaskan landasan penerbitan suket yang dipersoalkan dalam gugatan.
Denny menyampaikan bahwa permintaan agar bukti tersebut dihadirkan telah disampaikan berulang kali. Permintaan itu bukan hanya berasal dari pihaknya, tetapi juga disampaikan oleh ketua majelis dalam persidangan. Meski demikian, bukti yang dimaksud disebut tetap belum diajukan oleh Kemendikdasmen. Dengan demikian, keberatan Denny berpusat pada belum terbukanya dasar yang digunakan instansi tersebut dalam menerbitkan surat keterangan pendidikan itu, bukan semata-mata pada keberadaan dokumen suket.
Dalam menjelaskan sikapnya, Denny menekankan pentingnya bukti untuk menguji keterangan dan dasar administrasi yang menjadi pokok sengketa. Ia menilai bahwa tanpa dokumen pendukung tersebut, pemeriksaan terhadap alasan penerbitan suket tidak dapat berlangsung sebagaimana diharapkan. Keterangan itu sekaligus menggambarkan mengapa isu bukti menjadi bagian utama dari keberatannya terhadap pihak tergugat. Denny menyebut permintaan menghadirkan bukti telah berulang, termasuk setelah ketua majelis meminta hal serupa, tetapi dokumen tersebut tetap tidak hadir di persidangan.
Penjelasan tersebut merupakan alasan yang disampaikan Denny mengenai langkah pencabutan gugatan. Fokusnya adalah ketiadaan bukti dasar yang menurutnya telah diminta berkali-kali, sementara Kemendikdasmen belum menghadirkannya. Karena itu, ia memandang persoalan tersebut perlu dicatat sebagai inti keberatan dalam perkara suket pendidikan Gibran. Pernyataan Denny mengenai proses itu tidak dengan sendirinya menjelaskan isi atau keabsahan dokumen yang dipersoalkan; ia merujuk pada tidak tersedianya bukti untuk memperlihatkan dasar penerbitan. Uraian ini menempatkan permintaan majelis dan permintaan pihak penggugat dalam satu konteks, yakni upaya memperoleh dokumen pendukung dalam pemeriksaan perkara.Denny Indrayana juga menyoroti sikap pihak tergugat setelah penggugat mengajukan pencabutan gugatan terkait surat keterangan (suket) pendidikan Gibran. Menurut Denny, pencabutan itu semestinya menjadi ruang bagi para pihak untuk menjelaskan pokok perkara secara terbuka, termasuk dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa pihak tergugat justru menyatakan keberatan terhadap langkah penggugat itu. Pertanyaan tersebut disampaikan sebagai tanggapan Denny atas perkembangan perkara, bukan sebagai penetapan mengenai motif atau tindakan pihak mana pun.
Dalam tanggapannya, Denny mengaitkan keberatan tergugat dengan persoalan bukti yang, menurutnya, belum disampaikan. Ia mempertanyakan, jika dasar penerbitan suket memang telah tersedia, mengapa bukti tersebut belum diajukan dalam proses yang berjalan? Ia juga menanyakan apa yang membuat pihak tergugat keberatan ketika penggugat hendak mencabut gugatan. Dengan demikian, yang ia soroti adalah perbedaan sikap keberatan atas pencabutan dan belum tampaknya dokumen pendukung yang ia sebut sebagai bukti dasar penerbitan suket. Hal itu tetap merupakan pertanyaan yang diajukan Denny, bukan kesimpulan bahwa bukti tersebut pasti tidak ada.
Denny tidak menyampaikan alasan pihak tergugat mengajukan keberatan, sehingga alasan itu tidak dapat dipastikan dari tanggapannya. Pertanyaannya juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau memastikan bahwa penerbitan surat keterangan tersebut tidak memiliki landasan. Untuk memahami perkara secara menyeluruh, diperlukan keterangan langsung dari para pihak serta penjelasan mengenai dokumen yang dipersoalkan melalui proses yang berlaku. Sikap tergugat, pengajuan pencabutan oleh penggugat, dan status bukti merupakan hal-hal yang perlu dibedakan. Pernyataan Denny dapat dipahami sebagai permintaan agar hal tersebut dijelaskan, sementara penilaian atas fakta dan dasar penerbitan suket tetap memerlukan informasi yang dapat diverifikasi.
Perkara yang berkaitan dengan pencabutan gugatan mengenai surat keterangan pendidikan Gibran berawal dari gugatan yang diajukan pada 15 Juli 2026. Dalam berkas perkara tersebut, PT Mercy Toga Kirana tercatat sebagai pihak penggugat. Adapun pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Identitas para pihak ini menunjukkan bahwa pokok sengketa diarahkan pada keputusan administratif yang diterbitkan dalam lingkungan kementerian, bukan pada penilaian langsung terhadap Gibran sebagai pihak dalam gugatan.
Objek yang dipersoalkan ialah Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tertanggal 6 Agustus 2019. Keputusan tersebut berkenaan dengan penyetaraan ijazah. Dalam petitumnya, penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan keputusan itu batal atau tidak sah. Dengan demikian, inti permohonan yang diajukan adalah pengujian terhadap keabsahan suatu keputusan administrasi terkait penyetaraan ijazah, sebagaimana dimuat dalam nomor dan tanggal keputusan tersebut. Uraian mengenai objek ini perlu dibedakan dari tindakan atau proses lain yang mungkin disebut dalam pemberitaan, sebab petitum sebagaimana tercatat secara khusus menunjuk keputusan tersebut.
Rangkaian informasi yang tersedia menempatkan gugatan pada tanggal pengajuan, menyebut para pihak, serta mengidentifikasi keputusan yang diminta untuk dinyatakan batal atau tidak sah. Keterangan tersebut menggambarkan pokok perkara pada saat gugatan diajukan, tanpa dengan sendirinya menerangkan bagaimana proses persidangan berlanjut atau apa yang kemudian terjadi terhadap gugatan. Karena itu, penjelasan mengenai riwayat gugatan ini terbatas pada identitas penggugat dan tergugat serta objek keputusan yang menjadi sasaran petitum. Tidak ada kesimpulan tentang penilaian PTUN yang dapat ditarik hanya dari rincian tersebut.
Keputusan penyetaraan ijazah itu juga memiliki relevansi administratif di luar perkara yang diajukan.
Baca juga: Viral, Revit Dinas Pendidikan Banyak Potongan | Bentuk Karakter Pelajar Sejak Dini, Babinsa Lakukan Manunggal Pendidikan
