Kabupaten Aceh Selatan | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.236 kejadian bencana di Indonesia hingga Kamis, 29 Oktober 2026. Angka tersebut merupakan akumulasi kejadian yang dihimpun sampai tanggal itu, bukan jumlah untuk satu hari saja. Data itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring. Rekap tersebut memberikan gambaran jumlah kejadian bencana yang tercatat secara nasional selama periode pengumpulan data hingga batas waktu pelaporan tersebut.
Penyampaian angka ini menjadi informasi utama dalam pembaruan situasi kebencanaan nasional. Perlu diperhatikan bahwa cakupan waktunya berakhir pada 29 Oktober 2026, sehingga angka 2.236 merangkum kejadian yang telah masuk dalam pendataan BNPB sampai hari tersebut. Informasi itu tidak dengan sendirinya menjelaskan jumlah kejadian pada tiap daerah ataupun jenis bencana tertentu. Untuk memahami rincian sebaran, karakter kejadian, dan dampaknya, pembaca perlu merujuk pada keterangan atau data BNPB yang memuat uraian lebih lengkap.
BNPB menyampaikan rekap tersebut melalui keterangan Berton dalam konferensi pers daring. Karena sumber informasi yang disampaikan di sini hanya memuat angka akumulasi hingga tanggal pelaporan, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah kejadian bencana sedang meningkat atau menurun. Penilaian mengenai perubahan dari waktu ke waktu memerlukan data pembanding dari periode sebelumnya dengan cakupan dan metode pencatatan yang sepadan. Dengan demikian, pokok informasi yang dapat ditegaskan adalah bahwa BNPB telah menghimpun 2.236 kejadian bencana di Indonesia sampai Kamis, 29 Oktober 2026. Rekap ini merujuk pada catatan hingga tanggal itu, sementara perkembangan setelahnya berada di luar batas waktu yang tercakup dalam angka tersebut. Pembaruan resmi BNPB menjadi rujukan untuk melihat informasi terbaru dan rincian situasi kebencanaan berikutnya.
Dalam laporan kejadian yang diterima BNPB selama lima hari terakhir, sejumlah bencana masih tercatat di beberapa wilayah Indonesia. Menurut Berton, laporan terbaru tersebut mencakup banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini menggambarkan jenis kejadian dan lokasi yang masuk dalam pemantauan, tanpa merinci dampak maupun jumlah korban. Karena itu, daftar lokasi perlu dibaca sebagai kejadian yang disebut dalam laporan, bukan sebagai keterangan tambahan mengenai tingkat kerusakan atau kondisi warga.
Banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kejadian banjir lainnya tercatat di Provinsi Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, laporan selama rentang lima hari tersebut menyebut tiga kabupaten yang mengalami banjir di dua provinsi. Penyebutan wilayah-wilayah ini menunjukkan bahwa banjir masih menjadi salah satu jenis bencana yang dilaporkan kepada BNPB pada periode pemutakhiran tersebut. Tidak tersedia rincian lebih lanjut dalam informasi yang disampaikan mengenai waktu kejadian, luasan wilayah terdampak, maupun keadaan setelah kejadian.
Selain banjir, laporan terbaru juga mencantumkan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kejadian ini menjadi laporan berbeda dari banjir yang tercatat di Aceh dan Sumatera Utara. Informasi yang tersedia hanya menyebut jenis bencana dan kabupaten tempat kejadian dilaporkan. Tanpa keterangan pendukung, tidak tepat untuk menyimpulkan skala longsor, dampaknya terhadap akses atau permukiman, maupun kebutuhan penanganan di lokasi tersebut. Rincian semacam itu tidak disebutkan dalam ringkasan laporan yang menjadi acuan.
Jenis kejadian lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi tersebut turut masuk dalam laporan bencana yang diterima BNPB selama lima hari terakhir menurut Berton. Secara keseluruhan, catatan terbaru menyebut banjir di Aceh Selatan, Langkat, dan Mandailing Natal, tanah longsor di Bandung Barat, serta kebakaran hutan dan lahan di Morowali Utara. Penyampaian lokasi secara spesifik membantu pembaca mengetahui wilayah yang disebut dalam pembaruan, sementara informasi dampak, korban, dan perkembangan penanganan tidak ditambahkan karena tidak tersedia pada laporan yang dirujuk.
Dalam pembaruan data kebakaran pada 29 Oktober, BNPB tidak menyampaikan laporan untuk enam provinsi prioritas. Ketiadaan pembaruan tersebut berkaitan dengan tidak diterimanya data kebakaran dari provinsi-provinsi itu pada hari tersebut. Karena itu, informasi ini perlu dipahami sebagai tidak adanya data yang masuk untuk dilaporkan, bukan sebagai keterangan bahwa kebakaran dipastikan tidak terjadi atau bahwa seluruh wilayah provinsi telah bebas dari karhutla. Enam provinsi yang tidak menerima pembaruan dalam laporan itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Daftar tersebut menunjukkan cakupan informasi yang tersedia bagi BNPB pada tanggal pelaporan, sehingga kondisi di lapangan tetap bergantung pada laporan dan verifikasi yang diterima.
Di luar enam provinsi itu, BNPB mencatat luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kumulatif sebesar 462 hektare di sepuluh provinsi lainnya. Luasan terbesar tercatat di Kalimantan Timur, yakni 169 hektare, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 hektare. Sulawesi Tenggara mencatat 56 hektare, sedangkan Sulawesi Selatan mencapai 50 hektare. Berikutnya, luasan di Maluku tercatat 31 hektare dan Maluku Utara 23 hektare. Nusa Tenggara Timur memiliki catatan 10 hektare, sementara Gorontalo dan Kalimantan Selatan masing-masing tercatat 4 hektare. Jawa Timur melaporkan luasan 2 hektare. Seluruh angka tersebut merupakan rincian sebagaimana dicantumkan dalam data BNPB, dengan jumlah kumulatif yang dilaporkan mencapai 462 hektare.
Rincian ini perlu dibaca sesuai batas waktu dan ketersediaan data pada 29 Oktober. Angka kumulatif menggambarkan luasan yang tercatat dalam laporan untuk provinsi-provinsi yang memiliki data, sedangkan tidak adanya pembaruan pada enam provinsi prioritas mencerminkan belum diterimanya laporan kebakaran pada hari itu. Dalam rincian luasan, Kalimantan Selatan tercantum sebesar 4 hektare, meskipun provinsi tersebut juga termasuk dalam kelompok yang tidak menerima pembaruan kebakaran pada tanggal pelaporan. Kedua informasi itu disajikan sebagaimana sumber mencantumkannya dan tidak mengubah angka ataupun nama daerah. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan data luasan yang dilaporkan dari status penerimaan pembaruan harian, tanpa menganggap ketiadaan laporan sebagai angka nol.
Untuk mendukung penanganan cuaca di tengah meningkatnya kejadian bencana, BNPB menyiagakan 59 armada bagi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC). Kesiapan ini melibatkan sejumlah instansi dan unsur dunia usaha. Dari keseluruhan armada, sebanyak 40 unit berasal dari BNPB dan 15 unit dari TNI. Dukungan lainnya mencakup satu unit dari Kementerian Kehutanan, satu unit dari pemerintah daerah, serta dua unit dari PT atau kalangan dunia usaha. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari dukungan operasional OMC di daerah yang menjadi perhatian.
Operasi masih dilakukan terutama di tiga provinsi, dengan penyemaian bahan mencapai total 22.600 kilogram. Bahan yang digunakan berupa dry ice maupun natrium klorida (NaCl), sesuai kebutuhan pelaksanaan di masing-masing wilayah. Di Kalimantan Tengah, sebanyak 11.700 kilogram bahan disemai melalui delapan sorti penerbangan. Angka tersebut menggambarkan salah satu bagian dari keseluruhan upaya yang dilaporkan, sementara kegiatan di provinsi lain menyesuaikan kondisi cuaca dan pelaksanaan operasi.
Di Kalimantan Selatan, penyemaian tidak dilakukan karena hujan lebat terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, di Sumatera Selatan, OMC dilaksanakan melalui delapan sorti penerbangan dengan penggunaan lebih dari 10.000 kilogram dry ice maupun NaCl. Perbedaan pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kegiatan modifikasi cuaca tidak berlangsung seragam di setiap lokasi.
Baca juga: TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8 | Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api | HADR Latgabma SGS 2026 Perkuat Respons Terpadu Hadapi Bencana
