Jakarta | Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Selatan, Jakarta Pusat, berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 15.53 WIB dan berakhir ketika massa mulai meninggalkan lokasi secara bertahap sekitar pukul 18.51 WIB. Dengan rentang waktu hampir tiga jam, kegiatan itu ditutup tanpa gambaran adanya pembubaran yang berlangsung secara mendadak. Tahap akhir aksi berlangsung tertib, dengan para peserta meninggalkan kawasan secara berangsur-angsur.
Waktu berakhirnya demonstrasi menandai penutupan kegiatan yang sejak sore berlangsung di salah satu kawasan pusat Jakarta. Pergerakan meninggalkan lokasi dilakukan bertahap, bukan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian, pembubaran dapat digambarkan sebagai proses yang tertib. Informasi yang tersedia tidak merinci jumlah peserta maupun keadaan lain di sekitar lokasi, sehingga hal-hal tersebut tidak menjadi bagian dari uraian. Catatan waktu dan tempat menjadi keterangan utama untuk menjelaskan berakhirnya aksi.
Rentang dari sekitar pukul 15.53 hingga 18.51 WIB memberi konteks mengenai durasi demonstrasi, sementara proses meninggalkan lokasi secara bertahap menggambarkan penutupannya. Aksi mahasiswa Universitas Trisakti itu berlangsung di Patung Kuda, Jalan Medan Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Setelah hampir tiga jam, massa berangsur meninggalkan kawasan dan kegiatan berakhir dengan tertib. Uraian ini menempatkan perhatian pada urutan waktu serta cara aksi ditutup, tanpa menambahkan keterangan yang tidak tersedia mengenai peserta atau situasi di lokasi.
Dalam aksi di Patung Kuda, mahasiswa Trisakti menyampaikan tiga tuntutan rakyat atau Tritura sebagai pokok aspirasi mereka. Tuntutan tersebut mencakup pemulihan berbagai sektor, pembenahan pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas secara kompeten, serta penegakan supremasi sipil. Dengan merangkum persoalan di sejumlah bidang, Tritura menjadi cara peserta aksi untuk menyuarakan harapan atas perubahan dan perbaikan tata kelola. Aspirasi itu tidak hanya disampaikan melalui orasi, tetapi juga terlihat pada spanduk dan atribut aksi yang dibawa peserta. Pesan-pesan tersebut menjadi penanda tuntutan yang ingin mereka sampaikan kepada penguasa maupun masyarakat yang menyaksikan jalannya demonstrasi.
Tuntutan pertama meminta pemulihan sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Cakupan yang luas itu menunjukkan bahwa aspirasi mahasiswa tidak terbatas pada satu persoalan, melainkan menyentuh kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Pemulihan ekonomi berkaitan dengan kondisi kehidupan dan kesejahteraan, sementara perhatian terhadap ekologi menyoroti pentingnya menjaga lingkungan. Di sisi lain, sektor politik, pendidikan, dan kesehatan juga disebut sebagai bagian dari tuntutan yang perlu mendapat perhatian. Melalui butir pertama ini, peserta meminta agar kondisi di berbagai sektor tersebut dipulihkan dan diperbaiki. Penyebutan sejumlah bidang sekaligus menegaskan bahwa tuntutan mereka diarahkan pada persoalan yang saling berkaitan dengan kehidupan publik.
Tuntutan kedua disampaikan oleh Arief Rizquna, Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti periode 2025/2026 Kabinet Karya Bersama. Ia menyatakan bahwa peserta mendesak penguasa untuk menghapus dan memberantas pejabat yang dinilai tidak kompeten di bidangnya. Rumusan tersebut menyoroti pentingnya kecakapan pejabat dalam menjalankan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Tuntutan ketiga berkaitan dengan penegakan supremasi sipil, yang ditempatkan sebagai salah satu poin utama dalam Tritura. Ketiga tuntutan itu disuarakan melalui penyampaian langsung dan diperkuat oleh spanduk serta atribut aksi. Dengan demikian, peserta menggunakan beragam cara untuk menampilkan pesan, menjelaskan pokok aspirasi, dan menjaga agar tuntutan mereka terlihat selama aksi berlangsung.
Sekitar pukul 17.05 WIB, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Binbin Firman Tresnadi, mendatangi mahasiswa Trisakti yang berkumpul di kawasan Patung Kuda. Kehadirannya berlangsung setelah aksi berjalan hampir tiga jam. Binbin kemudian berdialog langsung dengan massa untuk mendengarkan aspirasi serta menjawab pertanyaan yang disampaikan para peserta demonstrasi.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaan dari peserta mencakup respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang dibawa dalam aksi. Binbin menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu dalam percakapan bersama perwakilan massa, sementara mahasiswa menyimak dan menyampaikan pandangan mereka.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian aksi karena membuka ruang komunikasi mahasiswa dan pihak pemerintah. Dialog dilakukan di tengah konsentrasi massa di sekitar Patung Kuda, dengan tuntutan yang menjadi pokok pembicaraan. Kehadiran pejabat dari lingkungan Sekretariat Negara juga memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan secara langsung hal-hal yang mereka minta agar mendapat perhatian pemerintah.
Sekitar pukul 17.31 WIB, Binbin diminta naik ke mobil komando. Dari sana, ia menyampaikan kepada massa hasil dialog yang telah berlangsung serta komitmen pemerintah untuk merespons aspirasi mahasiswa. Penyampaian tersebut memberi penjelasan kepada peserta aksi mengenai komunikasi yang telah dilakukan dan tindak lanjut yang dinyatakan pemerintah. Mahasiswa pun memperoleh informasi langsung tentang hasil pertemuan, setelah sebelumnya menyampaikan pertanyaan dan tuntutan secara terbuka. Momen itu menandai peralihan dari percakapan langsung ke penyampaian informasi kepada peserta yang berkumpul. Meski demikian, aspirasi utama aksi tetap menjadi perhatian massa, sementara komitmen untuk merespons menjadi hal yang disampaikan Binbin kepada mahasiswa di lokasi. Rangkaian dialog dan penyampaian hasilnya berlangsung di tengah aksi yang telah berjalan hampir tiga jam, dengan Patung Kuda sebagai titik berkumpul massa dan mobil komando sebagai tempat menyampaikan keterangan kepada peserta.
Komitmen yang disampaikan Binbin menempatkan kesehatan warga sebagai perhatian penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan api dan kerusakan lingkungan, tetapi juga paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Karena itu, warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla perlu memperoleh perhatian dan akses terhadap layanan medis. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana harus turut memperhatikan kebutuhan orang-orang yang terdampak, khususnya ketika gangguan pernapasan muncul setelah terpapar asap. Binbin menyatakan akan memastikan warga terdampak mendapatkan layanan rumah sakit tanpa biaya. Komitmen ini secara khusus ditujukan bagi mereka yang mengalami ISPA akibat karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, tanpa membatasi perhatian pada satu daerah saja.
Jaminan layanan rumah sakit tanpa biaya menjadi inti dari pernyataan Binbin mengenai dampak kesehatan karhutla. Bagi warga yang mengalami ISPA, akses untuk memperoleh penanganan medis merupakan hal penting. Dengan menyampaikan komitmen tersebut, Binbin menegaskan bahwa warga tidak seharusnya menghadapi biaya rumah sakit sebagai penghalang saat mencari pertolongan atas gangguan pernapasan yang disebabkan oleh karhutla. Pernyataan ini juga memberi penekanan pada tanggung jawab untuk menjangkau warga yang terdampak di berbagai wilayah Indonesia. Namun, komitmen yang disampaikan tidak merinci bentuk layanan, cakupan waktu, ataupun tata cara memperoleh pengobatan. Pokok yang dinyatakan adalah kepastian bahwa warga dengan ISPA akibat karhutla akan memperoleh layanan rumah sakit tanpa biaya.
Penanganan karhutla, dalam komitmen tersebut, mencakup perhatian terhadap warga yang mengalami dampak kesehatan, bukan hanya penanganan kebakaran itu sendiri. Paparan asap dapat menjadi persoalan bagi masyarakat, dan ISPA disebut secara jelas sebagai kondisi yang menjadi perhatian. Binbin menyatakan akan memastikan warga yang mengalami kondisi tersebut akibat karhutla mendapat layanan rumah sakit tanpa biaya di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan demikian, pesan utamanya adalah adanya perhatian terhadap kebutuhan medis warga terdampak dan komitmen agar mereka dapat mengakses layanan rumah sakit tanpa dikenai biaya.
Baca juga: Krida Nusantara: Mahasiswa PPG UHAMKA Kenalkan Budaya melalui Bermain dan Berkarya
