Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan untuk diteruskan. Seruan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertimbangan MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia. Wakil DEN, Mari Elka Pangestu, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Permintaan untuk melanjutkan pembenahan menegaskan pentingnya menjaga agenda reformasi secara konsisten di tengah evaluasi lembaga penyedia indeks global tersebut. Perubahan klasifikasi dapat menjadi perhatian bagi pelaku pasar karena kategori pasar berpengaruh terhadap cara investor internasional menilai suatu bursa. Namun, pertimbangan MSCI itu tidak dengan sendirinya berarti perubahan klasifikasi telah diputuskan. Karena itu, perkembangan evaluasi dan langkah perbaikan di dalam negeri perlu dicermati secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, kesinambungan reformasi menjadi pesan utama DEN. Upaya yang telah dimulai perlu dipertahankan dan diarahkan pada penguatan pasar modal, sehingga respons terhadap evaluasi tidak berhenti pada tindakan sesaat. Pembenahan yang berkelanjutan juga dapat membantu menunjukkan bahwa perhatian terhadap kualitas dan tata kelola pasar merupakan bagian dari agenda jangka panjang, bukan semata-mata jawaban atas satu penilaian tertentu.
Pernyataan Mari disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan adanya pertemuan atau pembicaraan langsung Mari dan Presiden, sehingga hal tersebut tidak dapat disimpulkan dari keterangan itu. Fokus pernyataan DEN adalah keberlanjutan reformasi ketika MSCI tengah mempertimbangkan klasifikasi pasar saham Indonesia.
Bagi investor dan pemangku kepentingan, arah kebijakan serta pelaksanaan pembenahan akan menjadi hal yang penting untuk diikuti. Evaluasi MSCI memberikan konteks bagi diskusi mengenai posisi pasar Indonesia, sementara dorongan DEN menekankan perlunya melanjutkan pekerjaan reformasi yang sudah berlangsung. Dengan demikian, perhatian kini tertuju pada konsistensi langkah pembenahan dan perkembangan keputusan MSCI, tanpa mendahului hasil evaluasi tersebut.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai reformasi pasar modal perlu berjalan beriringan dengan evaluasi yang tengah dilakukan MSCI. Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pentingnya pemerintah memastikan penegakan aturan oleh regulator tetap berlanjut. Evaluasi terhadap tata kelola dan keterbukaan pasar, menurut pandangan tersebut, tidak seharusnya berhenti pada pembahasan kebijakan atau penyesuaian prosedur. Konsistensi dalam menjalankan ketentuan yang sudah berlaku juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan terhadap pasar saham.
Mari Elka Pangestu menyampaikan bahwa undang-undang yang berlaku telah menyediakan dasar bagi regulator untuk mengambil langkah tegas. Dengan landasan hukum itu, regulator memiliki ruang untuk menjalankan kewenangannya dalam mendorong perbaikan tata kelola pasar saham. Pernyataan tersebut menekankan bahwa kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola bukan berarti harus menunggu hadirnya aturan baru. Ketentuan yang ada dapat menjadi pijakan dalam proses pengawasan dan penegakan sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.
Pesan DEN, sebagaimana dijelaskan Mari Elka, adalah agar pemerintah menjaga kesinambungan reformasi dan tidak mengabaikan aspek penegakan aturan. Keberadaan dasar hukum perlu diikuti penerapan yang konsisten oleh regulator, sehingga upaya memperbaiki tata kelola memiliki dukungan kelembagaan yang memadai. Penekanan ini juga menempatkan penegakan sebagai bagian dari agenda yang lebih luas, bukan sebagai respons terpisah dari evaluasi pasar. Pemerintah diharapkan melanjutkan proses tersebut dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku dan menjaga agar perbaikan berlangsung secara terarah.
Dengan demikian, evaluasi MSCI menjadi salah satu konteks bagi pemerintah untuk meninjau kemajuan reformasi, sementara penegakan aturan tetap menjadi unsur penting dalam agenda itu. DEN mendorong kelanjutan langkah regulator berdasarkan landasan hukum yang sudah tersedia. Fokusnya adalah memperkuat tata kelola pasar saham melalui pelaksanaan kewenangan yang konsisten, tanpa mengesampingkan proses evaluasi yang sedang berjalan. Pernyataan Mari Elka menegaskan bahwa kerangka hukum yang berlaku memungkinkan regulator mengambil langkah tegas untuk mendukung perbaikan tersebut. Penekanan pada kesinambungan ini menunjukkan bahwa reformasi memerlukan perhatian yang berkelanjutan, termasuk terhadap cara aturan dijalankan dalam praktik.
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, perhatian pelaku pasar tertuju pada evaluasi MSCI terhadap klasifikasi pasar saham Indonesia. Penyedia indeks global tersebut mempertimbangkan kemungkinan menurunkan status Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market. Wacana ini menjadi penting karena klasifikasi MSCI dapat memengaruhi cara investor internasional menilai dan mengakses pasar domestik, termasuk keputusan pengelolaan portofolio yang menggunakan indeks sebagai acuan. Namun, penyebutan kemungkinan perubahan status tidak berarti bahwa penurunan klasifikasi telah diputuskan atau berlaku.
Dalam evaluasinya, MSCI menyoroti kekhawatiran terkait akses investasi dan tata kelola pasar. Salah satu perhatian yang disebutkan adalah transparansi struktur kepemilikan saham. Apabila informasi mengenai kepemilikan dan pihak yang mengendalikan saham tidak cukup jelas, investor dapat mengalami kesulitan dalam menilai ketersediaan saham publik maupun risiko investasinya. Selain itu, terdapat dugaan aktivitas perdagangan yang terkoordinasi. Isu tersebut dinilai relevan karena keteraturan perdagangan dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari pertimbangan investor ketika menilai integritas suatu pasar. Kekhawatiran ini menjadi bahan evaluasi, bukan dengan sendirinya bukti bahwa seluruh transaksi atau pelaku pasar melakukan pelanggaran.
Yang perlu digarisbawahi, usulan perubahan klasifikasi itu masih berada dalam tahap konsultasi dengan pelaku pasar. Proses konsultasi memberi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, menjelaskan kondisi pasar, serta membahas langkah perbaikan yang mungkin diperlukan. Karena belum menjadi keputusan final, status Indonesia sebagai emerging market belum dapat dianggap telah berubah berdasarkan usulan tersebut saja. Hasil evaluasi akan bergantung pada proses peninjauan dan pertimbangan MSCI setelah masukan terkait akses investasi, tata kelola, transparansi kepemilikan, serta dugaan perdagangan terkoordinasi dihimpun. Bagi otoritas dan pelaku pasar, tahap ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menjawab kekhawatiran yang disampaikan dan memperkuat keterbukaan pasar modal. Perkembangan berikutnya perlu dipantau melalui pengumuman resmi MSCI, bukan ditafsirkan sebagai perubahan status yang sudah berlaku.Dalam proses evaluasi yang tengah berjalan, MSCI menyampaikan bahwa keputusan final mengenai hasil konsultasi akan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027. Batas waktu tersebut menjadi acuan bagi pelaku pasar dan pihak terkait untuk mengikuti perkembangan pembahasan sebelum penetapan akhir. Hingga saat itu, proses konsultasi masih menjadi ruang bagi MSCI untuk menghimpun serta menelaah masukan mengenai kondisi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia.
MSCI juga membuka kemungkinan menyampaikan pembaruan sementara selama masa konsultasi. Informasi tersebut dapat mencakup rangkuman atau perkembangan terkait masukan yang diterima dari pelaku pasar, tanpa harus menunggu keputusan final. Dengan demikian, komunikasi berkala dapat memberikan gambaran tentang jalannya proses, sementara penilaian akhir tetap menanti berakhirnya konsultasi dan penyelesaian evaluasi. Pembaruan sementara tidak dengan sendirinya merupakan keputusan mengenai klasifikasi pasar.
Pelaku pasar dapat menyampaikan pandangan melalui mekanisme konsultasi yang disediakan MSCI. Masukan dari berbagai pihak menjadi bagian dari proses peninjauan yang dilakukan sebelum kesimpulan diumumkan. Perbedaan pandangan mengenai akses, keterbukaan, dan kondisi perdagangan dapat dibahas selama tahapan tersebut, sesuai ruang lingkup konsultasi. Namun, jadwal pengumuman yang telah disebutkan MSCI menegaskan bahwa kepastian formal baru akan tersedia paling lambat pada akhir Juni 2027.
Di tengah penantian itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan pandangannya mengenai istilah standalone market dalam kerangka klasifikasi MSCI. BEI menegaskan bahwa standalone market bukan klasifikasi pasar modal terendah dalam sistem MSCI. Pernyataan tersebut merupakan posisi BEI atas pemahaman mengenai tingkatan klasifikasi yang digunakan MSCI, sementara keputusan final mengenai hasil evaluasi tetap berada pada MSCI.
