Jakarta | Dalam kerangka “revolusi MBG 2.0”, Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dengan menempatkan mutu pelaksanaan sebagai perhatian utama. Program ini tidak lagi dinilai hanya dari seberapa luas jangkauan atau berapa banyak penerima yang terlayani. BGN juga menekankan keamanan makanan, kandungan gizi, ketepatan sasaran, serta kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Perubahan fokus tersebut diarahkan agar pelaksanaan program memberi manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Juru bicara BGN, Tysa Novenny, menyampaikan penegasan itu di Jakarta pada Rabu. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu memastikan makanan yang dibagikan aman dikonsumsi dan memiliki kandungan gizi sesuai kebutuhan. Selain itu, penerima manfaat harus ditentukan secara tepat, sementara seluruh proses perlu memenuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur melalui jumlah makanan yang disalurkan atau luas wilayah layanan. Kualitas pelayanan dan kesesuaian manfaat bagi penerima juga menjadi tolok ukur penting.
Penekanan pada aspek-aspek tersebut mencerminkan perubahan cara kerja BGN dalam mengelola program. Penguatan keamanan dan standar dimaksudkan untuk menjaga proses penyediaan makanan, sedangkan perhatian pada gizi mengarahkan pelaksanaan agar sejalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ketepatan penerima pun menjadi bagian dari tata kelola, sehingga dukungan program dapat sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran. Setiap unsur itu saling berkaitan dan perlu diperhatikan bersama, bukan diperlakukan sebagai agenda yang terpisah.
BGN menyebut perubahan ini sebagai perombakan, bukan sekadar perbaikan. Istilah tersebut menggambarkan penataan ulang pendekatan pelaksanaan MBG, dari orientasi yang terutama mengejar jangkauan menuju pengelolaan yang juga menuntut keamanan, mutu gizi, ketepatan sasaran, dan pemenuhan standar. Dalam “revolusi MBG 2.0”, perluasan layanan tetap relevan, tetapi harus berjalan beriringan dengan kualitas. Penegasan itu menandai bahwa keberhasilan program akan bergantung pada tata kelola yang lebih menyeluruh, konsisten, dan berfokus pada hasil bagi penerima manfaat.Aspirasi dan masukan masyarakat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanggapan dari penerima manfaat, keluarga, sekolah, serta pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan dapat membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan. Dengan memperhatikan pengalaman publik, evaluasi diharapkan tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga menangkap kebutuhan dan risiko yang muncul dalam layanan sehari-hari.
BGN mengarahkan pembenahan pada tiga hal utama, yakni menata tata kelola, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan standar pelaksanaan. Penataan tata kelola diperlukan agar proses perencanaan, penyediaan, hingga distribusi makanan berjalan dengan alur dan kewenangan yang jelas. Pengawasan yang lebih kuat dapat membantu memastikan kegiatan berlangsung sesuai ketentuan, sekaligus mendorong masalah ditangani lebih cepat. Sementara itu, standar pelaksanaan yang lebih baik diharapkan memberi acuan yang konsisten bagi seluruh pihak, tanpa mengabaikan kondisi dan kebutuhan setempat.
Penguatan keamanan pangan menjadi bagian penting dari arah tersebut. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persyaratan ini menegaskan bahwa aspek kebersihan dan sanitasi perlu dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan, bukan sekadar menjadi perhatian tambahan. Kepemilikan sertifikat juga dapat menjadi salah satu dasar untuk memastikan fasilitas dan praktik pengolahan makanan memenuhi persyaratan higiene yang berlaku. Penerapannya perlu disertai pemantauan agar kepatuhan tetap terjaga dari waktu ke waktu.
BGN juga memperbarui perjanjian kerja sama (PKS) sebagai instrumen untuk menata hubungan kerja dengan para pihak pelaksana. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab, sehingga setiap pihak memahami tugas, kewenangan, serta kewajiban yang melekat pada perannya. Ketentuan yang lebih tegas dapat mengurangi ruang bagi perbedaan penafsiran dan membantu proses penanganan ketika terjadi kendala. Pada saat yang sama, PKS yang diperbarui memperkuat akuntabilitas karena pelaksanaan dan pemenuhan tanggung jawab dapat dinilai berdasarkan kesepakatan yang terdokumentasi.
Rangkaian langkah ini menunjukkan bahwa masukan publik diarahkan menjadi dasar perbaikan yang konkret. Tata kelola yang tertata, pengawasan konsisten, standar keamanan pangan, serta kerja sama yang akuntabel saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan MBG yang lebih tertib dan dapat dipercaya.
Pembenahan data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam penataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data yang tercatat dalam sistem kementerian dan lembaga terkait perlu disinkronkan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga perencanaan tidak hanya bertumpu pada catatan administratif. Proses ini membantu memastikan jumlah dan keberadaan calon penerima dapat diperiksa secara lebih cermat. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di lokasi, tanpa menganggap bahwa seluruh data yang tersedia selalu menggambarkan keadaan terkini.
Penajaman atau refocusing penerima manfaat dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Langkah tersebut berkaitan dengan upaya mencocokkan informasi dari berbagai sistem dan memeriksa kesesuaiannya dengan situasi lapangan. Ketika catatan antarlembaga selaras dengan kondisi penerima yang benar-benar ada, kebutuhan penyediaan makanan dapat direncanakan berdasarkan sasaran yang lebih jelas. Penyelarasan ini juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola program, terutama ketika cakupan dan kebutuhan operasionalnya terus berkembang. Prosesnya perlu merujuk pada data yang relevan, bukan sekadar memperbesar daftar penerima.
Tysa menekankan pentingnya ketepatan data seiring skala program yang semakin besar. Makanan perlu disiapkan bagi penerima yang benar-benar ada di lapangan, sehingga informasi mengenai siapa yang dilayani menjadi dasar penting dalam perencanaan. Kebutuhan tersebut membuat verifikasi dan sinkronisasi data perlu berjalan bersama pelaksanaan program. Data yang lebih akurat dapat membantu memperjelas sasaran serta penggunaan sumber daya untuk penyediaan makanan, sementara kondisi nyata tetap menjadi acuan dalam pembaruan informasi. Pembenahan ini berfokus pada kesesuaian daftar penerima dengan keberadaan mereka di lapangan; tidak berarti hasil tertentu sudah tercapai. Karena itu, sinkronisasi sistem kementerian dan lembaga terkait dengan temuan lapangan menjadi unsur penting dalam upaya menajamkan sasaran MBG.
Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pola penyajian prasmanan telah dilakukan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Penerapan pola ini menjadi salah satu cara untuk menghadirkan pengalaman makan yang berbeda bagi peserta didik, sekaligus melihat bagaimana penyajian tersebut dapat mendukung suasana makan bersama di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan pada puluhan SPPG di berbagai provinsi juga memberi gambaran tentang penerapan konsep prasmanan dalam lingkup program yang melibatkan banyak penerima manfaat.
Menurut tujuan yang disampaikan, konsep prasmanan diharapkan memberi peserta didik pengalaman makan yang lebih baik. Selain menikmati makanan, mereka dapat mengenal suasana mengambil dan menyantap hidangan bersama teman-teman. Pengalaman tersebut dirancang untuk turut membiasakan kemandirian, misalnya dalam mengikuti proses makan secara tertib, serta menumbuhkan kebersamaan di peserta didik. Interaksi saat makan bersama juga dapat menjadi kesempatan untuk melatih kepedulian kepada sesama. Dengan demikian, pola penyajian ini tidak hanya berkaitan dengan cara makanan disediakan, tetapi juga dengan nilai dan kebiasaan yang ingin dibangun melalui kegiatan makan.
Uji coba di 66 SPPG pada 10 provinsi merupakan bagian dari pelaksanaan MBG yang berlangsung dalam skala luas. Angka program saat ini menunjukkan terdapat 57.491.334 penerima manfaat, dengan 1.027.998 tenaga kerja yang terlibat dan 26.385 SPPG beroperasi. Data tersebut memberikan gambaran mengenai jangkauan layanan, dukungan tenaga kerja, serta jumlah unit pelayanan yang menjalankan program.
Baca juga: TNI Sediakan 30.000 Porsi Makan Gratis Untuk Masyarakat Di Monas | TNI-Polri Gelar Patroli Terpadu, Jaga Keamanan dan Kondusivitas Jakarta
