Kota Solo | Polresta Surakarta menyerahkan berkas perkara terhadap 14 tersangka kasus perdagangan orang bermodus prostitusi daring kepada jaksa penuntut umum. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan eksploitasi terhadap empat anak di bawah umur di Kota Surakarta. Pelimpahan berkas menandai bahwa tahapan penyidikan oleh kepolisian telah dinyatakan rampung, sementara proses hukum kini memasuki tahap pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. Informasi mengenai perkembangan ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolresta Surakarta, Jumat (20/11/2026) sore.
Kasatres PPA dan PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Karlina Sari, menyampaikan bahwa dokumen perkara para tersangka telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Setelah menerima berkas, jaksa akan meneliti kelengkapan materi dan persyaratan formalnya sesuai prosedur. Tahap penelitian tersebut menjadi bagian penting sebelum perkara dapat dilanjutkan menuju persidangan. Dalam proses ini, jaksa dapat menilai apakah berkas telah memenuhi ketentuan untuk ditindaklanjuti atau masih memerlukan pemenuhan tertentu dari penyidik.
Penyerahan berkas tidak dengan sendirinya berarti persidangan telah dimulai atau para tersangka telah dinyatakan bersalah. Penentuan mengenai kelanjutan perkara berada pada tahapan berikutnya, setelah jaksa menyelesaikan penelitian berkas dan proses penuntutan berjalan sesuai aturan. Karena perkara ini melibatkan anak, informasi yang disampaikan kepada publik perlu tetap terbatas dan menjaga identitas serta privasi mereka. Perkembangan yang telah dikonfirmasi sejauh ini adalah penyidikan polisi telah selesai dan berkas 14 tersangka kini berada pada jaksa untuk diteliti. Setelah tahapan tersebut, perkara dapat bergerak ke proses persidangan apabila persyaratan hukum dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian, penyerahan berkas menjadi perkembangan prosedural penting dalam penanganan kasus perdagangan orang bermodus prostitusi daring tersebut, sekaligus mengalihkan penanganan dari tahap penyidikan kepolisian menuju pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum. Publikasi selanjutnya tetap perlu merujuk pada keterangan resmi aparat dan tidak mengungkap rincian yang dapat merugikan anak-anak yang terlibat.
Penanganan perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik prostitusi daring di wilayah Kota Surakarta. Informasi tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Laporan warga berperan penting sebagai titik awal pengungkapan, tetapi dugaan yang disampaikan tetap perlu diuji melalui penyelidikan dan pengumpulan keterangan. Dalam perkara yang melibatkan anak, langkah pemeriksaan juga perlu dilakukan secara cermat agar fakta yang terungkap dapat menjadi dasar penanganan sesuai ketentuan hukum.
Menindaklanjuti informasi itu, tim Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) Polresta Surakarta melakukan penyelidikan. Dari proses tersebut, petugas mengungkap jaringan yang diduga mengeksploitasi empat anak perempuan. Temuan mengenai jumlah korban dan dugaan keterlibatan jaringan menjadi bagian dari penanganan perkara, yang selanjutnya diproses oleh kepolisian. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa informasi awal dari masyarakat dapat membantu aparat mengidentifikasi dugaan tindak pidana dan menelusuri pihak-pihak yang terkait.
Bahan informasi mengenai perkara mencantumkan dua korban dengan inisial LS dan NPR, yang masing-masing berusia 17 tahun. Keduanya disebut berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Penyebutan identitas secara terbatas melalui inisial sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga privasi anak yang menjadi korban. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan identitas maupun asal dua korban lainnya, sehingga hal tersebut tidak dapat dipastikan atau ditambahkan. Perlindungan data pribadi anak penting agar pemberitaan tidak memperburuk dampak yang mungkin dialami korban.
Dengan demikian, rangkaian penanganan yang diketahui berawal dari laporan warga tentang dugaan prostitusi daring, dilanjutkan penyelidikan oleh tim Satres PPA dan PPO Polresta Surakarta, lalu mengarah pada pengungkapan dugaan eksploitasi terhadap empat anak perempuan. Uraian mengenai kasus perlu tetap berpijak pada keterangan yang telah tersedia dan menghindari spekulasi, khususnya terkait identitas korban yang belum diungkap. Pendekatan yang berhati-hati membantu menjaga akurasi informasi sekaligus menghormati hak anak atas perlindungan dan kerahasiaan. Proses hukum atas perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan eksploitasi anak di Surakarta.
Dalam perkara dugaan eksploitasi anak di Surakarta, penyidik mengungkap bahwa 14 tersangka diduga memiliki pembagian peran yang berbeda. Satu orang disebut berperan sebagai muncikari, sementara 13 tersangka lainnya diduga menjadi operator aplikasi percakapan sekaligus mengelola uang transaksi. Susunan tersebut menggambarkan adanya pihak yang menghubungkan pelanggan dengan korban dan pihak-pihak yang menjalankan kegiatan melalui aplikasi serta menangani pembayaran. Informasi mengenai peran para tersangka disampaikan berdasarkan hasil penyidikan, sehingga status mereka tetap sebagai tersangka dan dugaan tersebut akan diproses dalam tahapan hukum berikutnya.
Secara umum, operator diduga bertugas mencari atau menjaring pelanggan melalui aplikasi percakapan. Mereka juga disebut mengatur pergerakan korban sesuai kebutuhan transaksi dan menangani uang yang diterima. Sementara itu, tersangka yang diduga bertindak sebagai muncikari memiliki peran dalam jaringan yang berbeda dari para operator. Pembagian tugas ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena membantu menggambarkan cara jaringan tersebut diduga beroperasi. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci lebih jauh urutan komunikasi, lokasi, maupun cara pengaturan setiap transaksi. Karena itu, uraian mengenai tugas para tersangka perlu dibatasi pada peran umum yang telah diungkapkan, tanpa menyimpulkan rincian lain yang belum disampaikan.
Penyidikan juga mengungkap skema pembayaran yang diduga berlaku di dalam jaringan. Operator disebut memperoleh Rp50 ribu untuk setiap pelanggan yang berhasil dijaring. Adapun korban dijanjikan bayaran bulanan sekitar Rp5,5 juta. Kedua angka tersebut menunjukkan perbedaan bentuk pembayaran yang diterangkan penyidik: imbalan operator dihitung berdasarkan pelanggan yang berhasil diperoleh, sedangkan bayaran korban disebut dijanjikan secara bulanan. Keterangan itu merupakan bagian dari dugaan praktik yang tengah ditangani aparat, bukan penetapan akhir mengenai aliran dana ataupun pemenuhan pembayaran. Penyerahan berkas 14 tersangka kepada jaksa menandai proses perkara bergerak ke tahap penuntutan. Selanjutnya, jaksa akan menelaah berkas dan bukti yang disampaikan penyidik sesuai prosedur hukum. Rincian mengenai dugaan peran, pembagian tugas, serta skema pembayaran akan dinilai dalam proses tersebut, dengan tetap memperhatikan perlindungan korban anak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penyidikan, para korban diduga mengalami eksploitasi seksual secara berulang selama rentang waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Kegiatan tersebut disebut berlangsung setiap hari tanpa hari libur. Penyidik juga mengungkap dugaan bahwa seorang korban dipaksa melayani lima sampai enam pelanggan dalam sehari. Keterangan ini menggambarkan intensitas eksploitasi yang sedang didalami kepolisian, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perkara yang berkasnya telah diserahkan kepada jaksa.
Tarif untuk setiap transaksi, menurut keterangan dalam penyidikan, berkisar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu. Besaran tersebut menjadi salah satu informasi yang dihimpun penyidik untuk menelusuri pola eksploitasi dan peran masing-masing pihak. Namun, jumlah pelanggan, durasi, serta nilai transaksi itu masih merupakan dugaan berdasarkan hasil penyidikan. Penanganan perkara selanjutnya akan mengikuti proses hukum, termasuk pemeriksaan berkas dan pembuktian di persidangan apabila perkara dilanjutkan.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 419 atau Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penyidik juga menerapkan pasal alternatif, yakni Pasal 455 KUHP baru, yang memuat ancaman penjara tiga hingga 15 tahun serta denda mulai Rp200 juta sampai Rp5 miliar. Penerapan pasal akan diuji melalui tahapan hukum yang berlaku.
Kompol Ratna menegaskan kepolisian berkomitmen menindak tindak pidana perdagangan orang, terutama eksploitasi seksual terhadap anak.
Baca juga: Bareskrim Belum Tetapkan Tersangka dalam Kasus Beras Fortifikasi | Mbah Con Dekati Anak-anak Solo dengan Canda dan Pesan Kebaikan | Tawuran Geng Motor di Makassar Berujung Maut, 19 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
15 views


