Jakarta | Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan. Putusan tersebut menjadi inti perkara mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dengan menerima permohonan kasasi itu, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Putusan tingkat banding tersebut sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Amar MA juga menyatakan gugatan Subhan diterima dan menolak eksepsi pihak tergugat. Dengan demikian, hasil yang dinyatakan dalam putusan kasasi berbeda dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang telah disebutkan. Pengadilan tingkat banding sebelumnya mempertahankan putusan PTUN Jakarta, sedangkan MA membatalkan putusan tingkat banding itu sekaligus menerima gugatan penggugat. Penolakan eksepsi tergugat merupakan bagian dari amar yang disampaikan dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Pokok hasil perkara ini karena itu mencakup tiga hal: permohonan kasasi H.M. Subhan dikabulkan, putusan PTTUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT dibatalkan, dan gugatan Subhan diterima setelah eksepsi pihak tergugat ditolak. Pembatalan tersebut juga berarti bahwa putusan PTTUN yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tidak lagi menjadi putusan yang dipertahankan oleh MA dalam perkara ini. Uraian hasil ini merujuk pada amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, tanpa menambahkan kronologi ataupun keterangan lain di luar informasi mengenai putusan tersebut. Dengan amar itu, posisi kasasi dan hasil gugatan Subhan dinyatakan secara tegas dalam putusan MA, sementara keberatan awal dari pihak tergugat melalui eksepsi tidak diterima. Rangkaian amar itu menandai perbedaan hasil pemeriksaan sebelumnya dan pemeriksaan kasasi, sebagaimana tercermin dalam nomor-nomor putusan yang disebutkan.
Konsekuensi utama putusan Mahkamah Agung (MA) adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak lagi dapat dipertahankan sebagai dasar administrasi. Surat tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019 untuk Gibran. Dalam amar yang dikutip, MA menyatakan batal surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dan mewajibkan pihak kementerian mencabutnya. Dengan demikian, putusan tidak hanya menyatakan adanya persoalan terhadap penerbitan surat, tetapi juga menetapkan tindakan administratif yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut.
Amar itu memerintahkan termohon kasasi, yakni pejabat atau instansi kementerian terkait, untuk mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut. Kewajiban pencabutan menegaskan bahwa dokumen yang dibatalkan perlu ditarik dari keberlakuan administrasi, bukan sekadar dinyatakan bermasalah dalam pertimbangan pengadilan. Pelaksanaan perintah tersebut berada pada pihak yang dituju oleh amar. Putusan juga mencantumkan pembebanan biaya perkara kepada termohon kasasi untuk semua tingkat pengadilan, sehingga kewajiban biaya mencakup rangkaian proses yang telah ditempuh para pihak.
Terdapat perbedaan pencantuman nomor surat dalam sumber mengenai perkara ini. Bagian pembuka menyebut nomor 9148/D.D1/KS/2019 sebagai surat yang dibatalkan, sedangkan kutipan amar dan bagian putusan lengkap menyebut nomor 9149/D.D1/KS/2019. Kedua nomor tersebut perlu dicatat sebagaimana tertulis, tanpa menarik kesimpulan sendiri mengenai nomor mana yang benar. Pembaca sebaiknya membedakan keterangan pembuka dari rumusan amar yang dikutip, serta merujuk dokumen putusan resmi untuk memastikan rincian administratif. Perbedaan pencatatan itu tidak mengubah fakta bahwa sumber menyampaikan adanya perintah pencabutan atas surat penyetaraan yang diterbitkan pada tanggal tersebut.
Selain perintah pencabutan, amar menetapkan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000. Nilai tersebut merupakan bagian dari biaya perkara yang dibebankan kepada termohon kasasi, bersama biaya pada tingkat pengadilan sebelumnya. Karena itu, akibat putusan mencakup dua hal yang disebut secara tegas: status surat dinyatakan batal dan kewajiban mencabutnya, serta tanggung jawab membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pemeriksaan. Rincian ini menjelaskan pelaksanaan amar tanpa menambahkan akibat lain yang tidak tercantum dalam putusan.
Dalam menilai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan, Mahkamah Agung (MA) menelaah jenis dan isi dokumen yang diajukan dalam perkara. Dokumen tersebut mencakup certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta sejumlah dokumen lain terkait kegiatan pendidikan Gibran di luar negeri. Menurut pertimbangan MA, keberadaan dokumen-dokumen itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
Certificate of attendance, sebagaimana dipahami dalam putusan, menerangkan kehadiran atau partisipasi seseorang dalam perkuliahan. Sementara itu, catatan akademik dan penjelasan mengenai nilai dapat memberikan informasi tentang kegiatan belajar maupun hasil akademik pada periode tertentu. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak sama dengan bukti kelulusan. MA menilai bahwa materi yang tersedia hanya menjelaskan keikutsertaan dalam perkuliahan, bukan menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk memperoleh penyetaraan.
Putusan juga menyoroti tidak ditemukannya bukti berupa ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang menunjukkan penyelesaian pendidikan. Tidak adanya dokumen kelulusan tersebut dinilai penting karena penyetaraan dengan pendidikan menengah di Indonesia, seperti SMA, SMK, atau jenjang sederajat, semestinya didasarkan pada bukti bahwa pemohon telah menamatkan pendidikan yang relevan. Dengan demikian, dokumen kehadiran dan catatan akademik tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar.
Atas dasar itu, MA menilai penerbitan keputusan penyetaraan tanpa memastikan adanya bukti kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat. Kekurangan tersebut bukan sekadar persoalan kelengkapan administratif, sebab bukti tamat belajar berkaitan langsung dengan fakta materiil yang menjadi landasan keputusan. Jika dokumen yang ada hanya membuktikan kehadiran dalam perkuliahan, sementara kelulusan tidak terbukti, maka kesimpulan bahwa pendidikan tersebut setara dengan jenjang SMA, SMK, atau sederajat tidak memiliki dasar yang memadai. Pertimbangan ini menjadi bagian substantif yang mendasari pembatalan keputusan penyetaraan dalam perkara tersebut.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tertanggal 5 Oktober 2026, yang berkaitan dengan sengketa ijazah Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Rujukan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari konteks hukum yang dipertimbangkan MA ketika menilai perkara mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dengan demikian, putusan MK tidak sekadar disebut sebagai latar belakang, tetapi dikaitkan dengan perubahan keadaan yang relevan bagi pemeriksaan objek sengketa.
Dalam uraian yang dikutip, MA menyebut putusan MK itu sebagai fakta hukum baru. Menurut pertimbangan tersebut, keberadaan fakta baru itu mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada objek sengketa yang sedang diperiksa. Pernyataan ini perlu dibaca dalam batas penjelasan MA mengenai hubungan putusan tersebut dan perkara surat keterangan, tanpa menambahkan kesimpulan lain mengenai substansi atau akibat putusan MK yang tidak termuat dalam uraian itu. Penekanannya adalah pada perubahan keadaan hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh MA.
Kaitan tersebut juga menjelaskan mengapa MA tidak berhenti pada pemeriksaan formal atas keberadaan surat keterangan, melainkan menguji substansinya. Pemeriksaan substansi menjadi relevan untuk menilai objek sengketa dengan mempertimbangkan keadaan hukum yang disebut telah berubah. Selain itu, MA mencatat dugaan pelanggaran asas kecermatan formal dalam proses penerbitan surat tersebut. Catatan ini merupakan bagian dari pertimbangan mengenai penerbitan dokumen dan tidak perlu diperluas menjadi penetapan adanya pelanggaran di luar apa yang dinyatakan dalam putusan. Secara keseluruhan, pertimbangan MA menghubungkan fakta hukum baru, objek sengketa, penilaian substansi surat keterangan, serta aspek kecermatan formal penerbitannya.
Baca juga: Pramono Tegaskan Penguatan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Jakarta | Hasyim Asy’ari Bantah Tuduhan Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden | UBSI Perluas Pilihan Pendidikan Teknologi Informasi di Tegal
10 kunjungan
