Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Yusril, langkah tersebut tidak menyediakan jalur hukum baru untuk mengubah hasil perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Yusril menyampaikan pandangan itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan sifat tersebut, putusan tidak dapat dibuka kembali melalui proses hukum lain untuk mengubah hasilnya. Sementara itu, perkara yang telah diputus MA juga telah mencapai tahap final dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK) oleh pihak mana pun.
Penjelasan tersebut menjadi dasar penilaian Yusril bahwa upaya membawa persoalan ijazah ke PTUN tidak dapat dipakai untuk mengubah putusan yang sudah ada. Ia juga menilai tidak tersedia upaya hukum lain, termasuk PK, yang dapat ditempuh untuk menghasilkan perubahan terhadap hasil perkara. Dengan demikian, pernyataan Yusril berfokus pada batas prosedural yang berlaku setelah putusan lembaga peradilan mencapai status final.
Putusan yang final dan mengikat menutup ruang untuk menguji kembali substansi perkara melalui jalur yang sama, sedangkan larangan PK terhadap putusan MA sebagaimana dijelaskan Yusril berlaku bagi semua pihak. Karena itu, rencana untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN perlu dibedakan dari upaya mengubah putusan sebelumnya. Yusril tidak menyatakan bahwa PTUN dapat membatalkan atau menggantikan putusan MK maupun MA; ia justru menekankan keterbatasan jalur hukum yang tersedia.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Yusril mengenai konsekuensi hukum dari putusan yang telah berkekuatan final. Ia menyampaikan bahwa tidak ada lagi mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengubah hasil perkara, termasuk melalui peninjauan kembali. Penjelasan ini menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pengajuan perkara baru di PTUN sekaligus menegaskan bahwa finalitas putusan pengadilan membatasi upaya hukum lanjutan.
Penjelasan Yusril mengenai terbatasnya jalur hukum untuk mempersoalkan ijazah Gibran bertumpu pada dua putusan pengadilan dengan pokok perkara yang berbeda. Mahkamah Konstitusi menilai bukti yang diajukan tidak meyakinkan untuk menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma dari luar negeri yang setingkat dengan pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia. Penilaian tersebut menjadi bagian dari pertimbangan MK dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan. Dengan demikian, putusan itu tidak dapat dibaca sebagai pengesahan atas keberadaan ijazah luar negeri setara SMA, melainkan sebagai kesimpulan bahwa bukti yang tersedia tidak cukup untuk membuktikannya.
Sementara itu, Mahkamah Agung memeriksa persoalan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan bagi Gibran. MA membatalkan surat tersebut dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencabutnya. Perintah itu menyangkut dokumen administrasi penyetaraan, sehingga perlu dibedakan dari penilaian MK atas kecukupan bukti mengenai ijazah atau diploma. Kedua putusan tersebut memiliki objek dan rumusan hukum masing-masing, meskipun sama-sama menjadi latar dalam pembahasan status dokumen pendidikan Gibran.
Yusril menjelaskan bahwa pembatalan oleh MA berlaku secara ex tunc. Istilah hukum ini berarti akibat pembatalan ditarik kembali ke saat surat keterangan tersebut diterbitkan, bukan hanya berlaku sejak putusan MA dibacakan. Menurut keterangan Yusril, tanggal penerbitan surat itu diperkirakan berada pada Agustus 2019; ia menyebutnya sebagai perkiraan, bukan tanggal yang dipastikan dalam penjelasan tersebut. Konsekuensinya, dalam kerangka penjelasan itu, surat penyetaraan diperlakukan seolah tidak memiliki kekuatan sejak penerbitannya. Meski demikian, makna dan cakupan akibat hukum tetap merujuk pada amar serta pertimbangan putusan yang bersangkutan. Karena itu, uraian Yusril mengenai ex tunc menjelaskan waktu berlakunya pembatalan administratif, sedangkan putusan MK berkaitan dengan bukti tentang kualifikasi pendidikan. Pembedaan ini penting agar kedua putusan tidak disatukan menjadi satu kesimpulan yang lebih luas daripada isi masing-masing putusan pengadilan.
Yusril menilai putusan Mahkamah Agung berpotensi berpengaruh langsung terhadap perkara yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Menurutnya, hubungan kedua perkara terletak pada objek sengketa yang sama, yaitu surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. Karena itu, pelaksanaan putusan MA oleh kementerian terkait dapat mengubah keadaan yang menjadi dasar gugatan di PTUN.
Surat tersebut menjadi objek yang dipersoalkan dalam proses hukum di Jakarta. Yusril menjelaskan bahwa apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan putusan dengan mencabut surat keterangan penyetaraan itu, maka dokumen yang disengketakan tidak lagi tersedia sebagai objek perkara. Dalam penilaiannya, pencabutan tersebut dapat membuat gugatan kehilangan objek yang hendak diuji keabsahannya oleh pengadilan.
Konsekuensi terhadap perkara PTUN, bagaimanapun, belum dapat dipastikan sebelum majelis hakim menilai perkembangan tersebut dan mengambil keputusan. Pandangan Yusril merupakan perkiraan mengenai kemungkinan langkah hukum, bukan putusan resmi dari PTUN Jakarta. Pengadilanlah yang berwenang menentukan apakah pencabutan surat itu memang menyebabkan sengketa tidak lagi memiliki objek, serta menetapkan akibat proseduralnya.
Jika majelis menerima bahwa objek sengketa telah hilang setelah putusan MA dilaksanakan, Yusril memperkirakan perkara dapat dihentikan dan dihapus dari register. Dengan demikian, proses gugatan tidak berlanjut pada pemeriksaan pokok sengketa atas surat yang sudah dicabut. Perkiraan ini bergantung pada tindakan kementerian dan penilaian hakim terhadap status dokumen tersebut, sehingga tidak serta-merta berarti perkara telah berakhir.
Perkembangan ini memperlihatkan bagaimana pelaksanaan suatu putusan dapat memengaruhi jalur hukum lain yang membahas objek serupa. Namun, sampai PTUN menyatakan sikap, status perkara tetap mengikuti proses yang sedang berjalan. Pembedaan penilaian Yusril dan keputusan pengadilan penting agar kemungkinan penghapusan perkara tidak dipahami sebagai hasil yang sudah ditetapkan. Putusan akhir mengenai kelanjutan gugatan berada pada kewenangan PTUN Jakarta, berdasarkan berkas perkara, keadaan terbaru, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.Yusril Ihza Mahendra menyerahkan kepada Gibran Rakabuming Raka keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Menurut Yusril, pilihan itu berada pada pihak yang bersangkutan, termasuk apakah akan menjelaskan persoalan tersebut melalui jalur tertentu atau mengambil langkah lain. Ia tidak menyatakan pemerintah akan menentukan cara pembuktian maupun mengambil alih penanganan isu tersebut. Sikap itu, kata Yusril, sejalan dengan posisi pemerintah yang tidak mencampuri perkara yang telah bergulir. Penentuan langkah berikutnya bergantung pada Gibran dan perkembangan proses hukum, bukan pada arahan pemerintah selama belum ada keputusan atau instruksi lain yang perlu ditindaklanjuti.
Yusril juga membedakan kemungkinan pembuktian di luar pengadilan dengan perkara yang kini menjadi perhatian publik. Klarifikasi informal, misalnya melalui pembicaraan personal, dapat saja dilakukan sebagai cara menjelaskan suatu hal. Namun, menurutnya, persoalan ijazah Gibran tidak lagi semata-mata urusan komunikasi pribadi karena telah masuk ke ranah hukum. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi bagian dari dinamika perkara tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai keaslian ijazah perlu ditempatkan dalam konteks putusan dan proses hukum yang ada, bukan hanya sebagai perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan lewat percakapan. Yusril tidak merinci jalur yang sebaiknya dipilih, dan kembali menegaskan bahwa keputusan ada pada Gibran.
Di sisi lain, Yusril menyinggung dinamika di DPR terkait upaya penggalangan dukungan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Wacana itu disebut berkaitan dengan kemungkinan pemakzulan Gibran, meski dukungan dan tindak lanjutnya masih menjadi bagian dari proses politik di parlemen.
15 kunjungan
