Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang disengketakan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sulit ditempuh. Menurut Yusril, persoalan tersebut telah melewati proses hukum di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Putusan kedua lembaga itu menjadi pertimbangan penting dalam menilai apakah sengketa dengan materi serupa masih dapat dibuka kembali melalui pengadilan lain.
Yusril menjelaskan bahwa pengajuan perkara bukan sekadar soal memilih lembaga atau jalur hukum yang berbeda. Jika pokok persoalan dan materi yang dipersoalkan sama, perkara tersebut tidak dapat begitu saja diajukan kembali dengan cara baru. Karena itu, rencana membawa persoalan dokumen ijazah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menghadapi hambatan, terutama apabila permohonan tersebut dinilai mengulang substansi sengketa yang telah diputus. Penilaian ini berkaitan dengan kepastian hukum dan batas-batas proses peradilan, bukan semata-mata dengan keinginan pihak tertentu untuk memperoleh pemeriksaan tambahan.
Pandangan tersebut disampaikan Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai alasan mengapa jalur pengadilan baru atas materi yang sama dinilai tertutup atau setidaknya sulit digunakan. Dengan demikian, persoalan utama yang menjadi perhatian bukan hanya pembuktian dokumen, melainkan juga apakah masih tersedia dasar hukum untuk mengajukan kembali perkara. Penjelasan Yusril menggambarkan bahwa keputusan lembaga peradilan sebelumnya membatasi ruang bagi proses lanjutan, apabila tuntutan baru pada dasarnya meminta pengadilan menilai ulang pokok sengketa yang telah diperiksa.
Yusril membedakan dua hal yang kerap tercampur dalam perbincangan mengenai ijazah Gibran: pembuktian keabsahan dokumen dan penyampaian penjelasan kepada masyarakat. Menurutnya, apabila yang dipersoalkan adalah benar atau tidaknya suatu dokumen, hal tersebut merupakan perkara pembuktian. Penilaian atas bukti dan kesimpulan mengenai keabsahan dokumen berada dalam ranah lembaga peradilan, bukan ditentukan melalui pernyataan di ruang publik.
Pembedaan itu menempatkan proses pengadilan sebagai forum yang tepat untuk menguji klaim secara formal. Di sana, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan bukti sesuai ketentuan, sementara hakim menilai materi yang disampaikan berdasarkan prosedur hukum. Penjelasan kepada publik, sebaliknya, tidak dengan sendirinya menggantikan pemeriksaan tersebut. Pernyataan di luar persidangan tidak otomatis menjadi alat untuk memperoleh putusan atau menetapkan fakta hukum.
Yusril juga menyebut bahwa jika Gibran hendak memberi penjelasan di luar proses pengadilan, media sosial dapat menjadi salah satu tempat untuk menyampaikannya. Pilihan itu berkaitan dengan komunikasi kepada masyarakat, bukan jalur pembuktian yang setara dengan persidangan. Karena itu, penyebutan media sosial perlu dipahami sebagai kemungkinan ruang untuk menyampaikan keterangan, bukan sebagai kepastian bahwa Gibran akan menggunakannya. Pernyataan tersebut juga tidak menyatakan bahwa penjelasan semacam itu telah diberikan.
Dengan demikian, terdapat perbedaan tujuan kedua forum. Pengadilan berfungsi memeriksa bukti dan menangani persoalan hukum melalui mekanisme resmi, sedangkan kanal publik dapat digunakan untuk menjelaskan sudut pandang atau merespons perhatian masyarakat. Keduanya tidak sepatutnya disamakan: komunikasi publik tidak menggantikan pembuktian, dan proses pembuktian tidak identik dengan kewajiban untuk menjelaskan sesuatu melalui media tertentu. Penegasan Yusril berfokus pada batas fungsi masing-masing ruang, sekaligus menjaga agar penilaian atas dokumen tetap ditempatkan dalam prosedur peradilan yang relevan.
Yusril juga menyoroti kedudukan para pihak dalam perkara sebagai alasan terbatasnya ruang bagi Gibran untuk menempuh upaya hukum baru. Menurutnya, Wakil Presiden bukan pihak tergugat maupun tergugat intervensi dalam gugatan yang diperiksa pengadilan. Perkara itu diajukan Subhan, Mercy, dan Denny Indrayana terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan demikian, posisi hukum Gibran berbeda dari pihak yang secara resmi menjadi bagian dalam sengketa tersebut.
Dalam penjelasan Yusril, hak untuk mengajukan langkah lanjutan di pengadilan melekat pada pihak yang memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perkara, termasuk tergugat intervensi. Pihak dengan status tersebut dapat menggunakan jalur hukum yang tersedia, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan prosedural. Mekanisme itu memungkinkan pihak yang terlibat secara formal menyampaikan keberatan terhadap putusan melalui tahapan peradilan yang berlaku.
Namun, karena Gibran tidak tercatat sebagai tergugat ataupun tergugat intervensi dalam perkara tersebut, Yusril menyatakan bahwa ia tidak dapat mengajukan upaya hukum atas putusan dalam kapasitas sebagai pihak. Penjelasan ini berkaitan dengan batas subjek yang berhak menggunakan prosedur hukum, bukan sekadar dengan ada atau tidaknya kepentingan pribadi terhadap pokok perkara. Seseorang yang tidak berkedudukan sebagai pihak tidak serta-merta dapat mengambil alih hak prosedural pihak lain. Karena gugatan ditujukan kepada kementerian, jalur banding, kasasi, atau peninjauan kembali, jika ditempuh, berada dalam kerangka hak dan kedudukan pihak-pihak yang terlibat secara resmi. Uraian Yusril tersebut menjadi salah satu dasar pandangannya bahwa perkara ini tidak menyediakan jalur pengadilan baru bagi Gibran untuk menggugat atau menguji kembali putusan. Dengan demikian, status formal dalam proses persidangan menjadi pertimbangan penting ketika menentukan siapa yang dapat mengajukan upaya hukum lanjutan.Yusril menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri kedudukannya sebagai wakil presiden. Putusan pengadilan tersebut, menurut penjelasannya, tidak otomatis menghapus status yang melekat pada Gibran setelah ia menjabat. Karena itu, perlu dibedakan perkara atau sengketa yang diperiksa lembaga peradilan dengan mekanisme konstitusional yang mengatur pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden. Keberadaan putusan, dengan sendirinya, bukan keputusan pemberhentian dari jabatan.
Dalam penjelasan Yusril, status Gibran sebagai wakil presiden tetap berlaku selama tidak ada tindakan atau proses konstitusional yang mengubahnya. Ia menyebut dua keadaan yang dapat mengakhiri status tersebut, yakni apabila Gibran mengundurkan diri atau apabila ia diberhentikan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi. Dengan demikian, putusan MA maupun MK tidak dapat dipahami sebagai pengganti proses pengunduran diri atau prosedur pemberhentian. Keduanya merupakan hal yang berbeda, baik dari segi dasar hukum maupun proses yang harus ditempuh.
Penjelasan itu menempatkan persoalan putusan pengadilan dan keberlanjutan jabatan dalam kerangka aturan ketatanegaraan. Putusan MA dan MK berkaitan dengan perkara yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga, sedangkan perubahan status wakil presiden harus mengikuti ketentuan mengenai jabatan tersebut. Yusril tidak menyatakan bahwa putusan itu secara langsung mencabut mandat Gibran. Ia menerangkan bahwa selama tidak mengundurkan diri dan tidak diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, kedudukan sebagai wakil presiden tetap melekat. Keterangan tersebut menggambarkan perbedaan akibat suatu putusan peradilan dan proses formal yang diperlukan untuk mengakhiri jabatan. Dalam konteks itu, keberadaan putusan saja tidak memenuhi syarat untuk membuat status wakil presiden berakhir. Yusril menyampaikan penjelasan tersebut sebagai uraian mengenai konsekuensi hukum dan prosedur konstitusional yang berlaku bagi jabatan wakil presiden. Status Gibran, menurut keterangan Yusril, tetap melekat selama ia tidak mengundurkan diri dan tidak diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
Baca juga: PAN Pelajari Putusan MK di Tengah Wacana Pemakzulan Gibran | Mardiono Serahkan Polemik Ijazah Gibran kepada DPR dan MPR | Rangkaian Kabar Nasional: Pernyataan Bobby Nasution, Putusan PHPU MK, Banjir Padang, dan Mutasi Polri
28 kunjungan
