Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menilai upaya membawa persoalan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Yusril, jalur gugatan administratif tersebut tidak serta-merta dapat membatalkan atau meniadakan hasil putusan yang sudah final. Ia menyampaikan pandangan itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Pernyataan tersebut menanggapi wacana untuk kembali menguji dokumen pendidikan Gibran melalui proses hukum di PTUN.
Dalam menjelaskan sikapnya, Yusril merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut keterangannya, MK telah menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Yusril menekankan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga harus dipandang sebagai keputusan hukum yang telah selesai. Ia juga mengaitkan sifat putusan itu dengan batas bagi upaya hukum berikutnya: perkara yang sama tidak dapat begitu saja dibuka kembali melalui forum lain dengan harapan memperoleh hasil berbeda.
Penilaian Yusril berfokus pada akibat hukum dari putusan MK, bukan pada pemeriksaan baru atas setiap dokumen pendidikan Gibran. Karena itu, rencana pengujian di PTUN, menurut pandangannya, tidak akan mengubah status putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. PTUN dapat menjadi tempat untuk menguji keputusan administrasi tertentu sesuai kewenangannya, tetapi hal tersebut berbeda dari membatalkan putusan MK. Pernyataan ini perlu dipahami sebagai pandangan Yusril mengenai hubungan kedua jalur hukum, bukan sebagai putusan baru dari pengadilan.
Dengan demikian, inti argumen Yusril adalah bahwa finalitas putusan MK tetap berlaku meskipun pihak tertentu menempuh langkah hukum lain terkait dokumen pendidikan Gibran. Ia menyebut tidak adanya bukti ijazah setingkat SMA dalam putusan tersebut sebagai dasar bagi penilaiannya. Perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada proses dan kewenangan lembaga peradilan yang menangani perkara, apabila gugatan benar-benar diajukan. Namun, dalam pandangan Yusril, jalur PTUN tidak mengubah putusan yang sudah final dan mengikat.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, dalam perkara yang menjadi perhatian tersebut, Gibran berkedudukan sebagai tergugat intervensi, bukan sebagai pihak yang mengajukan gugatan atau tergugat utama. Status itu, menurut Yusril, membuatnya tidak termasuk pihak yang dapat meminta PK atas putusan perkara tersebut.
Penjelasan mengenai posisi para pihak penting karena upaya hukum tidak dapat ditempuh oleh siapa saja yang berkepentingan pada hasil perkara. Hak mengajukan PK mengikuti kedudukan hukum yang dimiliki seseorang dalam proses persidangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, keterlibatan Gibran sebagai pihak intervensi tidak serta-merta memberinya hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, meskipun perkara tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Yusril juga menyoroti bahwa objek sengketa yang dipersoalkan dinilai sama dengan perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Karena pokok persoalannya telah melalui pemeriksaan di lembaga peradilan tersebut, ia berpandangan tidak ada jalur hukum baru yang dapat dipakai untuk mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pernyataan itu merujuk pada batas bagi pengajuan perkara ulang dengan objek dan pokok sengketa yang sama.
Dalam keterangannya, Yusril tidak menyatakan bahwa Gibran telah mengajukan PK. Pembahasannya berfokus pada siapa yang secara hukum dinilai mempunyai peluang untuk menempuh langkah tersebut. Pihak yang berpotensi mengajukan PK, menurut penjelasan itu, harus memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perkara sesuai aturan, serta memenuhi persyaratan formal dan alasan yang ditentukan undang-undang. Karena Gibran disebut sebagai tergugat intervensi dan objek sengketa telah diputus, Yusril menilai tidak tersedia jalan bagi dirinya untuk meminta perubahan atas putusan final melalui PTUN.
Pandangan tersebut sekaligus membedakan perhatian publik terhadap isu dokumen pendidikan dan hak prosedural yang melekat pada para pihak berperkara. Ramainya perdebatan tidak dengan sendirinya membuka kembali perkara yang telah selesai. Penilaian tentang kemungkinan PK tetap bergantung pada status hukum pemohon, ruang lingkup putusan terdahulu, serta aturan mengenai upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, keterangan Yusril menggambarkan alasan prosedural dan finalitas putusan, bukan kabar bahwa permohonan PK telah diajukan atau sedang diproses.
Yusril Ihza Mahendra menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak yang memiliki peluang untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Kemungkinan itu, menurut Yusril, berkaitan dengan posisi kementerian dalam perkara dan kewenangannya atas urusan administrasi pendidikan. Meski demikian, adanya jalur PK tidak serta-merta berarti kementerian akan menempuhnya. Yusril menilai instansi tersebut kemungkinan lebih memilih melaksanakan putusan yang sudah dijatuhkan, termasuk ketentuan mengenai pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Penilaian tersebut penting dibedakan dari anggapan bahwa pengajuan PK otomatis mengubah atau membatalkan putusan. PK merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang memenuhi syarat, tetapi hasilnya tetap bergantung pada pemeriksaan pengadilan. Selama belum ada putusan baru yang mengubah keadaan hukum, putusan Mahkamah Agung tetap menjadi rujukan pelaksanaan. Karena itu, menurut Yusril, kementerian dapat memilih menjalankan putusan tersebut daripada mengajukan upaya hukum lanjutan. Pernyataan tentang kemungkinan PK menjelaskan pilihan yang tersedia, bukan kepastian bahwa langkah itu akan dilakukan ataupun jaminan bahwa hasil perkara akan berbeda.
Yusril juga memisahkan persoalan penyetaraan pendidikan dari pembuktian keaslian ijazah. Status penyetaraan, termasuk sah atau tidaknya surat keterangan yang diterbitkan, menyangkut keputusan administrasi dan konsekuensi hukum. Karena itu, ia menilai sengketa tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan, sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus persoalan hukum. Sementara itu, pemeriksaan atau pembuktian mengenai keaslian ijazah dapat ditempuh di luar pengadilan, misalnya melalui klarifikasi dan pendekatan personal kepada pihak terkait. Kedua hal itu tidak dapat disamakan: pembuktian keaslian dokumen tidak dengan sendirinya menentukan status penyetaraan, sebagaimana putusan tentang penyetaraan bukan otomatis pembuktian bahwa ijazah asli atau palsu. Pembedaan ini menjadi dasar untuk memahami mengapa jalur administratif dan hukum memiliki proses serta akibat yang berlainan.
Yusril menyatakan telah menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Penjelasan itu disampaikan agar kepala negara memahami kedudukan putusan serta proses hukum yang berlangsung. Menurut Yusril, Prabowo memahami bahwa setiap jalur hukum memiliki ruang lingkup dan konsekuensi tersendiri. Karena itu, pengajuan perkara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tidak serta-merta mengubah atau membatalkan putusan yang telah dijatuhkan MK maupun MA.
Uraian mengenai pembicaraan tersebut berkaitan dengan pertemuan Gibran dan Prabowo yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan dalam Pilpres 2024. Upaya pembuktian yang dimaksud akan ditempuh melalui proses di PTUN, sebagai jalur untuk menguji persoalan administrasi yang terkait dengan dokumen tersebut.
Permintaan itu, menurut keterangan yang disampaikan, bukan berarti Gibran menganggap proses di PTUN dapat meniadakan putusan MK dan MA. Yusril menekankan pentingnya membedakan pokok perkara, kewenangan lembaga, serta dampak hukum dari masing-masing putusan.
Baca juga: Hasyim Asy’ari Bantah Tuduhan Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden | Rangkaian Kabar Nasional: Pernyataan Bobby Nasution, Putusan PHPU MK, Banjir Padang, dan Mutasi Polri | UBSI Perluas Pilihan Pendidikan Teknologi Informasi di Tegal
16 kunjungan
