Jakarta | Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun. Kepastian tersebut dinilai penting bagi perusahaan untuk menyusun kalender operasional, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, serta mengatur target produksi dan layanan. Bagi pekerja, acuan yang jelas juga membantu memastikan jadwal kerja dan waktu istirahat dapat dipahami sejak awal. Permintaan ini muncul seiring perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang mengatur hubungan cuti tahunan dan cuti bersama. Karena itu, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan jumlah hari libur, tetapi juga dengan bagaimana hari kerja yang tersisa dihitung dan diterapkan secara konsisten.
Konteksnya adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan yang menjadi perhatian, perusahaan dilarang memotong jatah cuti tahunan pekerja karena pekerja mengikuti cuti bersama. Dengan demikian, cuti bersama tidak dapat begitu saja mengurangi hak cuti tahunan yang telah dimiliki pekerja. Aturan ini memberi perlindungan atas hak istirahat, sekaligus menuntut perusahaan menyesuaikan pengelolaan jadwal dan administrasi cuti. Agar penerapannya tidak menimbulkan perbedaan tafsir, APINDO menilai pemerintah perlu menyediakan acuan yang dapat digunakan lintas sektor, termasuk penjelasan tentang perhitungan hari kerja efektif dalam kalender tahunan.
Dorongan tersebut pada dasarnya meminta pengaturan hari libur dilengkapi dengan rujukan mengenai hari kerja, bukan menolak ketentuan baru atau mengurangi perlindungan pekerja. Kejelasan mengenai jumlah hari kerja efektif dapat membantu dunia usaha memperkirakan kapasitas operasional dan biaya tenaga kerja, sementara hak cuti pekerja tetap dihormati sesuai aturan. Pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan pedoman atau penjelasan teknis yang menerangkan cara menyusun kalender kerja ketika terdapat hari libur nasional dan cuti bersama. Acuan yang seragam juga berpotensi mencegah kebingungan dalam pelaksanaan di tingkat perusahaan. Dengan begitu, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan seiring dengan perencanaan usaha yang lebih tertib dan kepastian bagi semua pihak mengenai jadwal kerja tahunan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, berpandangan bahwa pemerintah perlu menetapkan patokan jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun. Acuan tersebut dinilai penting agar perusahaan memiliki dasar yang lebih jelas ketika menyusun rencana kerja dan menghitung kapasitas produksi. Menurut Bob, rentang yang dapat dipertimbangkan adalah 245 sampai 250 hari kerja per tahun. Patokan tahunan ini diharapkan membantu dunia usaha menyusun perencanaan secara lebih terukur, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menyesuaikan pelaksanaan kerja dengan kondisi masing-masing perusahaan.
Logika perhitungannya, perusahaan dapat menggunakan jumlah hari kerja tahunan sebagai salah satu komponen untuk memperkirakan output. Jika produktivitas harian telah diketahui, angka tersebut dapat dikalikan dengan jumlah hari kerja dalam setahun untuk memperoleh gambaran kapasitas produksi. Dengan begitu, perusahaan memiliki pendekatan sederhana untuk menerjemahkan target produktivitas harian ke dalam proyeksi tahunan. Perhitungan ini juga dapat menjadi bahan dalam menyusun target, memperkirakan kebutuhan operasional, dan menilai apakah kapasitas yang direncanakan sejalan dengan sasaran usaha. Acuan hari kerja yang konsisten membantu menyamakan dasar perhitungan, meskipun hasil akhir tetap dipengaruhi faktor lain, termasuk tingkat produktivitas yang dicapai.
Bob juga membandingkan pengaturan hari kerja di Indonesia dengan praktik di sejumlah negara. Ia menyebut India dan Vietnam sebagai contoh negara yang memiliki pengaturan hari kerja berbeda, termasuk aktivitas kerja pada hari Sabtu. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pola hari kerja dapat bervariasi antarnegara dan tidak selalu mengikuti susunan yang sama. Bagi APINDO, pembahasan mengenai jumlah hari kerja efektif perlu mempertimbangkan cara pengaturan itu berdampak pada perencanaan perusahaan dan produktivitas. Usulan rentang 245–250 hari dimaksudkan sebagai patokan untuk membantu menghitung kapasitas, bukan semata-mata menetapkan jadwal seragam bagi seluruh perusahaan. Kepastian dasar tahunan dapat memberi pelaku usaha ukuran yang lebih terarah saat menerjemahkan produktivitas harian menjadi perkiraan output setahun.
Jumlah hari operasional dalam setahun menjadi salah satu dasar bagi perusahaan untuk menyusun rencana produksi dan memperkirakan produktivitas. Kepastian mengenai waktu kerja membantu manajemen menentukan kapan kegiatan produksi berlangsung, berapa kapasitas yang dapat digunakan, serta bagaimana target perlu disesuaikan. Hal ini terutama penting bagi industri yang mengandalkan jadwal operasional konsisten, termasuk perusahaan dengan proses produksi berkelanjutan atau koordinasi rantai pasok yang ketat. Jika kalender kerja berubah atau tidak jelas, penjadwalan tenaga kerja, penggunaan mesin, pengadaan bahan baku, dan pengiriman produk dapat ikut terdampak. Karena itu, informasi hari kerja efektif bukan sekadar urusan kalender, melainkan masukan praktis untuk merencanakan kegiatan usaha.
Menurut Bob, aturan yang hanya merinci hari libur belum cukup memberikan gambaran bagi perusahaan. Tanpa acuan mengenai jumlah hari kerja efektif, perusahaan akan kesulitan menghitung berapa hari yang benar-benar tersedia untuk menjalankan kegiatan operasional selama satu tahun. Ketidakjelasan tersebut dapat menyulitkan penyusunan jadwal produksi dan perhitungan kapasitas secara realistis. Perusahaan juga menjadi lebih sulit memprediksi output yang mungkin dihasilkan, sebab perkiraan produksi bergantung pada waktu operasional yang tersedia. Dengan dasar kalender kerja yang jelas, pelaku usaha dapat menyusun rencana dan target berdasarkan jumlah hari yang dapat digunakan, bukan hanya mengurangi hari libur dari kalender tanpa kepastian mengenai hari kerja efektif.
Dampak perubahan hari kerja efektif terhadap produktivitas tidak selalu bergerak ke satu arah. Sebagaimana dipaparkan Bob, produktivitas dapat naik atau turun seiring perubahan jumlah hari kerja efektif. Bertambahnya hari operasional dapat memberi perusahaan lebih banyak waktu untuk menjalankan produksi, sementara berkurangnya hari tersedia dapat membatasi waktu kerja dan memengaruhi output. Namun, kepastian jumlah hari tetap diperlukan agar perusahaan dapat menilai kondisi tersebut dan menyesuaikan rencana secara terukur. Bagi industri yang perlu menjaga kesinambungan jadwal, kejelasan acuan hari kerja membantu menghubungkan kalender tahunan dengan kebutuhan produksi dan perkiraan hasil. Dengan demikian, pembahasan mengenai hari kerja efektif berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan menyusun perencanaan operasional yang lebih pasti.
APINDO belum menetapkan sikap akhir terhadap seluruh ketentuan dalam undang-undang yang menjadi pembahasan. Organisasi pengusaha tersebut masih mempelajari substansi aturan secara menyeluruh dan menunggu kejelasan aturan turunan yang akan diterbitkan pemerintah. Ketentuan pelaksana dinilai penting karena akan menjelaskan bagaimana norma umum diterapkan dalam hubungan kerja sehari-hari. Karena itu, penilaian terhadap dampak aturan perlu dilakukan setelah rincian teknisnya tersedia, bukan hanya berdasarkan bunyi ketentuan di tingkat undang-undang.
Bob menekankan bahwa pengaturan teknis sebaiknya memperhatikan perbedaan karakter operasional antarindustri. Pola kerja di sektor manufaktur, perdagangan, jasa, dan bidang lain tidak selalu sama, baik dalam hal jam operasional maupun kebutuhan tenaga kerja. Ketentuan yang disusun terlalu seragam berisiko tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dan jenis pekerjaan tertentu. Menurut pandangannya, aturan umum tetap diperlukan sebagai acuan dan pelindung, tetapi penerapannya perlu memberi ruang bagi penyesuaian yang wajar berdasarkan kebutuhan usaha serta kesepakatan dengan pekerja.
Ruang penyesuaian tersebut, lain, dapat dituangkan melalui perjanjian kerja bersama (PKB). Dengan mekanisme ini, perusahaan dan pekerja dapat menyepakati pembagian jam kerja yang paling sesuai, sepanjang tetap mengikuti batas dan perlindungan yang ditetapkan peraturan. Bob memberi contoh pengaturan waktu kerja mingguan: ketentuan dapat menetapkan jumlah jam kerja dalam satu minggu, sementara pembagian jamnya diatur melalui kesepakatan di tingkat perusahaan. Dengan demikian, jumlah jam kerja mingguan dapat menjadi patokan bersama tanpa mengharuskan setiap industri memakai susunan hari dan jam yang identik.
Pendekatan tersebut juga dipandang dapat membantu perusahaan merencanakan.
23 kunjungan
