Jakarta | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan kalangan usaha yang bergerak di bidang ekspor sumber daya alam merespons positif aturan baru mengenai devisa hasil ekspor (DHE). Menurut dia, tanggapan tersebut disampaikan oleh sejumlah organisasi dan asosiasi usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pemerintah menilai respons itu menunjukkan bahwa ketentuan yang disusun dapat dipahami oleh pihak-pihak yang akan menjalankannya. Susiwijono menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
Ia menjelaskan, Kadin, Apindo, dan asosiasi terkait memberikan respons positif karena aturan DHE dinilai memiliki ketentuan yang jelas dan transparan. Kejelasan tersebut, menurut penjelasannya, menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku usaha dalam memahami kewajiban yang berlaku bagi kegiatan ekspor sumber daya alam. Dengan ketentuan yang disampaikan secara terbuka, perusahaan dapat mengetahui aturan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan devisa hasil ekspor. Pemerintah menyebut masukan dari organisasi usaha turut menjadi bagian dari komunikasi mengenai kebijakan tersebut, sementara respons yang diterima sejauh ini dinilai mendukung penerapan aturan baru.
Susiwijono juga mengatakan belum ada pelaku usaha yang menyampaikan keberatan terhadap ketentuan tersebut. Pernyataan itu menggambarkan penilaian pemerintah atas tanggapan yang diterima dari kalangan usaha, bukan berarti seluruh perusahaan telah menyampaikan pandangan secara langsung. Ia menekankan bahwa organisasi dan asosiasi yang memberikan respons menilai aturan tersebut jelas serta transparan. Keterangan pemerintah ini menjadi perkembangan awal dalam pembahasan mengenai pelaksanaan aturan DHE SDA, khususnya terkait penerimaan kebijakan oleh kelompok usaha yang terdampak. Respons positif yang disebutkan pemerintah dapat menjadi dasar komunikasi lebih lanjut dengan eksportir, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain dalam memahami ketentuan yang berlaku.
Kerangka kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) mengatur agar penerimaan ekspor masuk kembali ke sistem keuangan Indonesia. Eksportir wajib merepatriasi 100 persen DHE SDA ke dalam negeri dan menempatkannya melalui bank devisa yang ditunjuk, termasuk bank devisa milik negara. Repatriasi berarti membawa hasil ekspor ke Indonesia; kewajiban ini berbeda dari ketentuan mengenai berapa lama dana harus ditahan atau ditempatkan.
Besaran dan jangka waktu retensi dibedakan menurut sektor. Untuk ekspor minyak dan gas bumi, eksportir wajib menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA selama tiga bulan. Sementara itu, bagi sektor nonmigas, ketentuannya adalah penempatan 100 persen selama 12 bulan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan devisa hasil ekspor tersedia di dalam negeri dalam periode tertentu, sekaligus menerapkan perlakuan yang sesuai dengan karakter masing-masing sektor.
Penempatan dilakukan melalui rekening khusus dalam valuta asing pada bank yang memenuhi ketentuan. Berdasarkan PP 2/2026, DHE SDA nonmigas yang telah ditempatkan tetap dapat digunakan untuk sejumlah keperluan yang ditetapkan. Pertama, dana dapat ditukar ke rupiah, dengan jumlah penukaran paling banyak 50 persen. Kedua, dana dapat dipakai untuk membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada pemerintah. Ketiga, penggunaannya mencakup pembayaran dividen dalam valuta asing.
Selain itu, dana dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal, serta pembayaran pinjaman hingga kebutuhan modal kerja. Ketentuan penggunaan tersebut memberi ruang bagi eksportir untuk memenuhi kebutuhan usaha tanpa mengabaikan kewajiban penempatan. Namun, dana tetap harus berada dalam rekening khusus valas dan penggunaannya mengikuti batas serta tujuan yang diperbolehkan. Karena itu, repatriasi tidak serta-merta berarti seluruh dana harus dikonversi ke rupiah atau bebas dipindahkan ke rekening lain. Eksportir perlu memahami perbedaan kewajiban membawa DHE ke Indonesia, masa retensi sesuai sektor, dan pengecualian penggunaan yang diatur. Pemahaman atas tiga unsur ini penting agar pengelolaan arus kas perusahaan tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 18A mengatur relaksasi khusus dalam pengelolaan Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ketentuan ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bilateral, kesepahaman, maupun kesepakatan perdagangan lain dengan negara yang ditetapkan memenuhi kriteria relaksasi. Dengan demikian, fasilitas tersebut tidak berlaku secara umum bagi seluruh eksportir atau seluruh negara tujuan ekspor. Penerapannya bergantung pada adanya pengaturan perdagangan yang dimaksud serta penetapan negara terkait sesuai kriteria yang berlaku. Pasal ini memberikan ruang penyesuaian atas kewajiban penempatan DHE SDA, tetapi hanya untuk cakupan yang telah ditentukan. Karena itu, eksportir perlu memastikan bahwa transaksi dan negara mitranya termasuk dalam ketentuan sebelum menggunakan fasilitas tersebut.
Relaksasi Pasal 18A ditujukan bagi DHE SDA dari sektor pertambangan. Eksportir yang memenuhi persyaratan dapat menempatkan sedikitnya 30 persen dari DHE SDA pada rekening khusus DHE SDA selama sekurang-kurangnya tiga bulan, terhitung sejak dana ditempatkan di rekening tersebut. Ketentuan ini menetapkan batas minimum porsi dana sekaligus jangka waktu penempatan, sehingga keduanya perlu diperhatikan dalam perencanaan arus kas perusahaan. Penempatan tidak harus dilakukan hanya pada bank yang sama dengan rekening khusus. Dana yang memenuhi ketentuan juga dapat ditempatkan pada bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing. Pengaturan ini memberi pilihan lebih luas dalam mengelola penempatan, sepanjang persyaratan porsi dan durasinya tetap dipenuhi.
Selain penempatan dana, Pasal 18A juga mengatur kemungkinan penukaran DHE SDA ke rupiah pada bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing. Artinya, eksportir pertambangan yang menggunakan fasilitas ini dapat memanfaatkan layanan bank tersebut untuk kebutuhan penukaran, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, adanya relaksasi tidak berarti seluruh eksportir yang memenuhi kriteria wajib menggunakannya. Pemanfaatan Pasal 18A bersifat pilihan, bukan kewajiban. Perusahaan dapat menilai apakah fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan likuiditas, kewajiban pembayaran, serta pengelolaan risiko valuta asingnya. Sebelum mengambil keputusan, eksportir sebaiknya memeriksa persyaratan teknis dan memastikan pemenuhan ketentuan penempatan maupun transaksi melalui bank. Dengan memahami ruang lingkupnya, pelaku usaha dapat menentukan penggunaan relaksasi secara tepat tanpa menganggapnya sebagai penghapusan kewajiban DHE SDA secara menyeluruh.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif agar eksportir dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 18A. Pertama, eksportir harus berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di sektor pertambangan. Kedua, perusahaan tersebut memiliki sedikitnya satu pemegang saham yang berasal dari negara yang telah ditetapkan. Ketiga, pemegang saham dari negara tersebut harus memiliki porsi kepemilikan paling sedikit 10 persen. Dengan demikian, pemenuhan hanya satu atau dua syarat belum cukup untuk memperoleh fasilitas tersebut.
Eksportir yang memenuhi kriteria dan menggunakan Pasal 18A wajib menempatkan sedikitnya 30 persen dari devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) selama jangka waktu paling singkat tiga bulan. Penempatan dilakukan pada bank devisa yang ditetapkan, termasuk bank devisa non-BUMN. Ketentuan mengenai jenis bank ini menjadi pembeda penting bagi peserta fasilitas, karena pilihan bank yang tersedia tidak terbatas pada bank milik negara.
Apabila eksportir memilih tidak memanfaatkan Pasal 18A, kewajiban penempatan yang berlaku mengikuti ketentuan umum berdasarkan jenis komoditas. Untuk pertambangan nonmigas, eksportir harus menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan pada bank devisa BUMN. Dana tersebut dapat digunakan untuk lima tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11A. Sementara itu, eksportir pertambangan migas tetap wajib menempatkan sedikitnya 30 persen DHE selama paling singkat tiga bulan pada bank devisa BUMN.
Baca juga: Syafif Goes to Aceh Hadirkan 24 Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Banda Aceh
21 kunjungan
