Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pekerja sektor formal dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan akan memperoleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Keterangan tersebut disampaikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Pernyataan ini menjelaskan salah satu bentuk dukungan pemerintah yang diarahkan kepada pekerja formal berdasarkan batas penghasilan bulanan tersebut. Dengan skema PPh 21 DTP, pajak penghasilan yang dimaksud ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi kriteria yang disebutkan. Airlangga juga memberikan perkiraan jumlah pekerja yang termasuk dalam kelompok penerima insentif ini.
Menurut Airlangga, jumlah pekerja dengan penghasilan di bawah batas Rp 10 juta per bulan diperkirakan mencapai sekitar 13 juta orang. Angka itu menggambarkan cakupan pekerja yang berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan PPh Pasal 21 DTP, sesuai keterangan yang ia sampaikan. Perkiraan tersebut merujuk pada pekerja sektor formal dengan tingkat penghasilan dalam rentang yang disebutkan, bukan seluruh pekerja tanpa membedakan sektor atau besaran gaji. Batas penghasilan maksimal Rp 10 juta menjadi informasi utama untuk memahami kelompok yang dimaksud dalam pengumuman tersebut. Dengan menyebut perkiraan jumlah penerima, pemerintah memberikan gambaran mengenai skala pekerja yang menjadi sasaran dukungan pajak ini.
Keterangan mengenai insentif tersebut berfokus pada dua hal: pekerja harus berada di sektor formal dan gajinya tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan. Airlangga menyebut sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah ambang itu sebagai perkiraan kelompok yang akan memperoleh manfaat. Pernyataan tersebut tidak merinci besaran penghematan pajak bagi masing-masing pekerja maupun berapa lama insentif akan berlaku. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari keterangannya terbatas pada sasaran berdasarkan sektor dan penghasilan, sifat PPh Pasal 21 sebagai pajak yang ditanggung pemerintah, serta perkiraan jumlah pekerja terkait. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau ketentuan teknis tidak disertakan dalam keterangan yang menjadi dasar bagian ini. Rujukan waktu dan tempatnya adalah pernyataan Airlangga di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.
Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan dua bentuk dukungan yang menyasar kelompok pekerja dengan kriteria berbeda. Insentif PPh 21 DTP berkaitan dengan pajak penghasilan atas gaji, dan dalam kebijakan yang dibahas berlaku bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta. Sementara itu, BSU diberikan sebagai bantuan langsung kepada pekerja atau buruh yang berada pada tingkat upah lebih rendah. Perbedaan sasaran ini penting agar kedua program tidak dipahami sebagai bantuan yang memiliki batas penerima maupun mekanisme yang sama.
Menurut Airlangga, BSU diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan ditujukan bagi kelompok yang disebut sebagai kelas menengah. Dengan demikian, ukuran upah menjadi salah satu pembeda utama: insentif PPh 21 DTP mencakup pekerja bergaji hingga Rp 10 juta, sedangkan BSU diarahkan kepada penerima dengan penghasilan di bawah ambang yang disampaikan untuk program tersebut. Keterangan ini menunjukkan adanya pembagian sasaran dalam paket insentif pekerja, bukan pemberian manfaat yang seragam kepada seluruh kelompok berpenghasilan.
Total bantuan BSU disebut sebesar Rp 900.000. Angka tersebut merujuk pada jumlah bantuan yang disampaikan untuk program subsidi upah, sehingga perlu dibedakan dari manfaat berupa dukungan pajak melalui PPh 21 DTP. Dalam membaca informasi mengenai kedua kebijakan, pekerja sebaiknya memperhatikan jenis program, kelompok penerima, serta batas upah yang disebutkan oleh pemerintah. Keterangan Airlangga mengenai sasaran BSU menyebut pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan dan menyatakan bahwa program itu bukan untuk kelas menengah. Sementara angka Rp 10 juta berkaitan dengan cakupan gaji untuk insentif PPh 21 DTP, bukan batas penerima BSU. Penjelasan terpisah tersebut membantu pembaca memahami bahwa kedua insentif memiliki tujuan dan sasaran masing-masing.
Ketika ditanya apakah pekerja yang tinggal di daerah dengan upah minimum provinsi (UMP) tertentu, termasuk Jakarta, dipastikan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penentuan penerima mengacu pada batas nominal gaji. Dengan demikian, lokasi kerja atau besarnya UMP di suatu wilayah tidak dengan sendirinya memastikan seseorang memperoleh bantuan. Pemerintah melihat apakah penghasilan pekerja memenuhi kriteria nominal yang ditetapkan.
Airlangga menyatakan BSU diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta. Penjelasan itu menempatkan besaran gaji sebagai tolok ukur utama, bukan semata-mata status pekerja di daerah dengan upah minimum tinggi. Karena itu, pekerja di Jakarta maupun provinsi lain perlu memperhatikan syarat pendapatan yang disebutkan, alih-alih menganggap semua pekerja di wilayah tertentu otomatis termasuk penerima.
Ia juga menyampaikan bahwa data calon penerima masih dipertukarkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Proses pertukaran data tersebut menjadi bagian dari pendataan penerima bantuan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa informasi mengenai siapa saja yang memenuhi kriteria masih perlu merujuk pada data dan mekanisme resmi kementerian, bukan hanya pada perkiraan berdasarkan tempat tinggal atau besaran UMP.
Dalam pemberitaan mengenai batas penghasilan, terdapat penyebutan angka yang berbeda: Airlangga menyebut pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, sementara batas Rp 3,5 juta juga muncul dalam informasi terkait BSU. Kedua angka tersebut perlu dicatat secara transparan karena tidak sama. Perbedaan penyebutan ini tidak dapat dijelaskan hanya dari pernyataan yang tersedia, sehingga tidak tepat untuk menebak alasan atau menganggap salah satunya sebagai koreksi atas angka lainnya.
Bagi pekerja yang ingin memastikan kelayakan, hal yang paling relevan adalah mengikuti pengumuman resmi pemerintah dan memeriksa ketentuan yang berlaku pada saat penyaluran. Penjelasan Airlangga menegaskan prinsip bahwa batas nominal gaji menjadi acuan, tetapi rincian penerima tetap berkaitan dengan proses pengelolaan data di Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan membedakan kriteria pendapatan dari lokasi kerja, masyarakat dapat memahami bahwa UMP daerah bukan jaminan otomatis untuk menerima BSU.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan. Dengan demikian, daftar akhir pekerja yang akan menerima bantuan belum tersedia ketika keterangan tersebut disampaikan. Tahap ini menjadi bagian penting sebelum instansi terkait dapat memastikan siapa saja yang memenuhi ketentuan sebagai penerima. Informasi yang ada belum menunjukkan bahwa proses finalisasi telah selesai, sehingga data yang beredar atau masih bersifat sementara tidak dapat diperlakukan sebagai daftar resmi penerima BSU.
Setelah proses finalisasi data di Kementerian Keuangan selesai, Kementerian Ketenagakerjaan akan bekerja bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan validasi dan verifikasi. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan persyaratan program dan kondisi pekerja yang bersangkutan. Keterlibatan kedua lembaga juga menjadi bagian dari upaya mencocokkan informasi sebelum penetapan penerima. Karena itu, tahapan pemeriksaan perlu dibedakan dari finalisasi data yang saat ini masih berlangsung di Kementerian Keuangan.
Yassierli menekankan bahwa validasi dan verifikasi dilakukan secara ketat agar bantuan dapat disalurkan kepada pekerja yang tepat sasaran. Ketelitian dalam pemeriksaan penting untuk mengurangi kekeliruan pada data penerima, termasuk kemungkinan data yang tidak sesuai dengan kriteria program. Meski demikian, hingga pernyataan tersebut diberikan, Kementerian Ketenagakerjaan belum memperoleh data final penerima BSU.
Baca juga: Penyaluran BSU Tahap Pertama Menjangkau 2,45 Juta Pekerja | Status Pengambilalihan Gaji PPPK Daerah dan Kabar Kenaikan Gaji PNS Terbaru
136 kunjungan
