Jakarta | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 memiliki landasan hukum baru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026. Dengan terbitnya aturan ini, pemerintah memiliki dasar hukum yang menjadi rujukan dalam menentukan upah minimum untuk tahun mendatang, termasuk mekanisme penghitungan yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan UMP di setiap provinsi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa mekanisme penghitungan upah minimum tahun depan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat ia ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Senin. Yassierli mengatakan bahwa undang-undang baru telah terbit. Keterangan ini menegaskan bahwa pembahasan mengenai dasar penghitungan upah minimum 2027 perlu mengacu pada ketentuan yang kini berlaku, bukan hanya pada kebijakan sebelumnya.
Ketika ditanya apakah mekanisme penetapan UMP masih sama seperti sebelumnya, Yassierli mengarahkan masyarakat untuk merujuk pada ketentuan dalam beleid terbaru. Karena itu, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah perlu mencermati isi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 sebagai acuan resmi. Rujukan langsung terhadap aturan tersebut dapat membantu menghindari anggapan bahwa formula lama otomatis tetap digunakan. Ketentuan baru menjadi landasan bagi proses penetapan upah minimum 2027, sedangkan rincian mekanismenya perlu dipahami berdasarkan bunyi undang-undang, termasuk aturan pelaksanaan yang relevan apabila tersedia. Sikap merujuk pada beleid terbaru juga penting agar informasi yang beredar mengenai proses penetapan UMP tidak hanya bertumpu pada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan memahami dasar hukum yang telah diundangkan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan penetapan upah minimum secara lebih tepat dan membedakan pernyataan mengenai keberadaan aturan baru dengan rincian variabel penghitungannya.
Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan bahwa penentuan upah minimum mengacu pada formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL). Ketentuan ini menempatkan formula sebagai landasan untuk menetapkan besaran upah minimum, dengan mempertimbangkan sejumlah variabel yang telah ditentukan. Dalam pembahasan aturan baru UMP 2027, pemahaman atas variabel tersebut penting karena ketiganya menjadi dasar dalam menentukan kenaikan upah minimum. Dengan demikian, penetapan upah tidak hanya merujuk pada satu kondisi, tetapi mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan hidup.
Tiga variabel yang dipertimbangkan dalam formula penghitungan upah minimum adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu unsur yang diperhatikan dalam melihat perkembangan kegiatan ekonomi. Inflasi juga masuk ke dalam formula sebagai variabel yang mencerminkan perubahan harga. Sementara itu, indeks tertentu merupakan komponen lain yang turut dipertimbangkan dalam penentuan upah minimum. Pasal tersebut menyebut ketiga unsur ini sebagai bagian dari formula, sehingga masing-masing berperan dalam proses penetapan besaran upah. Ketentuan ini menyatakan variabel yang digunakan tanpa menguraikan rincian perhitungan atau nilai untuk setiap komponen.
Keberadaan ketiga variabel tersebut memberi kerangka pertimbangan bagi penentuan kenaikan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu menjadi dasar untuk menentukan besaran kenaikan, bersama acuan formula penghitungan atau KHL sebagaimana disebutkan dalam Pasal 139. Artinya, pembahasan mengenai UMP 2027 perlu memperhatikan hubungan formula dan variabel-variabelnya, bukan hanya melihat hasil penetapan. Namun, penyebutan komponen tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan besaran kenaikan tertentu. Tanpa rincian perhitungan maupun angka tambahan dalam ketentuan yang dibahas, uraian ini terbatas pada fungsi masing-masing variabel sebagai pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Kerangka ini membantu menjelaskan faktor yang menjadi perhatian ketika besaran upah minimum ditentukan, sekaligus menjaga agar pembahasan tetap berpatokan pada ketentuan yang tersedia.
Dalam formula penetapan upah minimum, indeks tertentu menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan. Undang-undang menetapkan rentang indeks tersebut dari 0,5 hingga 1. Rentang ini memberikan batas bagi nilai indeks yang digunakan dalam penghitungan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan angka upah minimum yang akan ditetapkan. Nilai yang digunakan perlu dibaca sebagai bagian dari formula secara keseluruhan, bukan sebagai besaran kenaikan yang berdiri sendiri.
Karena indeks berada dalam suatu rentang, penetapannya perlu mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta kondisi yang relevan di daerah. Namun, rentang 0,5 sampai 1 saja tidak cukup untuk memperkirakan hasil akhir. Penghitungan tetap bergantung pada variabel lain dalam formula dan proses penetapan yang diatur. Dengan demikian, pembahasan mengenai indeks perlu dibedakan dari pengumuman nilai upah minimum; keduanya tidak dapat disamakan sebelum seluruh komponen dan hasil penghitungan tersedia.
Pasal 139 ayat (4) juga memuat mekanisme pembanding dalam penetapan upah minimum. Berdasarkan ketentuan tersebut, dasar penetapan adalah nilai tertinggi hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah. Artinya, hasil formula tidak menjadi satu-satunya acuan yang dipertimbangkan. Nilai KHL yang disepakati daerah turut diperbandingkan dengan hasil formula, lalu nilai yang lebih tinggi menjadi dasar sesuai ketentuan itu.
Mekanisme ini menempatkan KHL sebagai pertimbangan yang memiliki peran nyata, bukan sekadar informasi tambahan. Pada saat yang sama, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa KHL selalu menjadi angka penetapan, sebab hasil formula dapat saja lebih tinggi. Sebaliknya, hasil formula juga tidak otomatis menjadi dasar apabila nilai KHL yang disepakati lebih tinggi. Penetapan bergantung pada perbandingan kedua nilai tersebut. Tanpa tersedianya hasil penghitungan dan kesepakatan KHL untuk daerah terkait, belum tepat menyimpulkan angka upah minimum maupun besaran kenaikan untuk 2027. Pemahaman ini membantu memisahkan unsur formula, batas indeks, dan pembanding KHL dalam membaca aturan baru secara cermat.
Penentuan upah minimum tidak semata-mata dilakukan dengan memasukkan angka ke dalam formula. Aturan baru juga mengarahkan pemerintah untuk memperhatikan sejumlah faktor yang memengaruhi kewajaran dan relevansi hasilnya. Mengacu pada Pasal 138, pertimbangan tersebut mencakup kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan. Dengan demikian, formula berperan sebagai alat penghitungan, sementara faktor-faktor itu memberi konteks dalam menetapkan besaran upah minimum.
KHL memiliki peran yang perlu dibedakan secara cermat. Di satu sisi, kebutuhan hidup layak merupakan faktor yang harus diperhatikan ketika upah minimum ditetapkan. Di sisi lain, KHL juga digunakan sebagai pembanding terhadap hasil penghitungan, sehingga hasil formula dapat ditinjau dalam kaitannya dengan kebutuhan hidup pekerja. Hal ini tidak berarti bahwa nilai KHL otomatis menjadi angka upah minimum atau menggantikan formula. Keduanya berkaitan, tetapi menjalankan fungsi yang berbeda dalam proses penetapan.
Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan juga bukan sekadar informasi tambahan. Perkembangan ekonomi dapat memberikan gambaran mengenai situasi yang dihadapi wilayah, sedangkan keadaan ketenagakerjaan membantu melihat dinamika pasar kerja. Kedua faktor tersebut harus diperhatikan sesuai ketentuan undang-undang, bersama KHL, dalam proses penetapan upah minimum. Karena itu, pembacaan terhadap aturan sebaiknya tidak berhenti pada cara menghitung kenaikan atau nilai tertentu. Perlu pula dipahami bagaimana faktor-faktor yang disebutkan dalam Pasal 138 menjadi bagian pertimbangan kebijakan. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa penetapan upah minimum memerlukan perhatian terhadap hasil penghitungan sekaligus konteks yang melingkupinya, tanpa menyamakan setiap faktor dengan komponen formula. Dengan memahami perbedaan peran tersebut, pekerja dan pemberi kerja dapat menilai kebijakan secara lebih utuh, sementara pembahasan mengenai KHL tetap ditempatkan secara proporsional dalam kerangka aturan yang berlaku.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga Menata Distribusi BBM untuk Memenuhi Kebutuhan Malang
11 kunjungan
