Jakarta | Polri menyatakan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung. Penanganan perkara ini tidak hanya diarahkan pada dugaan pelanggaran pasal penyadapan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satu hal yang sedang didalami adalah dugaan makar. Kepolisian belum menyatakan dugaan itu terbukti; penyidik masih mengumpulkan dan mengkaji informasi untuk memahami rangkaian peristiwa secara menyeluruh.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safruddin mengatakan tim penyidik bekerja secara intensif untuk mendalami dugaan makar tersebut. Dalam keterangannya pada Minggu, 8 November 2026, ia menyampaikan bahwa tim terus bekerja dan menelusuri dugaan yang muncul dalam proses penyidikan. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemeriksaan perkara masih berjalan, sementara penyidik menilai informasi yang tersedia sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Pendalaman tersebut dilakukan dalam kerangka penyidikan, bukan sebagai pengumuman bahwa unsur tindak pidana makar telah dipastikan terpenuhi.
Dengan demikian, fokus penyidikan mencakup dugaan penyadapan ilegal sekaligus kemungkinan kaitan dengan dugaan makar, tetapi keduanya tetap perlu dibedakan dari kesimpulan hukum. Penelusuran yang dilakukan kepolisian bertujuan menguji fakta, memperoleh keterangan, dan menilai apakah bukti yang ditemukan mendukung dugaan tertentu. Hingga ada penjelasan resmi lebih lanjut, status makar dalam perkara ini masih berupa dugaan yang sedang diperiksa. Polri belum menyampaikan bahwa penyadapan dilakukan dengan tujuan makar ataupun bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan kejahatan. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil kerja tim penyidik dan proses hukum yang berlaku.
Sumber menyebut empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Nama yang dicantumkan adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Informasi tersebut menempatkan perkara ini dalam rangkaian penyidikan yang masih berlanjut, dengan dugaan tindakan terhadap komunikasi serta data elektronik.
Menurut keterangan yang sama, para tersangka saat ini dijerat dengan pasal mengenai penyadapan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan disebut sebagai nomor milik Presiden Prabowo. Rincian tersebut merupakan dugaan dalam perkara, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum proses penyidikan dan pembuktian berjalan lebih lanjut.
Sumber juga memuat keterangan konferensi pers Asep yang berlangsung pada Selasa, 3 November 2026. Dalam keterangan itu, Asep disebut menyampaikan tiga inisial tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH. Rincian tersebut berbeda dari daftar empat nama yang dicantumkan sumber dalam bagian lain. Perbedaan jumlah dan penyebutan nama itu perlu disampaikan sebagaimana adanya, tanpa menyimpulkan alasan atau menganggap salah satu rincian telah mengoreksi rincian lainnya.
Dengan demikian, informasi yang tersedia memuat dua bentuk penyebutan: daftar empat nama yang dikaitkan dengan penetapan tersangka dan pernyataan konferensi pers yang menyebut tiga inisial. Identitas maupun status masing-masing orang sebaiknya merujuk pada keterangan resmi penyidik dan dokumen perkara yang dapat diverifikasi. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, pembaca perlu membedakan dugaan tindak pidana, sangkaan pasal, serta fakta yang telah diuji dalam proses hukum. Penyebutan nama dalam laporan ini juga tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau kesalahan seseorang.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Informasi mengenai rentang waktu tersebut menjadi bagian dari pemberitaan tentang penyidikan yang berlanjut, sementara dugaan makar juga disebut sedang ditelusuri. Namun, keterangan yang tersedia belum memaparkan secara terperinci kapan penyadapan itu mulai dilakukan, berapa lama berlangsung, maupun perangkat atau metode yang diduga digunakan. Karena itu, periode sejak 2025 perlu dipahami sebagai klaim yang disampaikan sumber, bukan sebagai uraian kronologi lengkap yang telah dijelaskan kepada publik.
Dalam perkara yang masih ditangani, dugaan penyadapan dan penelusuran dugaan makar merupakan hal yang disebut dalam konteks pemberitaan tersebut. Informasi yang ada tidak merinci bukti yang menjadi dasar penyelidikan, pihak-pihak yang diduga terlibat, ataupun tahapan pemeriksaan. Tidak tersedia pula keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana dugaan penyadapan itu pertama kali diketahui. Batas informasi tersebut penting diperhatikan agar klaim yang masih ditelusuri tidak disajikan sebagai fakta hukum yang telah dipastikan.
Sumber juga menyatakan Prabowo memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November. Pernyataan mengenai pemecatan itu tercantum bersama informasi tentang penyadapan, tetapi keterangan yang tersedia tidak menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat kedua hal tersebut. Tidak ada alasan pemecatan yang disebutkan dalam informasi ini, sehingga motif keputusan itu tidak dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang ada. Tanggal dan jabatan tersebut dapat dicatat sebagai informasi yang disampaikan sumber tanpa menambahkan penjelasan lain.
Dengan demikian, dua hal yang dapat dicatat dari keterangan tersebut adalah klaim bahwa penyadapan ilegal terhadap Prabowo berlangsung sejak 2025 dan pernyataan bahwa Sigit diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November. Keduanya tidak boleh otomatis dianggap saling berkaitan hanya karena muncul dalam rangkaian pemberitaan yang sama. Penjelasan lebih lanjut mengenai dasar dugaan penyadapan, perkembangan penyidikan, serta alasan pemecatan belum tersedia dalam informasi yang diberikan. Pemisahan klaim, fakta yang disebut, dan hal yang belum diterangkan membantu menjaga pemberitaan tetap cermat.
Komisi III DPR berencana menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan membahas perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik. Rapat itu dijadwalkan setelah masa sidang DPR dibuka kembali pada Selasa, 10 November 2026. Dengan demikian, agenda bersama kepolisian dapat dilakukan pada pekan yang sama setelah kegiatan persidangan dimulai.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III ingin memperoleh penjelasan mengenai langkah penyidikan yang telah dilakukan, termasuk upaya mengungkap pihak yang berada di balik penyadapan. Pembahasan juga akan menelusuri motif tindakan tersebut agar perkara dapat dipahami secara utuh, bukan hanya dari sisi teknis penyadapan. Habiburokhman menekankan pentingnya kejelasan mengenai siapa yang terlibat dan apa tujuan tindakan itu. Informasi tersebut dinilai penting bagi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum serta untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai ketentuan.
Habiburokhman mengatakan rapat akan dipimpinnya bersama para wakil ketua Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam juga disebut akan hadir dalam memimpin rapat bersama jajaran pimpinan tersebut. Susunan pimpinan ini diharapkan memungkinkan pembahasan berlangsung terarah dan mencakup perhatian lembaga terhadap perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
Komisi III, menurut Habiburokhman, akan mengawal penanganan perkara sampai duduk persoalannya menjadi jelas. Pengawasan itu mencakup perhatian terhadap perkembangan penyidikan dan penjelasan kepolisian mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat maupun motif di balik penyadapan. Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Karena itu, rapat dengan Kapolri diharapkan menjadi ruang untuk meminta keterangan sekaligus memastikan proses berjalan secara akuntabel, berdasarkan fakta, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Baca juga: PWI Baubau Desak Penanganan Transparan atas Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis | Yusril Buka Ruang Penyidikan Dugaan Pelanggaran di Lapas Cibinong | Polisi Dalami Dugaan Pelecehan terhadap Influencer Sashfir di Toilet Restoran Senopati
497 kunjungan
