Jakarta | Megawati Soekarnoputri kembali mengingat pernyataannya beberapa tahun lalu bahwa pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah waktunya dilakukan. Ia menyampaikan pengingat tersebut dalam pidato pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026. Pernyataan itu menjadi bagian dari pidatonya pada acara tersebut, ketika Megawati menyinggung kembali pandangan yang pernah ia sampaikan sebelumnya mengenai pergantian pimpinan Polri.
Dalam pidato itu, Megawati merujuk pada pernyataan yang telah ia kemukakan beberapa tahun lalu. Inti pernyataan yang diingatnya adalah bahwa waktu untuk mengganti Listyo Sigit Prabowo sudah tiba. Dengan mengulang kembali pandangan tersebut, Megawati menegaskan bahwa ia pernah menyampaikan hal serupa sebelum acara PPSN 2026. Pengingat itu disampaikan secara terbuka dalam pidato pembukaan, sehingga kembali menarik perhatian pada pernyataannya mengenai pergantian Kapolri.
Pernyataan Megawati tersebut dapat dipahami sebagai pengulangan atas pandangan terdahulu, bukan sebagai keterangan baru mengenai mekanisme atau waktu pelaksanaan pergantian. Dalam pidato pembukaan PPSN 2026, ia menyebut kembali bahwa pergantian Listyo Sigit sudah waktunya dilakukan. Tidak ada alasan tambahan yang perlu dilekatkan pada pernyataan itu di luar hal yang disampaikan Megawati. Dengan demikian, pokok berita ini adalah kemunculan kembali pandangan tersebut dalam pidato pembukaan kegiatan nasional yang berfokus pada kepedulian terhadap sampah. Megawati menghubungkan ucapannya saat ini dengan pernyataan yang pernah ia keluarkan beberapa tahun sebelumnya, sembari mempertahankan pesan utamanya tentang waktu pergantian Listyo Sigit Prabowo. Penyampaian kembali itu menempatkan pernyataan lama tersebut dalam sorotan lagi, tanpa mengubah inti yang dinyatakan: menurut Megawati, pergantian itu sudah waktunya dilakukan.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung pernyataannya mengenai pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hal itu disampaikan saat ia berbicara di hadapan peserta Pendidikan dan Pelatihan Nasional (PPSN) dalam acara pembukaan yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 9 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengingatkan bahwa ia pernah menyampaikan pandangan bahwa Listyo Sigit sudah waktunya diganti.
Lokasi penyampaian pidato turut menjadi bagian penting dari konteks peristiwa. Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung merupakan tempat penyelenggaraan acara pembukaan PPSN, dan Megawati hadir sebagai Ketua Umum partai. Ia berbicara langsung di hadapan peserta, sehingga pernyataan tentang Listyo Sigit disampaikan dalam forum pendidikan kader tersebut. Tidak ada keterangan dalam ringkasan peristiwa ini yang menunjukkan bahwa pidato itu merupakan agenda resmi untuk mengumumkan perubahan jabatan di kepolisian.
Penyebutan kembali komentar mengenai Listyo Sigit membuat pernyataan lama itu kembali menjadi perhatian. Megawati menegaskan bahwa dirinya pernah mengatakan Kapolri sudah waktunya diganti, sementara pembahasan mengenai penyadapan hadir dalam cakupan isu yang lebih luas. Memisahkan kedua konteks tersebut penting agar pembaca tidak menganggap komentar tentang pergantian Kapolri sebagai pernyataan teknis mengenai aturan penyadapan. Informasi yang tersedia menempatkan keduanya sebagai isu yang disinggung dalam pidato pembukaan PPSN, tanpa rincian tambahan mengenai usulan, dasar hukum, maupun langkah lanjutan. Dengan demikian, pemberitaan dapat berfokus pada waktu dan tempat pidato, posisi Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, serta isi pokok ucapannya sebagaimana disampaikan dalam forum itu.
Setelah kembali mengungkit pernyataannya terdahulu mengenai pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan aturan penyadapan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pandangannya tidak didasari perasaan pribadi terhadap Listyo. Ia menyampaikan penegasan tersebut untuk memperjelas alasan di balik sikapnya, sekaligus membedakan kritik atau perhatian yang ia kemukakan dari rasa iri maupun kebencian.
Dalam keterangannya, Megawati menekankan bahwa ia berbicara bukan karena “iri maupun benci” kepada Listyo Sigit. Pernyataan singkat itu menjadi inti klarifikasinya ketika namanya kembali dikaitkan dengan pembahasan mengenai posisi Kapolri. Ia tidak menggambarkan komentarnya sebagai persoalan pribadi, dan penegasan tersebut perlu dipahami sesuai dengan apa yang ia sampaikan, tanpa menambahkan dugaan mengenai hubungan atau motif lain.
Topik pergantian Kapolri dan pengaturan penyadapan menyangkut jabatan serta ketentuan yang berlaku. Karena itu, pembahasan atas pernyataan Megawati dapat ditempatkan dalam konteks pandangannya terhadap isu-isu tersebut. Namun, dalam bagian penegasannya ini, hal yang ia sampaikan secara jelas adalah bahwa sikapnya bukan lahir dari iri ataupun benci kepada Listyo. Tidak ada alasan untuk memperluas pernyataan itu menjadi kesimpulan lain yang tidak disebutkan olehnya.
Penegasan tersebut juga memberi konteks saat pernyataan terdahulu kembali dibicarakan. Megawati mengingatkan bahwa penyebutan nama Listyo dalam pembahasan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya sentimen pribadi. Ia menolak anggapan bahwa rasa iri atau kebencian menjadi dasar ucapannya, tetapi tidak perlu menafsirkan lebih jauh apa yang tidak ia uraikan.
Dengan demikian, inti dari klarifikasi Megawati adalah penolakan terhadap pengaitan pandangannya dengan rasa iri atau benci kepada Listyo Sigit. Pernyataan itu dapat dicatat sebagai penjelasan langsung atas isu yang kembali mengemuka, tanpa menyimpulkan sesuatu tentang hubungan pribadi keduanya ataupun mengaitkannya dengan motif yang tidak dinyatakan.
Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri juga menyinggung pengalaman yang membuatnya enggan menggunakan telepon seluler. Ia mengaitkan sikap tersebut dengan perasaan bahwa komunikasinya disadap. Pernyataan itu disampaikan sebagai pengalaman dan kekhawatiran pribadi; tidak ada pihak yang disebut sebagai pelaku, maupun rincian mengenai kapan atau bagaimana penyadapan itu terjadi.
Pengalaman tersebut menjadi pengantar bagi pandangannya tentang perlindungan komunikasi. Sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati meminta agar hukuman terkait penyadapan diperberat. Dorongan itu menunjukkan bahwa ia memandang penyadapan sebagai persoalan serius yang perlu ditangani melalui ketentuan hukum yang tegas. Namun, dalam menyampaikan tuntutan tersebut, ia tidak merinci bentuk hukuman tertentu atau menguraikan perubahan pasal yang diinginkan.
Selain sanksi, Megawati menekankan perlunya aturan mengenai penggunaan alat penyadap. Menurut pokok pernyataannya, pemakaian perangkat semacam itu perlu memiliki batasan dan landasan yang jelas. Aturan diperlukan agar penggunaan alat penyadap tidak berlangsung tanpa pengawasan atau melampaui ketentuan yang berlaku. Penekanannya mencakup pengaturan penggunaan alat, bukan tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu.
Dua tuntutan itu—hukuman yang lebih berat dan aturan penggunaan perangkat penyadap—menjadi bagian dari perhatian Megawati terhadap privasi serta tata kelola kewenangan. Keduanya juga memperlihatkan bahwa pembahasan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi menyentuh perlindungan komunikasi dan tanggung jawab hukum. Ia menyampaikan kekhawatirannya tanpa menyebut siapa yang diduga menyadap, sehingga pernyataannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menunjuk pelaku tertentu.
Dengan demikian, bagian pidato tersebut memuat pengalaman personal sekaligus dorongan kebijakan. Keengganannya memakai telepon seluler menjelaskan latar kekhawatiran yang ia ungkapkan, sedangkan permintaan memperberat hukuman dan mengatur penggunaan alat penyadap menegaskan langkah yang menurutnya perlu diperhatikan. Poin-poin itu menambah dimensi lain dalam pidatonya, di samping pembicaraan mengenai pergantian Kapolri, tanpa memberikan rincian tambahan tentang peristiwa penyadapan.
Baca juga: Bupati Siak Dorong Kembali ke Potensi Maritim di Tengah Pengembangan Industri KITB | Layanan Kereta Kumamoto Kembali Normal Setelah 74 Hari Terganggu Gempa
488 kunjungan
